Cekricek.id — Tanggung jawab sosial perusahaan selalu terdengar seperti barang impor, sebuah istilah yang dititipkan lembaga internasional ke ruang rapat Indonesia bersama daftar periksa, laporan keberlanjutan, dan kosakata Inggris yang rapi. Namun arsip industri gula di wilayah kerajaan Jawa menyimpan sesuatu yang jauh lebih tua dan jauh lebih berantakan daripada daftar periksa mana pun. Wasino dari Universitas Negeri Semarang bersama William Bradley Horton dari Akita University, Endah Sri Hartatik dari Universitas Diponegoro, Nina Witasari, Argitha Aricindy dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, Scientia Inu Kirana Enwa Siwi, dan Sina Fortuna Devi Putri menulis The Historical Roots of Corporate Social Responsibility in Indonesia: The Institutionalization of Social Welfare in the Mangkunegaran Sugar Industry, 1861–1940 di jurnal Paramita: Historical Studies Journal volume 36 nomor 1, yang terbit pada 2026.
Tesis yang mereka ajukan sederhana dalam rumusan dan merepotkan dalam akibatnya: praktik yang hari ini disebut tanggung jawab sosial perusahaan sudah berjalan di pabrik gula Colomadu dan Tasikmadu jauh sebelum undang-undang memberinya dasar hukum, dan bahkan jauh sebelum akademisi di Barat repot-repot menamainya. Tim penulis menyebut praktik itu proto-CSR, digerakkan oleh apa yang mereka istilahkan sebagai logika ganda, yaitu rasionalitas ekonomi yang ingin menjaga tenaga kerja tetap produktif di satu sisi, dan kewajiban moral penguasa Jawa untuk melindungi kawula di sisi lain. Dua motif itu tidak pernah dipisahkan dengan rapi di dalam arsip, keduanya hidup dalam dokumen yang sama, kadang dalam kalimat yang sama, dan justru di situlah letak persoalan yang membuat papernya layak dibaca pelan-pelan.
Bahan yang dipakai bukan memoar dan bukan wawancara, sebab orang-orang yang mereka teliti sudah lama tidak bisa ditanyai. Tim penulis membaca Rijksblad Mangkunagaran, laporan keuangan Bevolkingfondsen, Algemeen Verslag Soerakarta, laporan medis pemerintah, serta jurnal kedokteran kolonial Geneeskundig Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, dengan dokumen yang tersimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia, arsip nasional di Den Haag, dan Perpustakaan Rekso Pustoko di Pura Mangkunegaran, Surakarta. Mereka menyatakan membaca sumber-sumber itu secara melawan arus, memisahkan niat yang tertulis dari dampak yang benar-benar terjadi, karena laporan tahunan sebuah perusahaan kolonial pada dasarnya adalah dokumen yang ditulis untuk dibaca oleh atasan. Jarak antara apa yang dijanjikan sebuah anggaran dan apa yang sampai ke tubuh orang bisa sangat jauh.
Daftar Isi
Kebaikan yang Punya Neraca
Pada dekade-dekade paling awal, menurut rekonstruksi tim penulis, batas antara pekerjaan umum milik negara dan infrastruktur milik perusahaan nyaris tidak ada. Saluran drainase yang digali untuk mengeringkan lahan tebu sekaligus mengurangi tempat berkembang biak nyamuk malaria, dan jalan yang diperkeras untuk mengangkut hasil giling juga dipakai orang desa untuk keperluan lain. Tidak ada anggaran khusus yang menyebut dirinya program sosial, karena kategori itu memang belum ada. Yang ada hanyalah kepentingan yang kebetulan bertumpuk di atas lahan yang sama. Di sinilah papernya mengambil posisi teoretis yang paling berani, yakni membaca tanggung jawab sosial sebagai sesuatu yang implisit, tertanam dalam norma dan kebiasaan, bukan sebagai kebijakan yang diumumkan lewat siaran pers dan dirayakan dalam laporan tahunan.
