Cekricek.id — Empat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat dari Partai Demokrat mengajukan amicus brief untuk menghentikan rencana Angkatan Udara AS membakar dan meledakkan limbah amunisi di ruang terbuka di Pangkalan Angkatan Udara Andersen, Guam.
Mengutip PACNEWS yang bersumber dari Pacific Island Times, Senin (10/8/2026), keempat legislator itu meminta Mahkamah Agung AS menguatkan putusan pengadilan banding yang menyalahkan Angkatan Udara karena tidak mengevaluasi teknologi alternatif pemusnahan amunisi sebagaimana tercantum dalam laporan National Academies.
Berkas tersebut diajukan Anggota DPR Jared Huffman, Julia Brownley, Debbie Dingell, dan Pablo Jose Hernandez, yang semuanya duduk di Komite Sumber Daya Alam DPR AS. Mereka mendukung gugatan kelompok Prutehi Guahan dan menegaskan Angkatan Udara wajib tunduk pada NEPA, aturan federal yang mengharuskan kajian dampak lingkungan.
“Seandainya Angkatan Udara mengikuti NEPA, rekomendasi berstandar emas yang paling hemat biaya dari National Academies bisa saja dijalankan,” demikian tertulis dalam berkas itu.
Lokasi berada di atas sumber air minum Guam
Lokasi pemusnahan limbah yang diusulkan berada tepat di atas akuifer lensa utara, sumber utama air minum warga Guam.
Angkatan Udara berencana meledakkan 35.000 pon bom atau sekitar 15,9 ton setiap tahun, dan membakar limbah amunisi berbahaya lain di udara terbuka di Pantai Tarague. Kawasan itu berstatus terbatas di dalam pangkalan, tetapi menjadi lokasi favorit untuk berenang dan snorkeling.
Mahkamah Agung dijadwalkan menyidangkan banding Angkatan Udara pada Oktober. Perkara itu menyoal putusan Pengadilan Banding Sirkuit Kesembilan pada 2025 yang memenangkan gugatan Prutehi Guahan.
Izin limbah berbahaya dinilai tidak cukup
Angkatan Udara berargumen kegiatan pemusnahan limbahnya sudah diatur memadai lewat izin limbah berbahaya berdasarkan RCRA. Berkas para anggota Kongres membantahnya.
“Penerbitan izin lingkungan lain tidak menghapus kebutuhan akan tinjauan terkoordinasi di bawah NEPA,” bunyi bantahan tersebut. Mereka juga menegaskan kajian dampak lingkungan harus dilakukan sedini mungkin, sebelum komitmen sumber daya federal yang tidak dapat ditarik kembali terlanjur dibuat.
“Alasan untuk mematikan gagasan buruk sejak dini adalah mencegah lembaga federal, dan pada gilirannya pembayar pajak Amerika, membuang uang untuk pengeluaran yang tidak bijaksana ketika ada alternatif yang lebih baik,” tulis mereka.
Suara dari wilayah teritorial
Dalam berkas terpisah, pengacara asal Guam Julian Aguon dari Blue Ocean Law menyebut NEPA sebagai satu-satunya kesempatan terstruktur bagi masyarakat sipil untuk ikut dalam keputusan federal yang menyangkut mereka.
“NEPA adalah tali penyelamat di Guam, tempat keputusan militer membawa akibat yang mendalam, tetapi struktur akuntabilitas federal yang biasa justru tidak ada,” kata Aguon.
Koalisi organisasi dari wilayah teritorial AS mengajukan berkas dukungan tersendiri lewat kelompok advokasi Right to Democracy bersama firma hukum Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP. Mereka menempatkan sengketa ini dalam kerangka 3,6 juta warga Amerika yang tinggal di wilayah teritorial dan tetap hidup dalam kerangka yang mereka sebut tidak demokratis.
Koalisi itu menguraikan perbedaan mendasar antara NEPA dan RCRA. NEPA mewajibkan lembaga federal menilai konsekuensi lingkungan serta melibatkan publik saat perencanaan masih berjalan, sedangkan pelibatan publik dalam RCRA baru terjadi setelah lembaga memutuskan lokasi dan cara operasinya. NEPA juga menuntut analisis lokasi dan metode alternatif bila tersedia pilihan yang tidak terlalu berbahaya.
Pantai Tarague dan Ritidian Point di dekatnya memiliki makna spiritual, sejarah, dan budaya yang kuat bagi masyarakat adat CHamoru. Di kedua kawasan itu terdapat situs perkampungan lama dan sisa-sisa batu latte.
Baca juga: Merawat Warisan Budaya, Kabupaten Bengkalis Gelar Festival Lampu Colok 2024
