Lama Sekolah dan Kriminalitas Sumatra Bergerak Searah

Cekricek.id — Daerah dengan rata-rata sekolah lebih lama justru mencatat kejahatan lebih tinggi.

Temuan itu ditulis Isna Syafira Khalif Ilma dan Hardius Usman, peneliti Politeknik Statistika STIS. Judul artikel mereka Pendekatan analisis spasial untuk mengkaji kerawanan kriminalitas di Pulau Sumatra tahun 2022. Artikel itu terbit di Jurnal Kependudukan Indonesia Volume 19 Nomor 1 tahun 2024.

Objek penelitiannya 149 kabupaten dan kota di seluruh Pulau Sumatra. Sumber angkanya sistem Electronic Manajemen Penyidikan milik Badan Reserse Kriminal Polri untuk tahun 2022. Alat hitungnya regresi terboboti geografis, bukan regresi linear biasa. Pilihan alat itu yang membuat hasilnya tidak seragam antarwilayah.

Hasil utamanya bisa diringkas dalam satu kalimat saja. Makin lama rata-rata penduduk sebuah daerah bersekolah, makin tinggi angka kriminalitas di daerah itu. Arah hubungannya positif dan signifikan secara statistik. Peneliti sendiri menyebutnya berbanding terbalik dengan literatur ekonomi kejahatan arus utama.

Angka Dasarnya

Angka kerawanan kriminalitas Sumatra pada 2022 tercatat 184,48 per 100.000 penduduk. Angka nasional pada tahun yang sama 137 per 100.000 penduduk. Sumatra duduk di peringkat ketiga paling rawan di antara delapan pulau besar Indonesia. Selisih terhadap angka nasional itu bukan selisih kecil.

Sebaran di dalam pulau itu jauh lebih timpang lagi. Kota Medan memegang angka tertinggi dengan 720,86 per 100.000 penduduk. Kabupaten Kaur di Bengkulu memegang angka terendah dengan 5,86 per 100.000 penduduk. Jarak antara kedua ujung itu sekitar 123 kali lipat.

Definisi yang dipakai peneliti sederhana saja. Kerawanan kriminalitas dihitung sebagai jumlah kejadian per 100.000 penduduk dalam satu tahun. Sumbernya laporan yang masuk ke sistem penyidikan elektronik kepolisian sepanjang 2022. Kejahatan tanpa laporan tidak pernah masuk hitungan, dan porsinya tidak pernah benar-benar diketahui siapa pun.

Cakupan penelitian ini seluruh kabupaten dan kota di Pulau Sumatra, yaitu 149 unit wilayah. Tidak ada penarikan sampel acak di sini. Semua wilayah di pulau itu masuk ke dalam model. Karena itu hasilnya berlaku untuk pulau itu pada tahun itu, bukan untuk Indonesia.

Peneliti menyebut alasan memilih Sumatra secara terbuka di bagian pendahuluan. Pulau itu berada tepat di jalur pelayaran ramai Selat Malaka. Ada pula fenomena kejahatan konvensional khas jalur logistik darat di sana, yaitu bajing loncat. Letak geografis dan pola kejahatan itulah yang menjadi latar penelitian.

Peta Tidak Rata

Sebelum menghitung apa pun, peneliti lebih dulu menguji apakah kejahatan menyebar acak di peta. Uji Moran’s I memberi nilai 0,226 dengan p-value 0,0001. Nilai harapan di bawah asumsi acak justru negatif, yaitu -0,0067. Kesimpulannya jelas: kejahatan di Sumatra mengelompok, bukan tersebar merata.

Baca juga Skrining Kesehatan Jiwa Remaja SMK: Cemas Terbanyak

Pengelompokan semacam itu punya konsekuensi teknis. Daerah rawan cenderung bertetangga dengan daerah rawan lain. Daerah tenang juga cenderung berdempetan satu sama lain. Regresi biasa memperlakukan semua wilayah sebagai titik yang saling lepas, dan di Sumatra asumsi itu jelas gugur.

Uji kedua menyoal keseragaman ragam sisaan. Uji Breusch-Pagan menghasilkan p-value di bawah 0,0001 dan menolak hipotesis nol. Artinya ragam sisaan memang tidak seragam antarwilayah. Satu model tunggal untuk seluruh Sumatra tidak cukup adil bagi 149 kabupaten dan kota yang berbeda-beda itu.