Baca juga Arsip 1814: Bajak Laut Sambas Dipimpin Sultannya
Yang implisit itu perlahan mengeras menjadi lembaga. Sebuah dana bernama Bevolkingfondsen atau Dana Penduduk dibentuk sebagai mekanisme pembiayaan yang formal, dan lewat dana itulah poliklinik Colomadu berdiri pada 1916, disusul rumah sakit pada 1919. Sejak titik itu, kesejahteraan berhenti menjadi kebaikan yang sifatnya kebetulan dan berubah menjadi pos anggaran yang punya nama, punya angka, dan bisa diaudit orang lain. Angka pemanfaatannya tidak kecil untuk ukuran zaman itu: rumah sakit tersebut melayani 8.217 pasien pada 1919, dan pada 1931 tercatat 10.515 pasien di Colomadu serta 7.214 pasien di Tasikmadu. Jumlah itu, kata tim penulis, jauh melampaui jumlah tenaga kerja perkebunan, yang berarti pintu rumah sakit itu terbuka juga bagi orang-orang di luar daftar gaji perusahaan.
Di titik itulah penelitian ini membelokkan arahnya sendiri, dan pembelokan itu dilakukan oleh penulisnya, bukan oleh pembacanya. Prof. Dr. Wasino, guru besar sejarah Universitas Negeri Semarang yang memimpin riset ini, bersama para penulis pendampingnya tidak berhenti pada angka kunjungan yang mengesankan. “Meskipun manfaatnya nyata, program-program ini menciptakan kantong-kantong kesejahteraan, pulau-pulau kesehatan yang dikelilingi kemiskinan kolonial pada umumnya,” tulis mereka dalam naskah berbahasa Inggris itu. Kalimat pendek tersebut memutar seluruh cerita ke arah yang berlawanan. Rumah sakit yang tadi tampak sebagai bukti kemurahan hati berubah menjadi bukti tentang batas geografis kemurahan hati, dan sehat, dalam lanskap seperti itu, menjadi fungsi dari jarak sebuah desa ke cerobong pabrik terdekat, bukan fungsi dari kebutuhan orang yang sakit.
Pulau Sehat di Tengah Laut Miskin
Bahwa kepentingan produksi memang bekerja di balik semua itu bisa dibaca dari jenis penyakit yang paling serius ditangani. Cacing tambang menjadi hiperendemik di lingkungan Tasikmadu, dengan angka prevalensi yang menurut paper ini mencapai 82 sampai 94 persen pada 1930, dan kampanye pemberantasan yang dibiayai Bevolkingfondsen menurunkan angka itu dari 84 persen menjadi 50 persen dalam beberapa tahun. Wabah pes yang merenggut 1.300 nyawa di Surakarta pada 1914 dan 1915 juga menjalar sampai Colomadu, dan jawaban yang dipilih bukan obat melainkan atap. Lebih dari 7.200 rumah diperbaiki di Colomadu sampai 1929, mengganti atap ilalang yang disukai tikus dengan genting, dan kasus pes tercatat turun dari 69 pada 1924 menjadi 26 pada 1925.
Baca juga Bolsa Familia: Cara Brasil Mengekspor Program Bantuan Tunai
Angka penurunan semacam itu selalu menggoda untuk dibaca sebagai sebab dan akibat yang lurus, padahal papernya sendiri hanya menyebutnya berkorelasi dengan intervensi perumahan, bukan membuktikannya sebagai satu-satunya penyebab. Wabah punya siklusnya sendiri, pelaporan kolonial punya lubangnya sendiri, dan dua tahun adalah rentang yang terlalu pendek untuk memikul sebuah kesimpulan sebesar itu. Justru sebaliknya, argumen yang lebih kuat dalam paper ini bukan soal angka kasus, melainkan soal siapa yang boleh masuk. Kalau motifnya murni menjaga tenaga kerja tetap sehat, tulis tim penulis, perusahaan seharusnya membatasi akses hanya untuk pekerja aktif. Kenyataannya tidak begitu, dan justru keanehan kecil inilah yang memaksa mereka mencari penjelasan di luar buku besar keuangan perusahaan.
