Cekricek.id — Sebelum pasukan Belanda mendarat, para ulama membacakan syair di hadapan orang-orang yang akan bertempur. Isinya menjanjikan surga bagi mereka yang gugur. Syair itu bernama Hikayat Perang Sabil, dan selama tiga dasawarsa berikutnya ia dihafal, dilantunkan ulang, dan diedarkan dari kampung ke kampung di Aceh.
Perang Aceh berlangsung dari 1873 sampai 1903, memakan puluhan ribu nyawa di kedua belah pihak, dan menjadi konflik bersenjata terpanjang dalam sejarah kolonialisme Belanda di Nusantara. Pertanyaan yang biasanya diajukan adalah mengapa Belanda menyerang. Pertanyaan yang lebih jarang dijawab: mengapa perlawanannya sanggup bertahan begitu lama.
Kedua pertanyaan itu digabungkan Zetira Novian Airlangga, Ichsan Kurnia Akbar, Wahyu Rafael Lingga, Wani Maler, dan Yenny Narny dari Universitas Andalas lewat artikel Convergence of Colonial Politics, Islamic Ideology, and Popular Resistance: An Analysis of the Background of the Aceh War (1873-1903), yang terbit dalam jurnal Analisis Sejarah Vol. 15 No. 2 pada November 2025.
Sebuah Traktat yang Menghapus Kedaulatan
Pemicu formalnya adalah Traktat Sumatra 1871 antara Inggris dan Belanda. Secara politik dan diplomatik, perjanjian itu menghapus status Aceh sebagai negara berdaulat dan memindahkan hak pengawasan Inggris atas Sumatera bagian utara ke tangan Belanda. Belanda lalu memakainya sebagai dasar hukum untuk melancarkan invasi militer.
Yang dihapus traktat itu bukan entitas kecil. Sejak abad ke-16, Kesultanan Aceh menjalin hubungan diplomatik dan dagang dengan kekuatan asing, termasuk Kekaisaran Utsmaniyah, Inggris, Prancis, dan Italia. Letaknya di ujung barat kepulauan, tepat di mulut Selat Malaka, salah satu jalur niaga laut tersibuk di dunia, menempatkannya tinggi dalam perhitungan geopolitik kekuatan kolonial.
Motif Belanda, menurut kelima peneliti, tidak tunggal. Ada pertimbangan strategis untuk menguasai jalur dagang; ada perhitungan ekonomi tentang potensi ekstraksi sumber daya, terutama di kawasan pesisir timur; dan ada kecemasan bahwa Aceh punya sekutu di dunia Islam yang lebih luas — kekhawatiran yang, nyata atau tidak, memperkuat suara yang menuntut tindakan tegas.
Baca juga: Ketika Mochtar Lubis Mendorong Indonesia dan Malaysia Menyatukan Ejaan pada 1969
Tidak Semua Orang Belanda Setuju
Satu temuan yang jarang muncul dalam penceritaan umum tentang Perang Aceh adalah bahwa keputusan menyerang diperdebatkan di negeri asalnya sendiri.
Bukti arsip dan risalah parlemen yang dirujuk peneliti memperlihatkan perpecahan di dalam politik Belanda. Menteri Fransen van de Putte menentang intervensi militer besar-besaran yang segera dan mengusulkan kebijakan alternatif yang tidak seagresif itu. Artinya, invasi bukan langkah yang sudah pasti; ia hasil pertarungan politik di Den Haag, sama besarnya dengan hasil keadaan di lapangan.
Perang Aceh sendiri berlangsung pada masa yang disebut para sejarawan sebagai imperialisme baru — ketika kekuatan industri berlomba menguasai wilayah di Asia dan Afrika. Dalam kerangka itu, kelima peneliti menempatkan perlawanan Aceh sejajar dengan pergolakan di Aljazair, Sudan, dan Libya.
