Cekricek.id — Sebuah babad yang disalin atas perintah raja dan setumpuk surat pribadi seorang perempuan Jepara kepada sahabat-sahabatnya di Eropa tampak berasal dari dua dunia yang tidak saling menyapa, tetapi keduanya sama-sama menjadi pintu tempat perempuan masuk atau tidak masuk ke dalam sejarah Indonesia. Krida Amalia Husna dari Universitas Khairun menyusuri pintu-pintu itu dalam artikel Historiografi Perempuan di Indonesia dari Masa Klasik hingga Modern yang terbit di Jurnal Pusaka Vol. 4 No. 2 pada 2024.

Yang ia bandingkan bukan tokoh melawan tokoh, melainkan cara menulis melawan cara menulis. Pembahasannya bergerak dari historiografi tradisional ke historiografi kolonial, lalu ke historiografi Indonesia-sentris, dan berakhir di historiografi kontemporer. Di tiap periode itu pertanyaannya sama: pada syarat apa nama seorang perempuan boleh dicatat. Jawabannya berbeda-beda, tetapi jarang berbeda jauh.

Tambo Istana dan Surat-Surat dari Jepara

Historiografi tradisional, tulis Krida, mencakup semua tulisan sejarah yang pernah dibuat masyarakat Nusantara sebelum mengenal metode sejarah kritis. Karya berbahasa Jawa seperti babad dan serat kanda, juga kumpulan cerita serta prasasti, paling banyak dipelajari. Sifatnya istana-sentris: penulisannya dilakukan atas perintah raja atau penguasa lokal oleh orang-orang yang ditunjuk secara khusus, dan isinya berkisar pada asal-usul kerajaan, silsilah raja, serta perpindahan kekuasaan. Sumbernya berupa kejadian yang disaksikan penulis, pengalaman, tuturan, dan tulisan yang sudah ada sebelumnya.

Dalam kerangka itu, narasi tentang perempuan baru muncul bila berkaitan dengan politik dan kekuasaan. Kritik atas pola tersebut sudah dilontarkan hampir seabad lalu. Siti Zahra Goenawan menyampaikannya dalam Kongres Perempuan Pertama di Yogyakarta pada 22 Desember 1928, sebagaimana dikutip Ruth Indiah Rahayu: “Menilik kitab-kitab tambo di zaman poerbakala, maka nampaklah bagi kami, bahwa nama orang perempoean itoe baharoelah terseboet apabila ia mempoenjai sifat-sifat serta perboeatan sebagai orang lelaki, oempamanja sadja mendjadi seorang pahlawan atau memegang kekoeasa’an serta doedoek di atas tachta keradja’an.”

Ruth Indiah Rahayu, peneliti yang mengangkat kembali pidato itu, menekankan bagaimana perempuan menjadi “yang kesepian di tengah sejarah yang bergolak” dalam narasi sejarah. Senada dengan Siti Zahra Goenawan, ia melihat perempuan harus menjadi sosok yang “super” agar dimunculkan dalam sejarah. Dua suara terpisah hampir delapan dekade sampai pada keberatan yang sama, dan itulah yang membuat keberatan tersebut layak dibaca sebagai pola, bukan sekadar keluhan satu zaman.

Baca juga Tanduk Kerbau Kerinci dan Dipati yang Diupah

Pintu kedua terbuka dari arah yang berlawanan. Pada 1911, J. H. Abendanon menyunting dan menerbitkan surat-surat Kartini beberapa tahun setelah perempuan Jepara itu wafat, dihimpun dengan judul Door Duisternis Tot Licht. Pengalaman Kartini yang dituangkan lewat surat-surat kepada kawan-kawannya dari bangsa Eropa mendapat perhatian besar. Krida menilai Kartini tidak dapat dipungkiri memang menjadi tokoh penting dalam penulisan sejarah perempuan di Indonesia hingga hari ini. Bedanya dengan tambo jelas: yang satu mencatat perempuan karena ia berkuasa, yang lain karena ia menulis sendiri.

Inggris Menulis Alam, Belanda Menulis Dirinya Sendiri

Historiografi kolonial dimulai dengan kedatangan bangsa Eropa di Nusantara, dan Krida membandingkan dua gaya di dalamnya. Bangsa Inggris tertarik pada tema sejarah alam serta sosial budaya, ditunjukkan oleh William Marsden lewat History of Sumatera yang terbit pada 1783 dan Thomas Stamford Raffles lewat History of Java pada 1817. Penulisan sejarah Indonesia oleh bangsa Belanda baru tampak pada pertengahan abad ke-19, dan pada 1930 pemerintah Hindia Belanda menerbitkan Geschiedenis van Nederlandsch-Indie dengan Stapel sebagai editornya.

