Cekricek.id — Pada 30 Juni 1962, Nicolaus Driyarkara berdiri dalam pidato pengukuhannya sebagai Guru Besar Filsafat Khusus Jurusan Psikologi Universitas Indonesia. Satu kalimat pendek keluar dari pidatonya, separuh Indonesia separuh Jawa: “Pintar tanpa kesusilaan, hanya akan menjadi minteri,” katanya, lalu ia membubuhkan sendiri keterangannya: menyalahgunakan kepandaian.

Kalimat itu dikutip Petra Wahyu Utama, M.Hum, dosen Universitas Khairun, dalam Menggali Pemikiran tentang Pendidikan: Driyarkara, 1913-1967, yang terbit di Jurnal Pusaka Vol. 4 No. 2 pada 2024. Kajiannya bukan riset lapangan, melainkan sejarah pemikiran: telaah tentang pola berpikir manusia di masa lalu dan cara mereka menata kenyataan di sekitarnya.

Minteri bukan kata hiasan yang dipilih penulis untuk mempercantik kutipan. Kata itu satu-satunya istilah Jawa yang bertahan utuh dalam paper yang sebagian besar berbahasa akademik ini, dan artinya lebih tajam daripada terjemahan bebasnya. Minteri bukan kebodohan dan bukan pula kegagalan sekolah, melainkan hasil didikan yang berhasil, tetapi dipakai untuk mengakali orang lain.

Kutipan itu mengoreksi salah paham yang paling lazim tentang pendidikan, yaitu bahwa tugas sekolah adalah membuat orang pandai. Bagi Driyarkara, kepandaian tanpa kesusilaan bukan hasil setengah jadi, melainkan hasil yang berbahaya. Ia juga menyatakan pendidikan akan berubah fungsi seiring zaman, dan manusia yang kompleks akan diatur oleh sistem sampai kehilangan unsur eksistensialnya.

Industrialisasi Pendidikan: Pendidikan yang Disandingkan dengan Industri

Watak macam itu, bagi penulis, bukan sekadar cacat perorangan. Ia menyebutnya gejala dari sesuatu yang lebih besar: industrialisasi pendidikan, pandangan yang menyandingkan kegiatan pendidikan dengan kegiatan dunia industri. Akibatnya disebut ada tiga: biaya pendidikan menjadi mahal, fasilitas mewah hanya dinikmati orang berduit, dan sistemnya berubah menjadi pragmatis, mekanistik, serta transaksional.

Penulis memakai satu tabel sebagai bukti. Isinya jumlah pendaftar Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi atau SNBP 2024, jalur masuk perguruan tinggi negeri tanpa ujian tulis. Dari tabel itu ia menyimpulkan kedokteran, bisnis, farmasi, psikologi, dan hukum menjadi tujuan kebanyakan siswa. Sebagai pembanding, jurusan seperti sastra, sejarah, arkeologi, filsafat, dan antropologi disebut berpotensi kekurangan peminat karena dianggap tidak punya nilai jual.

Baca juga 84 Mahasiswa Teknik Unhas dan Angka Korelasi 0,655

Di sinilah contoh tadi mulai meleset. Tabel itu diambil dari sebuah laman berita bertanggal 24 Februari 2024, bukan dari basis data resmi penerimaan mahasiswa, dan angkanya tidak terbaca di dalam naskah. Jumlah pendaftar juga hanya menunjukkan pilihan, bukan sebabnya. Bahwa jurusan tertentu ramai tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa logika pasar yang menggerakkannya.

Rantai penjelasannya bersambung ke ruang kelas. Konsep analisis kritis, menurut penulis, memudar karena pengajar sendiri terdorong bekerja seperti pemasar, dan hanya bertahan bila mampu menarik sejumlah peminat. Peminat itulah yang membayar uang kuliah dan menghidupi kampusnya. Perbandingannya, mutu pengajaran dinilai belakangan, sesudah jumlah mahasiswa dihitung lebih dulu.

