BI Dorong Negara BRICS Jadi Inovator AI, Bukan Sekadar Pengguna

Delegasi Indonesia duduk di meja bendera Merah Putih dalam pertemuan BRICS di Jaipur

Delegasi Indonesia mengikuti pertemuan pertama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral BRICS di Jaipur, India, 12–13 Agustus 2026. [Foto: Bank Indonesia]

Cekricek.id — Bank Indonesia meminta negara-negara BRICS tidak berhenti sebagai pemakai teknologi kecerdasan buatan, melainkan ikut membangunnya. Permintaan itu disampaikan Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta pada pertemuan pertama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral BRICS di Jaipur, India, 12–13 Agustus 2026.

“Bank Indonesia mendorong negara-negara BRICS untuk tidak hanya menjadi pengguna AI, tetapi menjadi inovator dan kontributor aktif melalui penguatan riset dan kapasitas domestik,” kata Filianingsih, dikutip dari siaran pers Bank Indonesia bernomor 28/158/DKom yang terbit pada Jumat (14/8/2026).

Indonesia diwakili Filianingsih bersama Wakil Menteri Keuangan Juda Agung. Pertemuan itu mengangkat tema Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability dan dihadiri pimpinan bank sentral serta kementerian keuangan dari Indonesia, Brasil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan, Mesir, Uni Emirat Arab, Ethiopia, dan Iran.

Mata Uang Lokal dan Sambungan Sistem Pembayaran

Di forum tersebut Filianingsih menekankan kerja sama yang sifatnya konkret untuk menambah ketahanan ekonomi dan keuangan, antara lain lewat penggunaan mata uang lokal dalam transaksi antarnegara dan penyambungan sistem pembayaran lintas negara. Menurut dia, kerja sama semacam itu dapat memperkuat ketahanan terhadap guncangan dari luar, dengan tetap memperhitungkan kesiapan dan kondisi masing-masing negara.

Catatan soal kesiapan itu bukan basa-basi diplomatik. Sepuluh anggota BRICS berada pada tingkat pembangunan sistem pembayaran yang berbeda-beda, sehingga sambungan antarsistem tidak bisa diseragamkan tempo pengerjaannya.

Baca juga: Komisi XI DPR: Gubernur BI Baru Harus Jaga Independensi dan Kepercayaan Pasar

Pembiayaan Iklim dan Peran Negara Berkembang

Selain soal AI dan pembayaran, Indonesia melalui koordinasi Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia mendorong pengembangan infrastruktur publik digital atau Digital Public Infrastructure, peningkatan akses pembiayaan iklim bagi negara berkembang, serta transformasi digital yang mengikuti tahapan pembangunan tiap negara.

Indonesia juga mendorong penambahan peran negara berkembang dalam tata kelola ekonomi global, termasuk melalui penguatan Dana Moneter Internasional sebagai bagian dari jaring pengaman keuangan global. Filianingsih menyinggung pula kerja sama menghadapi risiko siber dan perubahan iklim.

Pertemuan Jaipur merupakan bagian dari jalur keuangan Presidensi BRICS India 2026. Bank Indonesia menyatakan akan meneruskan kerja sama internasional untuk menopang ketahanan ekonomi dan keuangan Indonesia, sebagaimana juga ditempuh lewat dorongan pembiayaan syariah bagi ekspansi korporasi yang disampaikan sehari sebelumnya.

Di dalam negeri, arah kebijakan bank sentral sedang jadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat, termasuk saran agar pelemahan rupiah dijawab dengan pariwisata dan hilirisasi. Siaran pers Bank Indonesia soal pertemuan Jaipur tidak menyinggung nilai tukar.

Baca Juga

Ilustrasi juru masak mengaduk panci besar berisi nasi, bukan foto dapur MBG di Torosiaje
Investor Dapur Program Makan Bergizi Gratis Terlilit Utang, Menanti Pembayaran Pemerintah
Ilustrasi gedung pengadilan, bukan foto Kejaksaan Agung
Kejagung Tetapkan Dua Pegawai Pajak Tersangka Kasus Ekspor Pulp Rp2 Triliun
Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri dalam Indonesia Food & Beverage Trade Promotion Forum
Kemendag Dorong Daya Saing Produk Mamin Tembus Pasar Global
Penandatanganan MoU Kadin Indonesia dan Pegadaian soal tabungan emas
Kadin Gandeng Pegadaian Dorong Emas Jadi Instrumen Tabungan dan Investasi
Forum Strategis Pembiayaan Syariah untuk Ekspansi Korporasi Bank Indonesia
BI Dorong Pembiayaan Syariah Jadi Pilihan Strategis Ekspansi Korporasi
Anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Kholid memberikan keterangan dalam rapat
DPR Desak Pemerintah Segera Putuskan Tambahan TKD untuk Bayar Gaji ASN di 490 Daerah