Cekricek.id — Pada suatu pagi tahun 1932 di Kutowinangun, Kebumen, seorang petugas pertanian pemerintah kolonial menimbang beras yang hendak dimasak sebuah keluarga petani. Bukan sekali itu saja — penimbangan diulang setiap hari, berbulan-bulan lamanya. Jajanan yang dibeli anak-anak ikut dicatat beratnya, belanja dapur disalin angka demi angka. Dari kebiasaan ganjil mengukur isi dapur orang itulah ilmu gizi publik di Indonesia pertama kali lahir.
Kisah tersebut direkonstruksi sejarawan dari Universitas Gadjah Mada, Rizka Salsabila Mafa’idah, dalam artikelnya di jurnal Analisis Sejarah Vol. 16 No. 1 yang terbit Juni 2026, jurnal yang dikelola Laboratorium Sejarah Universitas Andalas. Menelusuri arsip Algemene Secretarie di Arsip Nasional RI serta laporan-laporan 1930-an yang kini tersimpan digital di delpher.nl, Mafa’idah menunjukkan bagaimana urusan makan orang pribumi berubah dari perkara rumah tangga menjadi proyek pengetahuan negara kolonial.
Baca juga: PLTA Batang Agam: Ketika Ninik Mamak Merelakan Tanah demi Listrik Sumbar
Ia membuka argumennya dengan mengutip pakar gizi Jean Mayer: gizi bukanlah sebuah disiplin, melainkan sebuah agenda. Pengetahuan tentang makanan tidak pernah lahir netral — ia dibentuk oleh kepentingan, kebutuhan, dan konteks zamannya.
Krisis yang Mengubah Isi Piring
Semuanya bermula dari malapetaka ekonomi. Depresi Besar 1930-an — orang sezaman menyebutnya zaman Malaise — meruntuhkan harga komoditas ekspor Hindia Belanda. Perusahaan perkebunan di Jawa dan Sumatra Timur berguguran. Di Jawa Barat, karesidenan yang hidup dari kelapa dan teh seperti Banten dan Buitenzorg terpukul keras; di Jawa Timur, tutupnya pabrik-pabrik gula menghapus upah buruh di Kediri, Surabaya, dan Besuki.
Pengeluaran rumah tangga melampaui pemasukan. Orang berutang, tabungan terkuras, dan isi piring berubah: beras dan jagung perlahan digantikan singkong. Ada ironi yang dicatat tajam dalam artikel ini — justru pada masa itu Jawa berubah dari pengimpor menjadi pengekspor beras. Bukan karena rakyat makin makmur, melainkan sebaliknya: petani menjual padinya besar-besaran karena butuh uang tunai, lalu memakan umbi-umbian sebagai gantinya.
Tujuh Puluh Wilayah dalam Peta Rawan Pangan
Pemerintah kolonial mulai menghitung. Berbekal laporan Departemen Dalam Negeri yang diolah Biro Pusat Statistik serta inisiatif Kleine Welvaartscommissie alias Komisi Kesejahteraan Kecil, disusunlah taksiran kerawanan pangan Jawa dan Madura. Hasilnya mengejutkan: sekitar 70 wilayah diproyeksikan rawan pangan akibat merosotnya produksi padi sawah. Tujuh distrik di Priangan masuk kategori “sangat terancam”, sementara 15 distrik di Pantai Utara mengalami gagal panen serius.
Namun angka-angka besar itu justru memperlihatkan batasnya sendiri. Konsumsi kalori agregat nyaris tak bergerak — rata-rata tahunan 617.000 pada 1927–1929, dan 620.000 pada masa krisis; angka protein hanya bergeser dari 13,47 ke 13,40. Di atas kertas semuanya tampak aman, padahal di lapangan mutu makanan merosot. Statistik luas panen tidak mampu menjelaskan mengapa penduduk di wilayah yang “aman” tetap kurang gizi.
“Persoalan gizi tidak bisa lagi dipahami semata-mata sebagai isu biologis, melainkan harus dilihat sebagai fenomena sosial yang berkait erat dengan kondisi ekonomi dan pola konsumsi,” tulis Mafa’idah.