Peneliti lalu berpindah ke geographically weighted regression. Model ini menghitung koefisien terpisah untuk setiap wilayah, bukan satu koefisien tunggal untuk semua. Pembobot yang dipilih adaptive gaussian. Nilai AICc model terpilih 1729,682, dan angka itu yang dipakai sebagai dasar pemilihan pembobot.

Perbaikannya terukur dengan jelas. Regresi linear biasa hanya menjelaskan 55,07 persen ragam kerawanan kriminalitas di Sumatra. Model terboboti geografis menjelaskan 68,1 persen dari ragam yang sama. Selisih sekitar 13 poin persen itu datang dari satu hal saja, yaitu lokasi.

Tujuh Jadi Tiga

Peneliti masuk ke model dengan tujuh variabel penjelas. Rata-rata lama sekolah, kepadatan penduduk per kilometer persegi, dan rasio jenis kelamin masuk daftar. Persentase penduduk miskin, tingkat pengangguran terbuka, dan tingkat setengah penganggur ikut diuji. Variabel ketujuh adalah Indeks Masyarakat Digital Indonesia.

Enam variabel pertama seluruhnya berasal dari Badan Pusat Statistik. Variabel terakhir berasal dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Semuanya data agregat pada tingkat kabupaten dan kota untuk tahun 2022. Tidak ada satu pun data individu di dalam model ini, dan hal itu penting untuk terus diingat.

Dari tujuh variabel yang diuji, hanya tiga yang bertahan secara statistik: rata-rata lama sekolah, kepadatan penduduk, dan tingkat pengangguran terbuka. Persentase penduduk miskin justru gugur. Rasio jenis kelamin dan tingkat setengah penganggur ikut gugur. Indeks Masyarakat Digital Indonesia juga tidak signifikan di dalam model akhir.

Kegugurannya patut dicatat baik-baik. Kemiskinan hampir selalu dipakai sebagai penjelas utama kejahatan dalam percakapan publik. Dalam model spasial ini persentase penduduk miskin justru tidak lolos uji sama sekali. Yang lolos justru tingkat pengangguran terbuka, bukan angka kemiskinan itu sendiri.

Baca juga Makna Me-Time Bergeser pada Pasangan Beda Pulau

Signifikansi itu pun tidak seragam antarwilayah. Model akhirnya membentuk empat kelompok kabupaten dan kota dengan pola berbeda. Kelompok terbesar berisi 110 wilayah, jauh melampaui tiga kelompok lain. Di sana hanya rata-rata lama sekolah dan kepadatan penduduk yang signifikan secara statistik.

Kelompok kedua berisi 31 wilayah. Di sana tingkat pengangguran terbuka ikut signifikan bersama dua variabel sebelumnya. Kelompok ketiga hanya berisi tiga wilayah, dengan kepadatan penduduk sebagai satu-satunya penjelas. Lima wilayah sisanya tidak punya satu pun variabel signifikan di dalam model.

Arah yang Terbalik

Kota Medan dipakai peneliti sebagai contoh perhitungan karena angka kejahatannya tertinggi. Intersep model di kota itu 379,829. Koefisien rata-rata lama sekolah 29,501 dan bertanda positif. Koefisien kepadatan penduduk 0,059, sedangkan koefisien tingkat pengangguran terbuka 8,436, dan ketiganya sama-sama bertanda positif.

Angka 29,501 punya arti yang langsung bisa dibaca. Setiap tambahan satu tahun rata-rata lama sekolah berkaitan dengan tambahan sekitar 29,5 kejadian per 100.000 penduduk di Medan. Tambahan, bukan pengurangan. Tandanya positif, dan tanda itulah yang membuat hasil penelitian ini menarik sekaligus merepotkan.

Arah itu bertabrakan dengan teori arus utama. Peneliti menyebut hasilnya berbanding terbalik dengan kajian Lochner pada 2004. Kajian tersebut menempatkan pendidikan sebagai penekan angka kejahatan di banyak negara. Di 149 kabupaten dan kota Sumatra pada 2022, tanda koefisiennya justru berbalik arah.