Perbedaannya, menurut Krida, terletak pada motif. Usaha besar Raffles dan kawan-kawannya tampak lebih dari sekadar pengenalan keadaan alam Nusantara dan penduduknya untuk kepentingan penanaman kekuasaan; di baliknya terlihat motif mengembangkan ilmu pengetahuan. Penulisan oleh bangsa Belanda tampak lebih pragmatis dan masih dipengaruhi romantisme. Karya suntingan Stapel itu mendapat kritik dari Coolhaas pada 1971 dan Van Leur pada 1973, yang menganggapnya alih-alih penulisan sejarah Indonesia oleh bangsa Belanda, justru menjadi penulisan sejarah bangsa Belanda di Indonesia.

Bagaimana perempuan diperlakukan di antara dua gaya itu? Krida menjawabnya pendek dan tanpa menaikkan derajat siapa pun: narasi perempuan dalam penulisan sejarah kolonial tidaklah menonjol, dan perempuan lebih banyak muncul sebagai bagian dari objek observasi — sama seperti penulis-penulis itu mengobservasi keadaan alam dan budaya Nusantara. Kartini menjadi pengecualian yang mencolok justru karena suaranya sampai dalam bentuk tulisan tangannya sendiri, bukan dalam bentuk catatan pengamat.

Tokoh Besar dan Perempuan yang Harus Super

Kemerdekaan mengubah siapa yang menjadi aktor utama, tetapi tidak serta-merta mengubah siapa yang layak dicatat. Proklamasi 17 Agustus 1945 menjadi titik balik penulisan sejarah Indonesia, dan historiografi Indonesia modern ditandai penyelenggaraan Seminar Sejarah Nasional Indonesia di Yogyakarta pada 1957. Nasionalisme menjadi kata kunci; bangsa Indonesia harus ditempatkan sebagai aktor utama dan aspek kebudayaan lokal harus mendapat perhatian. Penulisan sejarah pada masa awal kemerdekaan itu, tulis Krida, dapat digambarkan sebagai antitesis dari sejarah kolonial.

Baca juga Kalang Mataram Kuno Bukan Kelas Bawah, Kata Prasasti

Namun kriterianya tetap kebesaran. Krida mengutip sejarawan Mohammad Ali: “tidak semua orang akan disebut-sebut namanya dalam sejarah, tidak semua perbuatan dan jasa akan tercantum dalam buku-buku sejarah! Hanya tokoh-tokoh yang berjiwa besar saja dan hanya tokoh-tokoh yang nyata perjuangannya untuk umat manusia akan mendapatkan tempat.” Bandingkan kalimat itu dengan keberatan Siti Zahra Goenawan pada 1928, dan syaratnya nyaris tidak bergerak: perempuan baru mendapat tempat ketika ia menjadi tokoh besar yang penting dalam perjuangan kemerdekaan.

Sejarawan Sartono Kartodirdjo menilai penulisan sejarah pasca-kemerdekaan itu belum cukup memuaskan karena “hanya berfungsi sebagai counter point of view dalam usaha menggantikan historiografi kolonial”. Ironisnya, historiografi Indonesia-sentris justru ikut dibangun dari gagasan sejarawan Belanda. Justus van der Kroef pada 1958 membeberkan peranan Van Leur, Berg, dan Rinkes dalam membangun metodologinya; Van Leur menggagas sudut pandang pribumi, Berg menekankan pentingnya historiografi tradisional sebagai sumber, sementara Resink memandang sejarah Indonesia dari sudut hukum internasional.

Kartini tetap menonjol, dan cara ia diperlakukan pun berubah. Sejalan dengan semangat menulis sejarah Indonesia sebagai antitesis sejarah kolonial, muncul upaya “mengklaim” Kartini lewat penerjemahan Door Duisternis Tot Licht oleh Armijn Pane dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang, sementara hari kelahirannya pada 21 April didorong menjadi peringatan nasional. Perspektif lain datang dari Pramoedya Ananta Toer lewat Panggil Aku Kartini Saja yang terbit pada 1962, dua tahun sebelum Kartini diangkat sebagai Pahlawan Nasional pada 1964.