Dari Laboratorium Eijkman ke Halaman Rumah
Ilmu gizi modern masuk ke Hindia Belanda lewat pintu laboratorium. Temuan Christiaan Eijkman bahwa beri-beri bukan disebabkan virus atau bakteri, melainkan kekurangan vitamin B1, menjadikan koloni ini salah satu panggung penting riset vitamin dunia. Tetapi pendekatan laboratorium punya batas: ia bisa menjelaskan apa yang terjadi dalam tubuh, namun bisu tentang mengapa satu kampung makan lebih buruk dari kampung sebelah.
Upaya memahami makanan rakyat sebenarnya sudah muncul terserak sejak Perang Dunia I — Van Heel menyusun neraca pangan 1917–1918, De Langen memetakan hubungan penyakit dan gizi pada 1924 — tetapi semuanya berjalan sendiri-sendiri. Krisis Malaise-lah yang memaksa serpihan itu disatukan.
Menimbang Nasi di Kutowinangun
Titik baliknya terjadi hampir tanpa sengaja. Penelitian J. J. Ochse dan G. J. A. Terra di Kutowinangun pada 1932–1933 semula hanyalah survei hortikultura biasa untuk memetakan jenis tanaman pekarangan. Namun begitu para peneliti melihat betapa beragamnya kebun rumah penduduk, cakupan studi berubah total: dari mencatat tanaman menjadi mencatat kehidupan — sumber penghasilan, pengeluaran, pajak, ongkos kenduri, sampai makanan yang ditimbang setiap hari.
Pada 1933 penelitian diperluas menjadi 15 keluarga petani dan lima keluarga buruh upahan. Hasil olahannya kemudian terbit pada 1936 sebagai Geld en Productenhuishouding, Volksvoeding en Gezondheid in Koetawinangoen — studi yang oleh banyak kalangan dianggap paling komprehensif pada zamannya. Temuannya bahkan dipakai sebagai amunisi dalam perdebatan Volksraad mengenai standar biaya hidup minimum pribumi, yang oleh data Kutowinangun terbukti dipatok terlalu rendah.
Temuan yang Membalik Dugaan
Angka-angkanya mengejutkan para pejabat. Keluarga petani mencapai swasembada pangan 40 persen; hampir seperempat makanan mereka — 22,8 persen — datang dari pekarangan sendiri, sementara pada keluarga buruh angkanya hanya 14 persen. Namun justru makanan kaum buruh dinilai lebih kaya protein, dan jajanan yang mereka beli — yang selama ini dipandang sebelah mata — ternyata tinggi lemak dan protein.
Kesimpulannya menjungkirbalikkan cara pandang lama: mutu gizi tidak semata ditentukan ketersediaan pangan atau besaran penghasilan, melainkan oleh akses ke tanah, struktur ekonomi rumah tangga, dan kelenturan orang menyesuaikan makanannya. Pekarangan terbukti menjadi jaring pengaman yang menyelamatkan kampung-kampung dari guncangan krisis global.
Gresik: Satu Kabupaten, Banyak Peta
Metode Kutowinangun lalu diuji di wilayah lain. Mulai April 1935, tim yang sama meneliti Kabupaten Gresik yang kondisi alamnya jauh berbeda: sawah hanya panen sekali setahun, jagung menjadi penopang, dan tegalan hanya menghasilkan pada musim tertentu. Hasilnya membuktikan tidak ada satu resep untuk semua tempat. Wilayah tanpa tegalan beririgasi seperti Glagah, Bungah, dan Karangbinangun kekurangan sayur dan buah tetapi kaya kacang-kacangan kiriman daerah lain; Kalitengah yang subur justru sebaliknya. Penduduk pesisir tertolong ikan, sesuatu yang tak dimiliki pedalaman.
Bahkan takaran lemaknya bisa dibandingkan: di Gresik konsumsi lemak hanya sekitar 20 gram per hari untuk setiap 50 kilogram berat badan, sementara di Kutowinangun konsumsi minyak kelapa mencapai kira-kira 50 gram sehari. Kebijakan pangan yang dipukul rata, demikian pelajaran dari Gresik, pasti meleset di suatu tempat.
Protein Slametan dan Lemak Kelapa
Dari timbangan-timbangan itu muncul potret makan orang Jawa 1930-an yang nyaris vegetaris. Protein cukup jumlahnya, tetapi hampir seluruhnya nabati; lauk hewani praktis hanya hadir pada saat slametan. Beras dan kedelai menjadi penambal yang efektif bagi daging yang tak terbeli.