Peneliti menawarkan dua penjelasan atas keganjilan itu. Pertama, jumlah lapangan kerja yang tersedia di Indonesia terbatas. Tenaga kerja berpendidikan pun kesulitan mendapat pekerjaan. Kedua, orang berpendidikan tinggi punya peluang mengambil celah untuk kejahatan tertutup dengan risiko hukuman yang cukup ringan.

Istilah kejahatan tertutup dalam artikel itu tidak dirinci lebih jauh. Tidak ada daftar jenis perkara di sana. Tidak ada pula pemilahan antara kejahatan jalanan dan kejahatan administratif. Pembaca harus berhenti di level dugaan, dan penelitinya sendiri tidak mengklaim lebih dari itu.

Yang Belum Terbukti

Satu hal perlu ditegaskan lebih keras daripada temuannya sendiri. Ini hubungan statistik antarwilayah, bukan sebab-akibat antarorang. Model sama sekali tidak menyentuh data individu. Tidak ada satu pun pelaku dalam data ini yang diketahui berapa lama dia pernah bersekolah.

Kesalahan tafsir semacam ini punya nama sendiri, yaitu ecological fallacy. Pola di tingkat kabupaten tidak otomatis berlaku di tingkat orang per orang. Daerah dengan rata-rata sekolah lebih lama boleh jadi memang lebih rawan. Warga yang lebih lama bersekolah belum tentu lebih rawan.

Baca juga Talaqqi dan Birokrasi: Dua Kurikulum dalam Satu Hari Santri

Ada juga persoalan pada alat ukurnya. Angka kriminalitas di sini adalah angka laporan polisi, bukan angka kejahatan sebenarnya. Daerah dengan kantor polisi lebih rapat cenderung mencatat lebih banyak laporan. Kepadatan penduduk, sekolah, dan kehadiran aparat menumpuk di kota yang sama.

Peneliti sendiri justru menarik kesimpulan yang jauh lebih normatif dari itu. “Hasil kajian ini mengimplikasikan bahwa tingginya pendidikan belum memastikan kepemilikan etika yang baik pula,” tulis Isna Syafira Khalif Ilma dan Hardius Usman, peneliti Politeknik Statistika STIS, dalam artikel tersebut.

Kesimpulan itu melompat cukup jauh dari datanya sendiri. Model tidak pernah mengukur etika siapa pun. Model hanya mengukur lama sekolah, kepadatan penduduk, dan pengangguran pada tingkat wilayah. Jarak antara ketiga angka itu dan soal etika sama sekali tidak dijembatani bukti.

Sisa Pertanyaan

Peneliti mengakui satu keterbatasan secara terbuka di bagian kesimpulan. Ketersediaan data untuk beberapa wilayah hasil pemekaran masih terbatas. Pembaruan data disebut perlu agar kondisi keamanan wilayah tergambar lebih baik. Pengakuan itu jujur, tetapi berhenti pada satu poin teknis saja.

Keterbatasan lain tidak ikut disebut di sana. Penelitian ini memotret satu tahun saja, yaitu 2022. Tidak ada pembanding tahun sebelumnya di dalam model. Arah hubungan bisa saja berbeda pada potret tahun lain, dan tidak ada cara mengeceknya dari artikel ini.

Daftar variabel yang absen juga cukup panjang. Tidak ada ukuran kapasitas dan sebaran personel kepolisian di dalam model. Tidak ada angka tingkat pelaporan korban di tiap daerah. Tidak ada pula ukuran kesenjangan pendapatan di dalam satu wilayah, padahal ukuran semacam itu lazim dipakai.

Pertanyaan berikutnya sudah terbuka lebar. Apakah pola yang sama akan muncul di pulau besar lain di Indonesia? Apakah tandanya bertahan bila datanya lima tahun, bukan satu tahun saja? Apakah pemilahan jenis perkara akan mengubah arah hubungan itu secara mendasar?

Untuk sekarang, yang bisa dikatakan hanya ini: di 149 kabupaten dan kota di Pulau Sumatra sepanjang 2022, rata-rata lama sekolah yang lebih panjang berjalan beriringan dengan angka kejahatan terlapor yang lebih banyak.