Cekricek.id — Sebuah bangsa yang gemar menyebut dirinya bangsa maritim semestinya paling paham cara memperlakukan orang-orang yang benar-benar hidup di atas air, namun justru merekalah yang paling lama diperlakukan sebagai persoalan yang harus dipindahkan ke darat. Petra Wahyu Utama, M.Hum, pengajar di Universitas Khairun, menyusun keberatan itu dalam artikel Suku Laut di Kepulauan Riau: Mewujudkan Masyarakat Terdidik dan Sehat yang terbit di Jurnal Pusaka Vol. 5 No. 1 pada 2025, sebuah tulisan yang bertolak dari kebijakan “mendaratkan” dan berhenti pada pertanyaan yang belum juga dijawab siapa pun: apa sebenarnya yang hendak diperbaiki negara ketika ia membangunkan rumah bagi orang yang rumahnya sudah lama berupa sampan.

Suku Laut, yang juga dikenal sebagai Orang Laut, Suku Pengembara, atau Orang Sampan, adalah sebutan bagi orang yang hakikat hidup, tempat tinggal, dan habitasinya berada di laut. Mereka hidup berkelompok dan membentuk klan-klan yang dibedakan menurut teritori domisili, masing-masing dipimpin seorang Batin atau kepala suku. Petra menyebut Suku Tambus, Suku Galang, Suku Mantang, Suku Barok, dan Suku Mapor sebagai klan yang mendiami perairan Kepulauan Riau, dan mengutip Lioba Lenhart yang mencatat bahwa satu klan bisa mencapai sekitar tiga puluhan kajang atau sampan, dengan satu kajang lazimnya dihuni satu keluarga yang anak-anaknya masih di bawah sepuluh tahun.

Detail itu penting karena mengandaikan tatanan yang lengkap, bukan kekurangan yang menunggu ditambal. Ketika seorang anak, terutama anak laki-laki, beranjak remaja, ia dibuatkan kajang sendiri; di atas kajang itu pula ia mencari pasangan hidup dan kelak membentuk keluarga baru. Kelompok Orang Suku Laut mendarat di sebuah pulau untuk mengambil air bersih, mengebumikan anggota kelompok yang meninggal dunia, dan menjual ikan hasil tangkapan. Tidak ada pulau tetap yang mereka singgahi; di mana kebutuhan hidup harus dipenuhi, di sanalah mereka berlabuh. Daratan, dalam pola ini, adalah singgahan — bukan tujuan.

Peradaban yang Tidak Berpangkal di Darat

Sejarahnya jauh lebih panjang daripada kebijakan mana pun yang kini mengurus mereka. Petra menulis bahwa Suku Laut mulai menghuni wilayah Melayu-Lingga pada 2500–1500 SM sebagai bangsa Melayu Tua atau Proto Melayu, lalu menyebar ke sebagian besar wilayah Sumatera melalui Semenanjung Malaka. Mereka kemudian dikenal sebagai perompak, tetapi berperan penting dalam Kerajaan Sriwijaya, Kesultanan Malaka, dan Kesultanan Johor; kesultanan memakai mereka untuk menjaga selat-selat, mengusir bajak laut, hingga memandu pedagang ke pelabuhan kerajaan. Merujuk Cynthia Chou, Petra mencatat bahwa dalam sejarah Melayu Orang Laut dikenal sebagai penjaga wilayah perairan kesultanan sekaligus pasukan perang.

Baca juga ABK Teri Krakahan Pulang dengan 75,30 Persen UMK

Pada abad ke-18 mereka benar-benar tunduk di bawah Kesultanan Riau-Lingga dan, ketika klan-klan itu bersatu, disebut sebagai “Orang Kerahan”. Bersama orang Bugis dan Banjar, mereka termasuk suku yang pada masa lalu selalu terlibat dalam mempertahankan kerajaan. Lalu Indonesia merdeka, dan sebutan untuk mereka berubah: Orang Laut dimasukkan ke dalam kategori ‘masyarakat terasing’ karena dipandang jauh dari aksesibilitas pendidikan, pekerjaan, kualitas kesehatan, dan hunian yang berbeda dari mayoritas penduduk Indonesia. Pengategorian itulah, tulis Petra, yang memicu munculnya kebijakan untuk “mendaratkan” mereka supaya memperoleh fasilitas yang sama dengan masyarakat lain.

