- Wakil Menlu Kuba Carlos Fernandez de Cossio menyebut aksi militer AS terhadap Kuba sebagai kejahatan internasional yang keji.
- Trump sebelumnya menyebut kebebasan akan datang ke Kuba dalam pidatonya di Sidang Majelis Umum PBB.
- Fernandez de Cossio menyebut tekanan AS selama sembilan bulan terakhir setara dengan genosida.
- Blokade minyak dan bahan bakar AS memicu kelangkaan bahan bakar dan pemadaman listrik bergilir di Kuba.
Cekricek.id — Wakil Menteri Luar Negeri Kuba Carlos Fernandez de Cossio memperingatkan bahwa setiap aksi militer Amerika Serikat terhadap Kuba akan menjadi kejahatan internasional serius, sekaligus menolak klaim Presiden AS Donald Trump bahwa Kuba adalah negara gagal.
Berbicara dalam program Washington Journal di saluran televisi kabel AS C-SPAN pada Minggu, Fernandez de Cossio menyebut akan menjadi “kejahatan internasional yang keji bagi AS untuk menggunakan kekuatan militer terhadap Kuba, negara tetangga yang damai”, sebagaimana diberitakan Al Jazeera, Minggu (27/9/2026).
Pernyataan itu muncul setelah Trump dalam pidatonya di Sidang Majelis Umum PBB pada Selasa mengatakan “kebebasan akan datang” ke pulau itu, yang membuat delegasi Kuba meninggalkan ruang sidang. Pada Sabtu, Trump menyinggung aksi militer dengan mengatakan kepada wartawan, “Saya rasa kita tidak akan membutuhkan militer. Kuba sedang gagal dengan sangat parah.”
Kuba Siapkan Warga Hadapi Kemungkinan Agresi AS
Fernandez de Cossio mengatakan menekan negara yang tidak mau “tunduk” dengan mengganggu pengiriman komersial, berusaha melumpuhkan penduduk lewat kelaparan, merampas layanan kesehatan yang stabil, dan menahan pasokan bahan bakar, seperti yang dilakukan AS “selama sembilan bulan ini”, adalah “setara dengan genosida”.
AS menjalankan kebijakan tekanan ekonomi maksimum terhadap Kuba selama lebih dari 60 tahun, dan pemerintahan Trump sebelumnya menyatakan menginginkan perombakan pemerintahan Kuba. Awal tahun ini, Washington memberlakukan blokade minyak dan bahan bakar tambahan terhadap pulau itu, yang melumpuhkan infrastruktur dan memicu kelangkaan bahan bakar serta pemadaman listrik bergilir. Pejabat Kuba menyebut kesulitan sistemik dalam mendapatkan pangan dan kebutuhan pokok bagi lebih dari 10 juta penduduk.
Menurut Fernandez de Cossio, Havana harus menyiapkan warganya menghadapi kemungkinan agresi militer AS. Ia menambahkan bahwa meski Kuba menyadari mungkin akan berdiri sendiri, negaranya tetap akan menggunakan hak sah untuk membela diri.
Ia menjelaskan saluran diplomatik bilateral dengan Amerika Serikat masih terbuka, tetapi hasilnya minim akibat tekanan ekonomi dari sanksi yang terus berjalan. Havana, katanya, tetap bersedia berunding dengan Washington secara “saling menghormati” hanya jika pembicaraan menjunjung martabat bersama, menguntungkan kedua bangsa, dan menghormati kedaulatan negara. Sejumlah negara mengecam sanksi ekonomi dan blokade AS terhadap Kuba dalam Sidang Majelis Umum PBB pekan ini.