Bagian yang lebih kuat justru datang dari pengamatan, bukan dari angka. Penulis menyebut dosen ikut menyuburkan logika pasar dengan menawarkan mata kuliah yang mudah, iming-iming nilai bagus, tugas seringan mungkin, dan ujian semudah mungkin. Ia mengutip Rifqi untuk menyebut dosen rata-rata dihargai berdasarkan kemampuan menjual perkuliahan, yang dihitung dari jumlah mahasiswa. Ini tetap penilaian, bukan hasil survei.

Ada lapisan lain yang ikut dijelaskan penulis. Pendidikan formal, katanya, berubah makna menjadi gengsi, karena gelar dianggap membantu menaikkan kelas sosial. Penulis mengutip Sindhunata untuk menyebut logika pasar menuntut institusi pendidikan berfokus pada kuantitas, bukan kualitas. Perbandingannya sederhana: fakultas yang laris akan dianakemaskan, sedangkan yang sepi peminat dibiarkan menyusut.

Dari Kedunggubah ke Podium 1962

Riwayat hidupnya membantu menakar jarak kalimat itu dari kita. Driyarkara lahir 13 Juni 1913 di Desa Kedunggubah, Kedu, Jawa Tengah, dan bersekolah di Volkschool dan Vervolgschool di Cangkrep, lalu di HIS, sekolah dasar berbahasa Belanda untuk anak bumiputra, di Purworejo dan Malang. Pada 1929 ia masuk Seminari Menengah, sekolah khusus calon imam Katolik, lalu bergabung dengan Serikat Yesus di Girisonta.

Perjalanannya berlanjut ke luar negeri. Ia ditahbiskan sebagai imam pada 6 Januari 1947 oleh Mgr. Soegijapranata S.J., dikirim menyelesaikan studi teologi di Maastricht pada 24 Juli 1947, dan merampungkannya pada 1949. Antara 1950 dan 1952 ia menempuh doktoral filsafat di Universitas Gregorian, Roma. Sepulangnya ia menjadi Rektor Universitas Sanata Dharma, lalu Guru Besar Luar Biasa di Universitas Indonesia dan Universitas Hasanuddin pada 1960.

Baca juga Lama Sekolah dan Kriminalitas Sumatra Bergerak Searah

Jalur pendidikannya sempat terputus perang. Pada 1942 sampai 1943 ia belajar teologi di Kolese Muntilan, sebelum sekolah itu ditutup dan dilarang pada masa pendudukan Jepang. Disertasinya kemudian membahas pemikiran Malebranche, filsuf Prancis abad ke-17, sebuah topik yang jauh dari ruang kelas Indonesia. Baru sesudah pulang ia menulis dan berbicara tentang sekolah di negerinya sendiri.

Ia tidak berumur panjang. Menurut paper, Driyarkara wafat di Girisonta, Ungaran, pada usia 53 tahun, tujuh tahun setelah pengangkatan itu dan lima tahun setelah pidato tentang minteri. Sebagai pembanding, tabel pendaftar yang dipakai penulis berjarak enam puluh dua tahun dari pidato tersebut. Jarak itu yang membuat kata “meramalkan” dalam paper perlu dibaca hati-hati.

Homo Homini Socius: Manusia Kawan bagi Sesamanya

Dua istilah Latin dipakai penulis untuk menerangkan gagasan pokok Driyarkara. Yang pertama homo homini lupus, manusia menjadi serigala bagi sesama manusia. Yang kedua homo homini socius, manusia menjadi kawan bagi sesamanya. Menurut penulis, pendidikan bagi Driyarkara adalah usaha memperlakukan orang lain sebagai kawan, bukan sebagai mangsa.