Lemak lebih merisaukan lagi. Hampir semuanya bersumber dari kelapa dan minyak kelapa yang tidak mengandung vitamin A dan D, sehingga para peneliti mengkhawatirkan defisiensi lipoid jika pola itu berlangsung terus. Resepnya sederhana di atas kertas — perbanyak pangan hewani — tetapi mustahil dijalankan kantong penduduk yang sedang dililit krisis.
Lahirnya Institut Gizi Rakyat
Pengetahuan yang menumpuk itu akhirnya diberi rumah. Pada 1934 berdirilah Instituut voor Volksvoeding, Institut Gizi Rakyat, dibiayai Wilhelmina Jubileum Stichting dan bernaung di bawah Dinas Kesehatan Sipil. Mandatnya lima: meriset status gizi dan malagizi, menjalankan penelitian medis dan laboratorium, mendidik tenaga ahli gizi, memberi layanan konsultasi, serta menyusun kebijakan perbaikan gizi lengkap dengan propagandanya — poster, selebaran, film, bahkan gagasan museum keliling.
Lembaga ini menjahit hampir semua departemen: pamong praja, dokter-dokter kesehatan sipil, urusan ekonomi yang memegang kebijakan beras, dinas kehewanan yang menyuluh ternak kecil, sampai departemen pengajaran yang menyisipkan pengetahuan gizi ke kurikulum sekolah. Berbekal hibah kesejahteraan 25 juta gulden dari pemerintah Belanda, institut menyisir lima wilayah dengan profil makan berbeda untuk membangun data dasar selama tiga tahun.
Makmur tapi Rabun Senja
Hasil sisiran itu penuh paradoks. Sagalaherang yang tergolong makmur ternyata menyimpan banyak kasus xeroftalmia — kerusakan mata akibat kekurangan vitamin A — pada anak-anaknya; begitu pula Patjet dan Rengasdengklok di Karawang, lumbung padi yang penduduknya cukup makan tetapi salah makan. Para peneliti menyimpulkan persoalannya bukan ketiadaan pangan, melainkan pengetahuan tentang bahan makanan bergizi yang tak sampai ke dapur.
Gunung Kidul dipilih karena hidup dari singkong yang miskin protein. Adapun Poelosari di Pemalang selatan diteliti dalam keadaan darurat: gagal panen beruntun memunculkan kasus busung lapar, tanda bahwa produksi pangan setempat bahkan pada masa normal pun tak pernah benar-benar cukup.
Kritik dari Dalam dan Akhir yang Terputus
Mafa’idah tidak berhenti pada kisah sukses birokrasi ilmu. Ia menunjukkan sisi gelapnya: standar gizi yang dipakai diimpor mentah-mentah dari laboratorium Eropa dan Amerika Utara, lalu diterapkan pada masyarakat yang iklim, ekonomi, dan makanannya sama sekali berbeda. “Tubuh warga jajahan diubah menjadi satuan-satuan data statistik, dapat diukur dan diklasifikasikan menurut standar yang telah ditetapkan para ilmuwan kolonial,” tulisnya.
Kritik itu bahkan datang dari dalam. A. G. van Veen, tokoh kunci institut, mengakui ilmu gizi modern lahir dari riset di negeri-negeri yang jauh berbeda kondisinya, dan peneliti Barat cenderung memandang makanan lokal yang tak mereka kenal sebagai makanan yang aneh atau lebih rendah. Rencana besar memperluas riset ke Ambon dan Sulawesi pada 1938 tak pernah menghasilkan laporan resmi; pecahnya Perang Pasifik menyeret para peneliti ke dinas militer, dan pendudukan Jepang menutup riwayat institut itu untuk selamanya.
Warisan yang Masih Terasa
Hampir seabad kemudian, jejak cara berpikir itu masih hidup di Indonesia — dari posyandu yang menimbang balita setiap bulan sampai program-program daerah menurunkan angka stunting. Negara modern mewarisi baik alatnya maupun godaannya: menyederhanakan persoalan sosial menjadi angka-angka gizi.
Pelajaran terpenting dari arsip 1930-an itu, menurut Mafa’idah, justru soal kerendahan hati. “Persoalan gizi tidak dapat dipandang dengan kacamata universal, sebab setiap daerah memiliki tantangan dan kondisi geografis yang khas,” tulisnya menutup artikel. Kutowinangun dan Gresik sudah membuktikannya sejak sembilan dekade silam: dua tempat di pulau yang sama bisa lapar dengan cara yang sama sekali berbeda.