Penjelasan itu mereka cari di dalam etika kekuasaan Jawa. Filosofi Tri Dharma, terutama rumangsa melu handarbeni atau rasa ikut memiliki, serta ambeg adil para marta atau sikap adil dan murah hati yang termaktub dalam Serat Wedhatama karya Mangkunegara IV, dibaca oleh tim penulis sebagai sumber kewajiban yang sudah ada lebih dulu dan tidak lahir sekadar sebagai reaksi atas tekanan Politik Etis dari Batavia. Legitimasi seorang raja Jawa, dalam logika itu, bergantung pada kesejahteraan rakyatnya, sehingga merawat kawula bukan kemewahan melainkan syarat berkuasa. Ketika Depresi Besar memukul harga gula dunia, model pembiayaan bersama yang diperkenalkan pada 1933 membagi beban antara pabrik, praja, dan desa, sebuah pengaturan yang oleh tim penulis dikaitkan dengan prinsip gotong royong.
Warisan yang Menolak Diberi Nama
Tetapi kemurahan hati yang terlembaga tetap punya sisi yang tidak nyaman, dan paper ini tidak menyembunyikannya. Kampanye kebersihan di perkebunan kolonial, mereka akui dengan mengutip literatur sejarah kesehatan mutakhir, juga merupakan proyek imperial untuk mendisiplinkan tubuh penduduk lokal, mengganti rumah bambu yang dicap tidak higienis dengan standar modernitas industri yang datang dari luar. Program-program itu bersifat dari atas ke bawah, dirancang di kantor administratur dan dijalankan lewat struktur patronase yang sudah ada, sehingga penerimaan warga sebagian besar berjalan melalui saluran kepatuhan, bukan melalui musyawarah. Menaikkan angka harapan hidup dan mendisiplinkan cara orang tidur di rumahnya sendiri, dalam sejarah ini, adalah dua hal yang datang dalam satu paket.
Baca juga Mencegah Perkawinan Anak Tidak Cukup dengan Regulasi
Keterbatasan itu diakui terang-terangan di bagian penutup. Tim penulis menegaskan bahwa program-program kesejahteraan Mangkunegaran, betapapun berhasil menurunkan angka kesakitan dan memperkenalkan kedokteran modern, tidak pernah membongkar ketimpangan kelas yang menjadi fondasi ekonomi perkebunan, dan tetap berlangsung di dalam logika ekstraktif yang monokultur. Mereka juga membedakan proto-CSR ini dari gagasan keberlanjutan hari ini, karena sistem perkebunannya sendiri terus membebani lahan tanpa mengubah relasi kuasa sedikit pun, dan tanpa niat mengubahnya. Perlu ditambahkan bahwa cakupan penelitian ini pun terbatas: dua pabrik gula milik satu praja di Surakarta pada rentang 1861 sampai 1940, bukan seluruh industri gula Jawa, apalagi seluruh Hindia Belanda, sehingga temuannya tidak bisa langsung dipinjam untuk menjelaskan perkebunan lain.
Yang tersisa setelah semua angka itu adalah sebuah kekosongan yang jujur. Arsip yang dipakai penelitian ini adalah arsip yang ditulis oleh pihak yang membiayai poliklinik, memperbaiki atap, dan menghitung pasien, sehingga suara yang terdengar sepanjang dokumen itu adalah suara pihak pemberi, lengkap dengan tabel dan angka rata-ratanya, bukan suara pihak penerima. Lalu bagaimana sebenarnya orang-orang di sekitar Colomadu dan Tasikmadu menamai apa yang mereka terima, apakah sebagai perlindungan dari gustinya, sebagai upah tersembunyi dari majikannya, atau sebagai gangguan yang datang bersama tukang genting dan petugas pemeriksa tinja? Paper ini tidak menjawabnya, dan mungkin pertanyaan itu memang tidak bisa dijawab dari dokumen jenis ini saja, betapapun rapi dan lengkap dokumen tersebut disimpan.