Menurut Dias Pradadimara sebagaimana dikutip Krida, Pramoedya menampilkan Kartini dari sisi yang berbeda: bukan hanya perjuangan di bidang pendidikan, tetapi juga kegamangannya pada status kelas dan sosial. Tokoh perempuan dari berbagai daerah ikut bermunculan — Cut Nya Dien, Dewi Sartika, Rohana Kudus — namun perannya lebih ditonjolkan bagi bangsa, terutama dalam mendukung terwujudnya kemerdekaan. Perspektif perempuan, tulis Krida, belum tampak pada penulisan sejarah periode ini, dan gagasan sejarah gender belum muncul.

Menulis tentang Perempuan dan Menulis dari Perspektif Perempuan

Ruang baru terbuka setelah jatuhnya rezim Orde Baru. Terbukanya keran demokrasi memberi sejarawan tempat untuk mengungkapkan fakta atau sudut pandang yang sebelumnya tidak dapat ditampilkan, dan salah satu tema yang ramai adalah peristiwa 1965. Di sinilah Krida menyandingkan dua sejarawan: Asvi Warman Adam yang menggagas perlunya “pelurusan sejarah”, dan Bambang Purwanto yang mengkritiknya keras karena menganggap istilah itu tidak berbeda dengan pemaksaan satu versi penulisan sejarah ala Orde Baru. Bambang, catat Krida, secara kontekstual menyetujui gagasan itu tetapi tidak secara terminologi.

Baca juga Dua Umpak yang Mengubah Riwayat Candi Boyolangu

Pergeseran yang sama terjadi pada sejarah perempuan. Menulis tentang perempuan tidak lagi dianggap cukup; yang diperlukan adalah penulisan sejarah dalam perspektif perempuan. Joan W. Scott, sebagaimana dikutip Dias Pradadimara pada 2019, membagi tulisan sejarah berperspektif gender menjadi dua kelompok: penulisan deskriptif dan penulisan kausal. Yang deskriptif umumnya tidak membedakan antara perempuan dan gender serta tidak melibatkan perdebatan mendalam, tetapi memberi kontribusi besar dalam menyajikan gambaran rinci atas objek yang ditulisnya.

Dua corak itu punya daftar karyanya masing-masing. Corak deskriptif ditunjukkan antara lain oleh Elsbeth Locher-Scholten lewat Women and The Colonial State, Elizabeth Martyn lewat The Women’s Movement in Postcolonial Indonesia, dan Susan Blackburn lewat Women and The State in Modern Indonesia. Corak kausal, yang lebih kompleks dan menggambarkan berbagai pendekatan teoretik di belakangnya, tampak pada karya Saskia Wieringa berjudul Penghancuran Gerakan Perempuan Indonesia dan Ann Laura Stoler lewat Capitalism and Confrontation in Sumatra’s Plantation Belt.

Daftar itu sekaligus memuat keberatan yang diakui Krida sendiri dalam kesimpulannya: narasi sejarah perempuan di Indonesia memang baru mulai tampak pada masa pasca-Orde Baru, tetapi penulisnya masih didominasi sejarawan dari luar. Batas kajian ini juga perlu dipegang pembaca. Krida menyebut artikelnya memuat sejarah singkat penulisan sejarah perempuan dan bekerja dengan menelaah referensi terpilih dari berbagai periode — sebuah pembacaan atas literatur, bukan inventarisasi menyeluruh atas seluruh karya sejarah perempuan yang pernah terbit di Indonesia.

Maka yang tersaji adalah dua timbangan yang sama-sama belum tertutup. Di satu sisi, sejarah tradisional dan sejarah Indonesia-sentris sama-sama menuntut kebesaran sebagai syarat masuk, sehingga perempuan hanya tercatat ketika ia berkuasa atau berjuang; di sisi lain, historiografi kontemporer membuka perspektif baru tetapi belum banyak lahir dari tangan sejarawan Indonesia sendiri. Krida tidak menyatakan periode mana yang lebih adil bagi perempuan, dan artikelnya tidak menyediakan ukuran untuk itu. Yang ia tunjukkan hanyalah bahwa syarat masuknya terus berubah, dan hampir selalu ditentukan oleh siapa yang sedang memegang pena.

Artikel ini pertama kali terbit di Cekricek.id. Ditulis oleh Maharani.