Cekricek.id — Warisan sebuah peradaban dagang hampir selalu dibayangkan sebagai benda yang bisa disentuh: gudang batu, dermaga, benteng, sisa dinding yang bertahan melawan cuaca. Di pesisir timur Aceh, justru sebaliknya. Yang paling awet dari zaman ketika lada menjadi mata uang wilayah itu bukan bangunannya, melainkan nama-nama kampung, sebuah tarian, dan sepanci kari yang masih dimasak pada hari kenduri. Pembalikan itu terbaca dari kajian Usman, Madhan Anis, dan Aulia Rahman dari Departemen Pendidikan Sejarah Universitas Samudra, bersama Husaini Ibrahim dari Departemen Pendidikan Sejarah Universitas Syiah Kuala dan Mufti Riyani dari Departemen Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Samudra, yang berjudul Menelusuri Jejak Sejarah dan Warisan Kultural Kenegerian Lada: Pergulatan Perdagangan Rempah di Pesisir Timur Aceh.
Artikel itu dimuat di AMERTA: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Volume 42 Nomor 2 yang terbit pada Desember 2024, halaman 137 hingga 152. Desainnya bukan penggalian besar, melainkan studi sejarah yang dipadukan dengan pendekatan lintas disiplin — sejarah, arkeologi, dan etnografi — dengan lokasi kerja di Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh. Datanya dihimpun lewat observasi lapangan, penelusuran arsip, wawancara mendalam dengan tokoh adat dan sejarawan lokal, studi dokumentasi, serta eksplorasi arkeologis sederhana berupa eksplorasi permukaan, dokumentasi artefak, dan pemetaan sebaran, lalu seluruhnya dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan tematik. Dua laporan kolonial menjadi sandaran arsipnya, masing-masing terbit pada 1910 dan 1929.
Daftar Isi
Yang Paling Awet Justru Bukan Batu
Nama kampung adalah arsip yang tidak perlu dirawat karena ia hidup di mulut orang. Di Kecamatan Idi Tunong, dari 25 kampung yang ada, sembilan di antaranya membawa kata Seuneubok, yang berarti perkebunan atau lahan pertanian: Seuneubok Baro, Seuneubok Buloh, Seuneubok Buya, Seuneubok Dalam, Seuneubok Drien, Seuneubok Jalan, Seuneubok Meureudu, Seuneubok Punti, dan Seuneubok Teupin Panah. Deretan itu dibaca peneliti sebagai bukti toponimik bahwa kawasan Blang Siguci dan sekitarnya pernah menjadi pusat penghasil lada. Hal serupa berlaku di Gampong Labuhan, Kecamatan Julok, tempat sebuah area dikenal sebagai Teupin Lada — nama yang menurut kajian ini mungkin mengindikasikan bekas tempat pelabuhan untuk mengangkut lada pada masa lampau.
Bendanya tentu ada, dan sebagian masih berdiri. Di Blang Siguci berdiri bekas bangunan besar yang dipakai sebagai kantor perdagangan sekaligus gudang pengolahan lada, dahulu tersambung ke pelabuhan oleh jalur kereta api pengangkut hasil panen. Di Paya Meuligo, Bandar Khalifah, Perlak, ada makam yang dikaitkan dengan Sultan Said Abdul Aziz. Di area meunasah Gampong Labuhan terdapat kompleks pemakaman keluarga Uleebalang Julok Rayeuk, dan di antara nisannya terbaca sebuah epitaf berbahasa Jawi yang merujuk pada Teungku Raja Hitam bin Teungku Bentara Cut Lambita, yang menurut catatan epigrafnya berpulang pada Kamis, 7 Syawwal 1320 Hijriah, bertepatan dengan 1902 Masehi.
Namun di situlah persoalannya. Kajian ini menyatakan bahwa peninggalan sejarah peradaban rempah di pesisir timur Aceh belum terpetakan dengan baik, dan kondisi peninggalan yang tidak terpelihara ikut menggerus informasi serta narasi sejarah lada di wilayah tersebut. Artinya, benda yang biasanya dianggap paling kokoh justru berada pada posisi paling rapuh: ia bisa hilang sebelum sempat dicatat. Sementara itu nama kampung, tarian, dan resep dapur bertahan tanpa anggaran pemeliharaan, tanpa papan informasi, tanpa status apa pun — bertahan justru karena tidak pernah diperlakukan sebagai warisan yang harus dijaga.
