Cekricek.id — Partai berkuasa di Pakistan menyatakan yakin akan membentuk pemerintahan baru di Azad Kashmir dengan sekitar dua pertiga kursi. Klaim itu disampaikan penasihat senior Perdana Menteri Shehbaz Sharif pada Senin (10/8/2026), saat pemungutan suara masih berlangsung di empat daerah pemilihan setelah otoritas menunda pencoblosan di tujuh daerah lain dengan alasan keamanan.
Pemilihan digelar untuk mengisi 53 kursi Majelis Legislatif Azad Jammu dan Kashmir. Kampanyenya dibayangi kerusuhan mematikan selama berminggu-minggu, seruan boikot dari Joint Awami Action Committee (JAAC) yang sudah dilarang, serta tudingan manipulasi suara dari partai oposisi. Pakistan dan India masing-masing menguasai sebagian wilayah Himalaya yang disengketakan itu, tetapi keduanya mengklaim seluruhnya.
Baca juga: Cara Unik Membangunkan Orang Sahur di Berbagai Negara
Pakistan Muslim League-Nawaz (PML-N) pimpinan Sharif telah memenangi 24 dari 34 daerah pemilihan yang tuntas pada dua tahap pertama. Dengan hasil itu partai tersebut berpeluang kembali berkuasa di kawasan setelah satu dekade. Senin semestinya menjadi tahap penutup, tetapi pemungutan suara di tujuh dari 11 daerah pemilihan tersisa ditunda karena situasi ketertiban umum.
“Pakistan Muslim League Noon akan membentuk pemerintahan dengan mayoritas, bahkan dengan mayoritas sekitar dua pertiga di Azad Kashmir,” kata Rana Sanaullah, Penasihat Perdana Menteri Bidang Politik sekaligus tokoh senior PML-N, kepada wartawan. Keterangannya dikutip dari Arab News.
Klaim Pemilu Transparan
“Saya percaya pemerintah Azad Kashmir, dengan dukungan pemerintah federal dan aparat penegak hukum, telah menyelenggarakan pemilu yang transparan dan adil,” ujar Sanaullah.
“Rakyat Azad Kashmir telah menyatakan mandatnya. Sesuai itu, majelis akan dibentuk di sana. Setelah itu pemerintahan dijalankan,” katanya.
Sanaullah menyebut Pakistan Peoples Party (PPP) gagal menyodorkan bukti atas tuduhannya. Ia berargumen bahwa tingkat kehadiran pemilih yang tidak biasa tingginya di sejumlah tempat pemungutan suara mencerminkan kuatnya jaringan keluarga dan komunitas di wilayah pegunungan itu, bukan manipulasi.
Ratusan Aduan dari PPP
PPP memperbarui tudingannya pada Senin. Partai itu menyatakan telah mendokumentasikan kejanggalan sebelum, saat, dan sesudah pencoblosan, lalu mengadukannya kepada otoritas pemilu — mulai dari penundaan pemungutan suara, akses ke tempat pemungutan suara yang dihalangi, hingga dugaan campur tangan terhadap perlengkapan surat suara.
“Kami ingin ini tercatat, bahwa ada kecurangan prapencoblosan, kecurangan pada hari pemilihan, dan kecurangan pascapencoblosan. Kami sudah mendaftarkan ratusan aduan soal semua kecurangan itu,” kata Palwasha Khan, tokoh PPP, kepada wartawan.
Tokoh PPP lainnya, Shehla Raza, menyebut partainya menyerahkan puluhan aduan selama pemungutan suara Senin dengan menunjuk dugaan kejanggalan di tempat pemungutan suara di Bagh dan Haveli. Tudingan itu belum dapat diverifikasi secara independen. Perselisihan tersebut bermuatan politis karena PPP adalah sekutu penting pemerintahan Sharif di tingkat federal, sekaligus rival utamanya di Azad Kashmir.
89 Kematian Warga Sipil
Pemilu berlangsung di tengah krisis yang lebih luas. Protes berminggu-minggu yang dipimpin JAAC berujung bentrokan mematikan dengan aparat keamanan, penutupan jalan, dan gangguan internet. Kelompok itu antara lain menolak alokasi konstitusional 12 dari 45 kursi yang dipilih langsung untuk daerah pemilihan yang mewakili orang berstatus pengungsi dari Kashmir yang dikelola India, yang banyak di antaranya justru tinggal di wilayah lain Pakistan.
Baca juga: Myanmar Siap Terima 5.000 Pengungsi Lewat Laut, Malaysia Persoalkan Keselamatan
JAAC menilai pengaturan itu memberi Islamabad pengaruh berlebihan atas politik kawasan dan menuntut kursi pengungsi dihapus. Pemerintah daerah menyatakan kursi tersebut dilindungi konstitusi dan tidak bisa dihapus tanpa amandemen.
Jammu Kashmir Human Rights Observatory, kelompok pemantau hak asasi manusia, pekan lalu menyatakan telah memverifikasi 89 kematian warga sipil yang terkait kerusuhan antara 5 Juni dan 5 Agustus. Otoritas Azad Kashmir membantah aparat keamanan bertanggung jawab atas kematian pengunjuk rasa dan balik menuduh pendukung JAAC menyerang petugas serta berupaya mengacaukan proses pemilu. Kelompok itu dilarang sejak Juni.
Baca juga: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
Pada Senin, pemungutan suara berlangsung di tiga daerah pemilihan di Distrik Bagh dan satu di Haveli dengan pengamanan diperketat. Pejabat pemilu belum mengumumkan kapan pencoblosan di tujuh daerah pemilihan yang ditunda akan digelar.
