Lembaga Keuangan BRICS+ Menguat, Energi Terbarukan Menyusut

Tahun 1992 menjadi baris pertama catatan itu. Sejak tahun tersebut, dua peneliti menderetkan angka energi terbarukan dan angka sektor keuangan dari sepuluh negara BRICS+. Deretan itu berjalan tiga puluh tahun dan berhenti pada 2021. Di ujungnya tercatat satu temuan: ketika lembaga keuangan menguat, porsi energi terbarukan dalam jangka panjang cenderung turun.

Catatan itu disusun Firlana Abidin dan Abdul Khaliq dari Universitas Andalas. Artikel mereka, Powering Tomorrow: Does Financial Development Induce Renewable Energy Consumption in BRICS+ Nations?, terbit di Bulletin of Monetary Economics and Banking volume 29 nomor 2 tahun 2026. Sepuluh negara yang mereka amati ialah Brasil, Tiongkok, Mesir, Etiopia, India, Indonesia, Iran, Rusia, Afrika Selatan, dan Uni Emirat Arab.

Pertanyaan yang mereka ajukan satu saja. Bagaimana perkembangan sektor keuangan memengaruhi konsumsi energi terbarukan di negara-negara itu, dalam jangka pendek dan jangka panjang? Sektor keuangan mereka pilah menjadi dua, yakni lembaga keuangan dan pasar keuangan. Energi terbarukan mereka ukur sebagai persentase dari seluruh konsumsi energi final sebuah negara.

1992–1995: tahun-tahun awal yang bergolak

Tahun-tahun pertama dalam catatan itu ditandai harga yang tidak terkendali. Kedua peneliti menunjuk Brasil pada 1992 sampai 1994 dan Rusia pada 1992 sampai 1995 sebagai masa ketidakstabilan ekonomi yang berat. Dari seluruh data inflasi sepuluh negara, angka tertinggi yang tercatat mencapai 2.075,888 persen. Angka terendahnya minus 8,484 persen.

Naskah menyebut sebabnya untuk masing-masing negara. Di Brasil, pemerintah kerap mencetak uang karena anggaran defisit, dan program ekonominya gagal. Pada 1994 inflasi di sana mulai turun. Di Rusia, lonjakan harga terjadi dalam masa peralihan sesudah Uni Soviet bubar pada 1991. Rata-rata inflasi seluruh catatan mencapai 31,025 persen.

Porsi energi terbarukan pada kurun yang sama juga terentang jauh. Angka terendah yang tercatat hanya 0,1 persen dari konsumsi energi final. Angka tertingginya 97,5 persen. Rata-rata dari 300 catatan tahunan itu ialah 26,274 persen. Kedua peneliti menyebut naik-turun konsumsi energi terbarukan di sepuluh negara tersebut cukup besar.

Sampai 2021: lembaga keuangan menguat, energi terbarukan menyusut

Ketika deretan tiga puluh tahun itu dibaca utuh, hubungan jangka panjangnya muncul. Indeks lembaga keuangan berhubungan negatif dengan porsi energi terbarukan, dengan koefisien minus 5,116. Indeks pasar keuangan menunjukkan arah yang sama, dengan koefisien minus 5,604. Keduanya tercatat sangat bermakna secara statistik.

Kedua peneliti menuliskan artinya dengan lugas. “Hal itu menyiratkan bahwa ketika lembaga keuangan makin kuat, konsumsi energi terbarukan cenderung menurun,” tulis Firlana Abidin dan Abdul Khaliq dalam naskah mereka yang aslinya berbahasa Inggris. Temuan itu, menurut mereka, menyoroti sistem keuangan di negara berkembang yang mungkin masih mengutamakan investasi bahan bakar fosil.

Naskah menyodorkan Tiongkok sebagai contoh. Sistem keuangan negara itu secara historis lebih berpihak pada batu bara dan sektor energi tradisional. Menurut kedua peneliti, hal tersebut mungkin menjelaskan hubungan negatif tadi. Sistem keuangan yang dipimpin negara, tulis mereka, boleh jadi belum mengutamakan prakarsa energi bersih.

Untuk pasar keuangan, penjelasan yang ditawarkan serupa. Pasar keuangan mungkin belum mampu menopang energi terbarukan secara efisien dalam jangka panjang. Kedua peneliti menyebut dua kemungkinan sebab, yakni pasar yang tidak efisien atau investasi bahan bakar fosil yang didahulukan. Pasar, tulis mereka, cenderung memilih investasi jangka pendek berimbal hasil tinggi.

Brasil menjadi contoh berikutnya. Negara itu sejak lama bertumpu pada tenaga air. Naskah menyebut ketergantungan tersebut mungkin mencerminkan lanskap keuangan yang mengutamakan proyek infrastruktur besar dengan rekam jejak mapan. Teknologi yang baru tumbuh seperti tenaga angin atau tenaga surya tidak mendapat dukungan yang sama.

Baca juga Inklusi Keuangan Disabilitas, Belanja Lebih Tinggi 23 Persen

Saat kenaikan dan penurunan dicatat terpisah

Sesudah itu kedua peneliti memilah catatan sektor keuangan menjadi dua jalur. Jalur pertama memuat tahun-tahun ketika indeks naik, yang mereka sebut guncangan positif. Jalur kedua memuat tahun-tahun ketika indeks turun, atau guncangan negatif. Hasil untuk lembaga keuangan langsung berbeda dari hitungan sebelumnya.