Baca juga Saat Sejarah Kota Cuma Daftar Bangsawan dan Gosip Kampung
Kejayaan yang Ditukar dengan Kedaulatan
Lada tidak selalu ada di Aceh. Menurut kajian ini, tanaman itu diperkenalkan oleh pedagang dari Malabar, India, pada akhir abad ke-13 dan awal abad ke-14, lalu menjadi komoditas pertanian pertama yang ditanam secara meluas di Aceh. Pelabuhan Perlak berkembang menjadi pusat utama perdagangannya dan menarik pedagang dari Mesir, Persia, dan Gujarat untuk datang dan menetap. Catatan perjalanan Ma Huan, penerjemah Muslim asal Cina yang ikut dalam ekspedisi maritim Cheng Ho pada abad ke-15, memuat pengamatan tentang kebun lada di lereng pegunungan: tanaman merambat, berbunga putih dan kuning, buahnya hijau lalu memerah saat matang, dipanen setengah matang, dan dijemur di bawah matahari sebelum dijual. Seratus chin lada, catat Ma Huan, dihargai delapan puluh keping uang emas atau setara satu liang perak.
Di Idi Rayeuk, kemajuan datang bersama seorang panglima. Panglima Perang Nyak Sien, yang berasal dari kenegerian Blang Me dan sebelumnya menjelajahi Djoelo, Bago, serta Deli, memulai perkebunan lada di sana dan kemudian diakui sebagai Uleebalang oleh Tuanku Oesen, anggota keluarga Sultan. Setelah ia wafat, putranya, Teungkoe Tjik Hasan Ibrahim ibnu Goetji atau yang lebih dikenal sebagai T. Tji bin Goetji, menggantikannya. Justru dari tangan penerus inilah datang langkah yang membalik arah: ia menjadi Uleebalang pertama yang mendekati pemerintah Belanda, melalui surat kepada kontrolir di Deli, kepada komandan kapal perang pada 1871, dan kepada Residen Riau pada 1872, memohon agar wilayahnya berada di bawah kedaulatan Hindia Belanda.
Baca juga Lagu Kampuang dan Furusato dalam Kajian Antropolinguistik
Yang membuat permohonan semacam itu terasa masuk akal adalah harga. Blokade laut Belanda menutup pelabuhan Kuala Idi sampai perlawanan Uleebalang setempat berhasil diredam, dan di Simpang Ulim pedagang harus menanggung pajak ekspor tambahan yang mencapai S$40 per pikul dalam mata uang Singapura. Akibatnya petani di Simpang Ulim menjual lada mereka pada kisaran S$30 per pikul, sementara lada dari Idi Rayeuk dapat terjual sampai S$230. Selisih itu bukan sekadar angka dagang; ia tekanan politik yang bekerja lewat pasar. Pada 7 Mei 1873, Idi Rayeuk mengibarkan bendera Hindia Belanda, dikibarkan oleh Uleebalang Teuku Ben Guci sebagai tanda penerimaan atas pemberian dari komandan kapal perang Timor.
Baca juga Guru Besar Bima dan Boyolali di Meja Bedah Metodologi Sejarah
Sisanya berjalan seperti yang mudah ditebak, tetapi rinciannya tetap mengejutkan. Pada 1876, Jenderal Diemont memakai kekuatan militer untuk menaklukkan wilayah-wilayah bawahan, dan pada November tahun itu Simpang Ulim dipaksa mengakui kekuasaan Belanda serta diduduki pasukannya. Empat tahun kemudian, pada 1880, di era pemimpin kenegerian Teuku Nyak Lam Kota, Simpang Ulim justru menasbihkan diri sebagai Kota Pelabuhan Lada. Pada masa T. Moeda Oesoeih, sekitar 200 kebun lada dibuat di sepanjang Sungai Soengoe Raja, masing-masing berisi sekitar 2.000 hingga 4.000 tanaman. Daftar penandatanganan Korte Verklaring yang dikutip kajian ini merentang dari Januari 1877 sampai Juni 1926, dengan akta pengakuan terakhir jatuh pada Juli 1927.
