Cekricek.id — Myanmar menyatakan kesiapan menerima kembali 5.000 pengungsi dari Malaysia melalui jalur laut. Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan mengungkapkan hal itu pada Senin (10/8/2026) setelah bertemu Menteri Luar Negeri Myanmar Tin Maung Swe, sembari menegaskan bahwa keselamatan mereka yang dipulangkan masih menjadi ganjalan.

“Ketika saya bertemu menteri luar negeri Myanmar yang baru, mereka menyatakan kesiapan memulangkan 5.000 orang ini dengan kapal. Namun persoalannya adalah keselamatan 5.000 orang tersebut,” kata Mohamad Hasan, mengutip Anadolu Agency yang merujuk laporan kantor berita negara Malaysia, Bernama.

Mohamad Hasan menegaskan kelompok yang mengungsi dari Myanmar tidak terbatas pada warga Rohingya. Warga etnis Chin dan Karen juga termasuk di antara mereka yang meninggalkan negara itu, sehingga rencana pemulangan menyangkut lebih dari satu komunitas.

Jaminan Keselamatan Jadi Syarat

Pemerintah Malaysia menempatkan jaminan keselamatan sebagai syarat, bukan sekadar catatan tambahan. Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil menyatakan proses pemulangan tidak akan diteruskan bila para pengungsi terancam begitu tiba kembali di negara asalnya.

“Pemulangan itu tidak akan dilanjutkan jika mereka menghadapi risiko persekusi atau ancaman terhadap nyawa mereka setelah kembali,” ujar Fahmi.

Angka 5.000 bukan angka baru. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyampaikan pada akhir Juli bahwa Myanmar menyetujui penerimaan kelompok awal berjumlah 5.000 pengungsi Rohingya setelah pembicaraan bilateral kedua negara. Keterangan Mohamad Hasan mempertegas bahwa moda pemulangannya adalah kapal laut, sekaligus memperlihatkan bahwa tanggal keberangkatan dan mekanisme teknisnya belum diumumkan.

Pemulangan lewat laut berarti rombongan harus menempuh perjalanan dari perairan Malaysia menuju pelabuhan di Myanmar. Perjalanan semacam itu berlangsung lebih lama dan melewati lebih banyak titik dibanding pemulangan lewat udara, sehingga pengawasan atas keselamatan penumpang selama pelayaran ikut menjadi bagian dari persoalan yang disebut Mohamad Hasan.

Myanmar berada di bawah pemerintahan militer sejak kudeta pada Februari 2021. Tin Maung Swe, yang menjadi lawan bicara Malaysia dalam pertemuan tersebut, merupakan menteri luar negeri yang baru menjabat — sebagaimana disebut Mohamad Hasan ketika menceritakan pertemuan keduanya.

Beban Pengungsi di Kawasan

Rohingya adalah kelompok minoritas Muslim di Myanmar yang menghadapi diskriminasi dan hidup tanpa kewarganegaraan. Sejak 2017, rangkaian tindakan keras militer membuat ratusan ribu orang terusir dari kampung halaman mereka di Negara Bagian Rakhine.

Jalur pelarian itu tidak berhenti di satu negara. Lebih dari 1,3 juta warga Rohingya kini berada di Bangladesh, sementara sebagian lainnya mencapai Indonesia dan Malaysia setelah menempuh pelayaran berbahaya. Malaysia sendiri menampung salah satu populasi Rohingya terbesar di kawasan.

Perpindahan lewat laut itulah yang membuat pertanyaan keselamatan tidak berhenti pada situasi di Rakhine. Pemulangan dengan kapal menuntut kepastian pada dua ujung perjalanan sekaligus, yaitu keamanan selama pelayaran dan kondisi yang menanti di daerah tujuan. Kedua hal itu yang, menurut Mohamad Hasan, masih menjadi persoalan utama sebelum rencana tersebut berjalan.

Penyebutan warga Chin dan Karen memperlihatkan rencana pemulangan itu tidak berhenti pada satu komunitas. Ketiga kelompok tersebut berasal dari wilayah yang berbeda di Myanmar dan meninggalkan negara itu pada waktu serta keadaan yang tidak seragam, sehingga syarat keselamatan yang diminta Malaysia menyangkut lebih dari satu daerah tujuan.