Hikayat yang Dibacakan Sebelum Bertempur
Bagian paling khas dari artikel ini adalah pembacaan atas Hikayat Perang Sabil, yang juga dikenal sebagai Hikayat Prang Sabi. Peneliti menolak memperlakukannya sekadar sebagai syair perang. Menurut mereka, teks itu bekerja secara pertunjukan: dibacakan keras-keras, dihafal, dan diritualkan di ruang publik untuk membangkitkan komitmen emosional sekaligus melegitimasi perlawanan secara moral.
Ulama membacakannya di hadapan pasukan sebelum bertempur, menanamkan gagasan bahwa gugur dalam perang setara dengan kemenangan spiritual. Sejarawan Teuku Hasjmy, dalam bukunya Apa Sebab Rakyat Aceh Sanggup Berperang Puluhan Tahun Melawan Agresi Belanda (1980), menjelaskan bahwa teks itu menjembatani perintah ilahi dengan kesadaran sosial-politik: Belanda digambarkan bukan hanya sebagai penyerobot wilayah, melainkan sebagai pelanggar iman.
Efektivitasnya diakui lawan. C. Snouck Hurgronje, dalam The Achehnese (1906), menunjuk Islam sebagai penghalang utama bagi kontrol Belanda dan karena itu menganjurkan pemisahan otoritas keagamaan dari otoritas politik. Anjuran itu, dalam pembacaan peneliti, justru menegaskan betapa kuatnya ideologi yang hendak dipatahkannya.
Uleebalang, Ulama, lalu Kampung
Perlawanan Aceh sering disebut perang semesta. Yang ditelusuri peneliti adalah bagaimana perang itu tersusun, dan jawabannya berbentuk tiga fase.
Pada mulanya, pertahanan dipimpin uleebalang atau hulubalang — kepala turun-temurun yang menguasai sumber daya setempat dan memiliki pengikut bersenjata lewat sistem kesetiaan dan timbal balik yang sudah ada jauh sebelum invasi.
Ketika tekanan militer Belanda meningkat, jaringan ulama dan uleebalang perlahan menyatu, menghasilkan struktur kepemimpinan hibrida yang memadukan legitimasi spiritual dengan otoritas adat. Fase ini ditandai konsolidasi di bawah tokoh seperti Teungku Chik di Tiro.
Fase terakhir adalah gerilya yang terdesentralisasi, ditopang solidaritas kampung dan partisipasi perempuan. Setiap fase, tulis peneliti, mengubah makna perlawanan itu sendiri — dari pembelaan kedaulatan menjadi penjagaan tatanan moral dan spiritual.
Baca juga: Buruh Perempuan Pemetik Teh di Solok Selatan dan Mesin yang Datang pada 2021
Bukan Perang Total ala Barat
Peneliti menegaskan bahwa konsep perang rakyat di Aceh berbeda dari gagasan perang total dalam tradisi Barat. Ia tidak digerakkan birokrasi negara, melainkan etika keagamaan dan kewajiban komunal.
Hasjmy menyebutnya jihad al-shabi, jihad rakyat, ketika melawan penyerbu menjadi kewajiban politik sekaligus spiritual. Ibrahim Alfian (1987) membingkainya sebagai perang di jalan Allah — komitmen moral menyeluruh yang menyatukan bangsawan, ulama, dan rakyat biasa ke dalam satu komunitas moral. James Siegel (1979) menambahkan bahwa peperangan Aceh ditopang rasa kehormatan dan keadilan ilahi, bukan perhitungan material.
Baca juga: Dari Dayung ke Mesin, Perubahan Alat Tangkap Nelayan Danau Kerinci Sejak 1970
Yang ditawarkan artikel ini bukan temuan arsip baru. Kelima penulis bekerja dengan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi pustaka, menyintesiskan sumber-sumber sekunder — karya klasik Anthony Reid, C. Snouck Hurgronje, dan Ibrahim Alfian, artikel jurnal, publikasi daring terverifikasi, serta arsip pemerintah — lalu membacanya lewat tiga tema sekaligus. Nilainya terletak pada penggabungan itu: politik kolonial, ideologi keagamaan, dan mobilisasi masyarakat selama ini lebih sering ditelaah terpisah, sehingga alasan Belanda menyerang dan alasan orang Aceh sanggup bertahan jarang dijelaskan dalam satu tarikan napas.