Di titik ini artikel Petra memutar arah dan menghadapkan kebijakan itu pada warisan yang justru dipakai sebagai alasan kemuliaan bangsa. Ia mengingatkan pada ketamadunan Melayu yang dituangkan Tenas Effendy lewat buku Tunjuk Ajar Melayu pada 2006, pedoman mendidik anak yang di dalamnya terdapat bagian berbunyi, “Anakku duduk memangku negeri, baik-baik memeliharakan diri, jangan diubah adat yang bahari, supaya ramai dagang santri”. Bagi Petra, bait itu bukan hiasan: ia bukti bahwa laut menjadi bagian yang sangat penting dalam upaya mempertahankan eksistensi kebudayaan Melayu itu sendiri, sehingga memindahkan orang dari laut berarti menyentuh sesuatu yang lebih dalam daripada soal alamat tempat tinggal.

Rumah yang Disediakan, Laut yang Dipilih Kembali

Kebijakan itu berjalan, dan sebagian hasilnya bisa ditunjuk dengan nama tempat. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau membangun sarana perumahan, kesehatan, dan pendidikan di sekitar pesisir yang diberikan secara gratis, disertai program pemberdayaan masyarakat pulau dan pesisir yang khusus ditujukan bagi Orang Laut. Bertahun-tahun Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau melakukan sosialisasi dan membujuk mereka tinggal di darat. Sedikit demi sedikit rumah-rumah itu ditempati, di kawasan Berakit di Kecamatan Teluk Sebong, Air Kelubi dan Numbing di Bintan Pesisir, Kawal Pantai di Gunung Kijang, Mapur, Pulau Bertam di Batam, Desa Penuba di Lingga, Pulau Mensemut di Senayang, serta beberapa titik di Anambas dan Natuna.

Baca juga Migrasi Orang Tobelo: Dari Talaga Lina ke Bacan dan Obi

Yang tidak berjalan adalah bagian sesudahnya. Pada awalnya Orang Laut menuruti keinginan pemerintah, tetapi hal itu tidak berlangsung lama; banyak dari mereka meninggalkan rumah yang telah disediakan dan kembali hidup di laut karena menganggap rumah di darat hanya persinggahan sementara. Petra menyebut proses ini sebagai pencabutan paksa dari akar budaya, dan menuliskan keberatannya tanpa berputar-putar: “Mendaratkan” yang selama ini masih dianggap sebagai satu-satunya upaya untuk mendekatkan mereka kepada peradaban modern, pemerataan kesejahteraan, dan pendidikan harus dikaji ulang. Nilai-nilai lama yang dipertanyakan, tulisnya, sejatinya belum terjawab oleh nilai-nilai baru yang ditawarkan pemerintah.

Alasannya bukan sentimen, melainkan soal kompetensi yang tidak masuk hitungan kebijakan. Orang-orang laut ini, tulis Petra, adalah kelompok yang sejak ratusan tahun lalu mengarungi lautan pada siang maupun malam hari; hujan, badai, bahkan gelombang besar bukanlah sesuatu yang menakutkan bagi mereka, melainkan tantangan yang disikapi dengan arif. Kepekaan mereka terhadap tanda-tanda alam, menurut Petra, jauh melebihi orang yang lahir dan menghabiskan hidupnya di darat. Kerangka berpikir bahwa segala sesuatu yang beradab harus berhubungan dengan darat, dengan begitu, mengukur satu kelompok memakai alat ukur yang bukan miliknya, lalu menyimpulkan mereka kurang.