Di sini ada satu hal yang patut dicatat pembaca. Penulis menyebut gagasan Driyarkara sebagai “homogenisasi” dan “humanisasi”, sementara rujukan yang ia pakai berjudul konsep hominisasi dan humanisasi. Hominisasi berarti proses menjadi manusia, sedangkan homogenisasi berarti penyeragaman, dan keduanya jelas berbeda arah. Naskah tidak menjelaskan mana yang dimaksud, jadi istilah itu sebaiknya tidak dikutip ulang begitu saja.

Humanisasi, dalam paper ini, berarti memanusiakan manusia. Pendidikan disebut sebagai fenomena paling mendasar dalam hidup manusia, ada di mana pun ada kehidupan manusia, dan berlangsung di dalam maupun di luar diri kita. Penulis mengutip Rifqi untuk menyebut pendidikan sebagai persoalan komunikasi dan integrasi ke dalam proses dinamis humanisasi. Tantangannya, menurutnya, adalah nilai lama yang dipertanyakan sementara nilai baru belum ditemukan.

Negara Adalah Kita: Batas Sebuah Istilah

Gagasan itu diteruskan Driyarkara ke urusan kebangsaan. Pada 17 Februari 1959, dalam seminar Pancasila di Yogyakarta, ia mengingatkan kembali hakikat Pancasila. Latarnya bukan perkara dalam negeri semata. Setelah Perang Dunia II, Uni Soviet dan Amerika Serikat berlomba menanamkan ideologi komunis dan liberal ke berbagai penjuru dunia, dan keresahan itu yang disebut penulis mendorong Driyarkara bicara.

Baca juga Dari 1980-an ke Kelas: Rencana STEAM untuk Batujaya

Cara berpikirnya bertolak dari manusia, bukan dari negara. Ia memakai metode fenomenologi, yaitu cara memeriksa sesuatu dari bagaimana ia dialami manusia. Dengan cara itu, menurut penulis, Driyarkara justru menemukan titik temu antara Pancasila dan agama, dua hal yang kerap dipertentangkan. Baginya Pancasila adalah kristalisasi kodrat manusia, dan kodrat itu berlaku bukan hanya bagi orang Indonesia.

Dari situ lahir rumusannya tentang kebangsaan. Kepribadian sebuah bangsa, katanya, ditentukan oleh kepribadian para warganya, dan sebaliknya. “Negara adalah kita, negara bukanlah aku,” tulis Driyarkara sebagaimana dikutip penulis. Pandangannya diakui pula oleh Prof. Dr. Slamet Iman Santoso, Dekan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia pada masa itu, yang menilai unsur kesosialan dalam Pancasila membawa manusia mengenal dirinya dan bersatu dengan orang lain.

Batas tulisan ini perlu disebut terang-terangan. Paper ini kajian sejarah pemikiran yang bersandar pada buku dan tulisan lain tentang Driyarkara, bukan pada arsip pribadinya, dan sebagian rujukannya berupa artikel populer di internet. Hubungan antara pidato 1962 dan pilihan jurusan pada 2024 adalah tafsir penulis, bukan hasil pengujian. Tidak ada data yang menunjukkan satu menyebabkan yang lain.

Kesimpulan penulis sendiri singkat dan tidak berupa angka. Logika pasar, tulisnya, hanya cocok dipakai untuk produksi, sedangkan manusia bukan barang yang bisa diproduksi. Dalam pendidikan, manusia mesti dipandang sebagai subjek dalam kenyataan yang terus berkembang. Tidak ada hukum, katanya, yang mampu menggeneralisasi perkembangan manusia.

Enam puluh dua tahun berpisah antara podium pengukuhan itu dengan tabel pendaftar SNBP yang dipakai penulis sebagai buktinya. Kata yang diucapkan Driyarkara pada 30 Juni 1962 itu masih berdiri sendiri, belum sempat diuji angka apa pun, menunggu di antara jurusan yang makin ramai dan yang makin sepi peminat: siapa yang pandai, dan siapa yang cuma minteri.

Artikel ini pertama kali terbit di Cekricek.id. Ditulis oleh Putri Riana.