Cekricek.id — Guyana menerima enam orang yang dideportasi Amerika Serikat, terdiri atas warga negara Kuba dan Afghanistan, yang mendarat pada Sabtu (05/09/2026).
Al Jazeera melaporkan kedatangan itu menandai perluasan praktik deportasi ke negara ketiga di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump.
Sekretaris Luar Negeri Guyana, Robert Persaud, mengumumkan kedatangan keenam orang tersebut. Ia menyebut mereka dikirim karena pelanggaran keimigrasian.
Menurut Persaud, tidak seorang pun di antara mereka memiliki catatan kejahatan. Ia juga menegaskan belum ada permintaan lanjutan dari Washington.
“Amerika Serikat belum mengajukan permintaan lebih lanjut,” kata Persaud mengenai kemungkinan pengiriman berikutnya ke negaranya.
Baca juga Hakim AS Batalkan Larangan Visa Imigran 75 Negara
Kesepakatan antara Guyana dan Amerika Serikat berlaku satu tahun. Perjanjian itu lahir setelah perundingan yang berlangsung berbulan-bulan.
Pemerintah Guyana menekankan skema tersebut bukan pemukiman permanen. Para deportan ditampung sementara sambil menunggu penyelesaian status mereka.
Organisasi Internasional untuk Migrasi menyediakan dukungan lewat program pemulangan sukarela berbantuan. Lewat jalur itu deportan bisa menunggu hasil proses imigrasi atau pindah ke negara lain.
Deportasi ke negara ketiga mengirim warga asing ke negara yang bukan asalnya. Banyak di antara mereka tidak menguasai bahasa setempat.
Baca juga Serangan AS ke Kapal Narkoba di Pasifik Timur, 2 Tewas
Amnesty International memperkirakan lebih dari 30 negara telah meneken kesepakatan serupa sejak Trump kembali menjabat. Lima belas di antaranya berada di kawasan Amerika.
Organisasi hak asasi menilai praktik itu bersifat menghukum. Menurut mereka, skema tersebut menekan migran agar melepaskan gugatan imigrasi di Amerika Serikat.
Trump berjanji dalam kampanye 2024 untuk menjalankan program deportasi penjahat terbesar dalam sejarah Amerika Serikat.
Namun data lapangan menunjukkan gambaran berbeda. Riset TRAC dari Syracuse University mencatat 70,6 persen warga asing yang ditahan tidak memiliki catatan pidana.
Baca juga Presiden Kosta Rika Buka Peluang Operasi Militer AS di Negaranya
Angka itu memperlihatkan sasaran deportasi melebar jauh dari janji semula. Kelompok pembela migran memakainya untuk menggugat dasar kebijakan tersebut.
Guyana belum menjelaskan di mana keenam orang itu ditempatkan. Pemerintah juga belum menyebut berapa lama mereka akan berada di negara tersebut.