Ketika Rempah Tinggal Menjadi Rasa
Di titik ini kajian tersebut membelokkan arahnya, dari catatan dagang dan blokade menuju soal identitas. “Rempah telah menjadikan Aceh sebagai wilayah yang kosmopolitan karena mampu mengintegrasikan berbagai suku bangsa melalui aktivitas perdagangan rempah di Aceh pada abad 17-19,” tulis Aulia Rahman dari Departemen Pendidikan Sejarah Universitas Samudra, penulis korespondensi kajian ini, bersama keempat rekan penelitiannya. Kosmopolitanisme itu tidak menyisakan monumen. Ia menyisakan campuran: perkawinan antara pedagang asing dan penduduk setempat, pelabuhan tempat bertemunya orang Arab, Persia, Gujarat, hingga Eropa, dan sebuah kesultanan yang menurut kajian ini lahir dengan sokongan pedagang-pedagang yang mengamalkan Islam.
Namun kosmopolitanisme yang sama kini berwujud lahan tidur. Bekas kebun lada atau seuneubok lada, tulis peneliti, sekarang lebih banyak ditanami kelapa sawit dan tanaman lain, atau bahkan dibiarkan ditumbuhi ilalang. Warga yang masih menanam lada umumnya melakukannya di pekarangan rumah, sebagai hobi berkebun atau sekadar mengisi halaman dengan tanaman yang bermanfaat. Lada, dalam bahasa kajian ini, telah berubah menjadi tumbuhan sejarah di kebun-kebun mereka. Yang bertahan bukan produksinya, melainkan rasanya: lada tetap dilestarikan melalui jalur kuliner tradisional Aceh, antara lain dalam kuah belangong, kari khas yang dimasak dalam kuali besar dan biasanya dihidangkan pada kenduri atau perayaan besar.
Ada pula tubuh yang mengingatnya. Tari Pula Lada, yang juga dicatat dalam kajian ini, menggambarkan kerja keras petani lada di kota Idi yang pada masanya menghasilkan panen melimpah hingga diekspor ke luar negeri; tarian itu tidak hanya merefleksikan kejayaan lada di masa lalu, tetapi juga mengingatkan pada usaha para petani yang pernah membawa lada Aceh Timur mencapai puncaknya. Di sisi lain, warisan yang sama bekerja pula di ranah keagamaan. Peninggalan Kesultanan Perlak, menurut peneliti, ikut memperkuat identitas Islam masyarakat Aceh karena Pantai Timur menjadi jalur perdagangan sekaligus jalur penyebaran agama pada masanya.
Batas Sebuah Penelusuran Permukaan
Justru karena temuannya menarik, batasnya perlu disebut apa adanya. Penelitian ini dikerjakan di satu kabupaten saja, Aceh Timur, dan pendekatan arkeologinya secara eksplisit disebut sederhana — eksplorasi permukaan, dokumentasi artefak, dan pemetaan sebaran — bukan penggalian yang mampu memberi lapisan kronologi. Sebagian besar rangkaian peristiwanya bersandar pada laporan kolonial dan literatur sekunder, sementara sejumlah klaim toponimiknya disampaikan peneliti sendiri dengan kata sangat mungkin dan mungkin mengindikasikan, bukan sebagai kesimpulan tertutup. Naskahnya pun menyimpan ketegangan penanggalan yang belum diselesaikan: satu bagian menautkan perdagangan lada dengan pembentukan Kesultanan Perlak pada 1611, sementara bagian lain menempatkan pelabuhan Perlak di antara permukiman abad ke-13 yang sudah berpemerintahan Muslim.
Peneliti sendiri tidak menutupi bahwa pekerjaan terberat justru berada di luar situs. Menurut Usman dari Departemen Pendidikan Sejarah Universitas Samudra, penulis pertama kajian ini, bersama timnya, “upaya meningkatkan kesadaran sejarah sering bersifat teoretis dan belum sepenuhnya diterapkan ke dalam langkah-langkah praktis di lapangan”. Kalimat itu meninggalkan pertanyaan yang memang tidak dijawab kajian ini: kalau gudang lada di Blang Siguci, kompleks makam di Labuhan, dan bekas kota pelabuhan di Simpang Ulim belum juga terpetakan dengan baik, seberapa lama sembilan nama Seuneubok, satu tarian, dan sepanci kuah belangong sanggup memikul seluruh ingatan tentang kenegerian lada — dan apa yang tersisa dari sejarah itu bila nama-nama tadi, sebagaimana kebunnya, ikut berganti?