Sekolah yang Jauh dan Puskesmas yang Belum Optimal

Tetapi artikel ini tidak berhenti sebagai pembelaan atas kehidupan mengembara, dan di sinilah letak ketegangannya. Petra tetap memegang pendidikan dan kesehatan sebagai pilar utama peningkatan kualitas hidup, dan mengakui akses keduanya sulit dijangkau justru karena kehidupan Suku Laut lebih banyak dihabiskan di lautan. Ia mencatat bahwa satu-satunya sekolah yang dapat diakses anak-anak Suku Laut Pulau Gara terletak di Pulau Bertam, dan untuk melanjutkan ke jenjang sekolah menengah pertama serta sekolah menengah atas anak-anak itu harus menyeberang lautan dengan jarak yang cukup jauh hingga memakan waktu kurang lebih tiga puluh menit ke Pulau Kasu.

Baca juga Pela Gandong dan Damai yang Belum Selesai di Maluku

Jalan tengah yang ia usulkan berbentuk sarana yang ikut bergerak: sekolah perahu dan puskesmas terapung. Pengadaan puskesmas terapung sudah diusahakan, namun Dinas Kesehatan memandang biaya operasionalnya terlalu tinggi, ditambah faktor non-teknis seperti cuaca yang menghambat operasi. Sampai artikel itu ditulis, belum ada sekolah formal yang dibuat khusus dengan perahu sebagai sarana dan tempat anak-anak Orang Laut menimba ilmu, sementara puskesmas terapung sudah berjalan namun belum optimal. Petra menyebut keduanya pekerjaan rumah yang harus terus diperbaiki Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, disertai rekrutmen tenaga pendidik dan medis yang benar-benar bersedia bekerja di sana.

Sejauh mana usulan itu bisa dipegang, harus dibaca bersama cara artikel ini disusun. Petra menyatakan sendiri bahwa data dikumpulkan lewat studi pustaka — koran, buku, majalah, naskah, dan dokumen — ditambah penelusuran di internet, lalu diolah dengan pendekatan kesejarahan yang memakai ilmu-ilmu sosial lain sebagai pisau analisis. Artinya tidak ada survei rumah tangga, tidak ada wawancara lapangan dengan keluarga yang meninggalkan rumah bantuan, dan tidak ada angka tentang berapa orang yang kembali ke laut. Yang tersaji adalah pembacaan atas literatur dan pemberitaan, bukan pengukuran atas perilaku — dan usulan kebijakan yang lahir darinya wajar diperlakukan sebagai gagasan awal, bukan rekomendasi yang sudah teruji.

Perbedaan antara Orang Laut Kepulauan Riau dan kelompok laut lain di Asia Tenggara juga ia jaga agar tidak lebur. Klasifikasi yang ia kutip memisahkan Urak Lawoi di perairan Phuket dan Andaman Thailand Selatan, Suku Moken di perairan Thailand Selatan, Myanmar, dan Malaysia, Suku Laut dengan subgrup Mantang, Mapor, Barok, dan Galang di perairan Kepulauan Riau, Suku Ameng Sewang di Bangka Belitung, serta Bajau di perairan Kalimantan timur, Sulawesi Utara, Malaysia, dan Filipina. Kelompok-kelompok itu berbeda bahasa dan berbeda keyakinan, sehingga apa yang berlaku bagi satu perairan belum tentu berlaku bagi perairan sebelah.

Yang tersisa dari artikel ini adalah sebuah kegelisahan yang tidak selesai, dan barangkali memang tidak seharusnya selesai terlalu cepat. Petra menutup dengan mengingatkan bahwa upaya “mendaratkan” justru menyebabkan laut tersingkir dari ranah budaya orang yang menjadikannya sumber kehidupan, dan menimbulkan keterpaksaan untuk menetap di satu-dua tempat. Pertanyaannya kemudian: kalau sekolah perahu dan puskesmas terapung memang jawabannya, siapa yang menanggung biaya operasional yang oleh Dinas Kesehatan sendiri disebut terlalu tinggi, dan bagaimana sebuah layanan bisa mengikuti orang yang justru tidak punya pulau tetap untuk disinggahi?

Artikel ini pertama kali terbit di Cekricek.id. Ditulis oleh Ardi Putra.