Guncangan positif pada lembaga keuangan diikuti kenaikan konsumsi energi terbarukan yang bermakna, dengan koefisien 6,670. Guncangan negatifnya berpengaruh lebih lemah, dengan koefisien 1,046. Kedua peneliti membacanya begini: perbaikan efisiensi dan akses lembaga keuangan dapat mendorong investasi energi terbarukan. Krisis keuangan atau ketidakefisienan hanya membawa dampak yang kecil.

India dipakai sebagai contoh sisi yang menggembirakan itu. Di sana, kerangka kelembagaan yang menopang energi terbarukan diperkuat oleh badan seperti IREDA. Lembaga tersebut memudahkan pinjaman dan dukungan keuangan bagi proyek energi terbarukan. Guncangan positif, tulis kedua peneliti, dapat dipandang sebagai cerminan upaya semacam itu.

Naskah juga menjelaskan mengapa lembaga keuangan yang efisien penting bagi energi bersih. Proyek energi terbarukan menuntut biaya awal yang tinggi. Sektor keuangan yang efisien membantu mengatasi beban awal tersebut. Dengan begitu, tulis kedua peneliti, proyek-proyek itu menjadi lebih terjangkau dan lebih berkelanjutan.

Pasar keuangan menunjukkan pola lain. Guncangan positif pada indeks pasar keuangan justru berhubungan negatif lebih kuat dengan energi terbarukan, dengan koefisien minus 9,191. Guncangan negatifnya tetap berhubungan negatif, tetapi lebih kecil, yakni minus 3,376. Artinya, menurut naskah, pasar yang tumbuh pun masih dapat menghambat investasi energi terbarukan.

Penghambat yang disebut ialah ketidakefisienan dan kurangnya infrastruktur. Afrika Selatan diangkat sebagai contoh. Pasar keuangan negara itu bergulat dengan stabilitas, sementara ekonominya masih sangat bergantung pada batu bara. Kedua peneliti menyebut keadaan itu dapat menjelaskan sulitnya peralihan menuju ekonomi yang digerakkan energi terbarukan.

Dalam jangka pendek, gambarnya lebih tipis. Kedua peneliti mencatat pengaruh lembaga dan pasar keuangan pada kurun ini terbatas. Efek jangka pendek itu juga lebih peka terhadap gejolak makroekonomi. Dalam jangka panjang, tulis mereka, peran lembaga dan pasar keuangan justru lebih sulit dirumuskan.

Baca juga Ekspor Sumatera Utara Harus Dibuat Dua Kali Permintaannya

Inflasi dan modal asing ikut tercatat

Dua angka lain berjalan di samping catatan sektor keuangan, yakni inflasi dan investasi asing langsung. Inflasi menunjukkan hubungan positif dengan konsumsi energi terbarukan dalam jangka panjang, dengan koefisien 2,130. Ketika guncangan dipilah, hubungan positif itu tetap muncul dengan koefisien 0,205, yang hanya bermakna pada taraf 10 persen.

Kedua peneliti menawarkan penjelasan yang mereka beri kata mungkin. Ketika inflasi naik, biaya sumber energi tradisional sering ikut naik. Dunia usaha dan pemerintah lalu terdorong menjajaki energi terbarukan sebagai pilihan. Tekanan inflasi, tulis mereka, dapat menjadi pemicu investasi pada energi yang imbal hasilnya lebih stabil dan berjangka panjang.

Investasi asing langsung bergerak ke dua arah. Dalam hitungan pertama, hubungan jangka panjangnya dengan energi terbarukan negatif, dengan koefisien minus 5,907. Naskah menyebut modal asing mungkin tidak tersalur secara efektif ke proyek energi terbarukan. Rusia menjadi contohnya, sebab investasi asing di sana secara historis mengalir ke sektor minyak dan gas.

Ketika guncangan dipilah, arah itu berbalik. Guncangan positif investasi asing diikuti kenaikan konsumsi energi terbarukan yang bermakna, dengan koefisien 1,992. Kedua peneliti menyimpulkan modal asing dapat berperan positif bila diselaraskan dengan tujuan energi hijau. Iran, yang investasi asingnya terbatas karena sanksi dan ketidakstabilan politik, mereka sebut dapat memetik manfaat bila hambatan itu berkurang.

Kedua peneliti lalu mengulang seluruh hitungan dengan ukuran lain, yaitu konsumsi energi terbarukan dibandingkan dengan produk domestik bruto. Menurut mereka, hitungan ulang itu menguatkan temuan utama. Dalam ukuran tersebut, investasi asing langsung dan pasar keuangan tercatat membawa pengaruh menguntungkan yang lebih besar.

2023 dan 2024: bobot BRICS+ dan obligasi hijau Indonesia

Catatan data berhenti pada 2021, tetapi naskah menyebut dua penanda waktu sesudahnya. Pada 2023, negara-negara BRICS+ bersama-sama memakai hampir 48 persen energi dunia. Tiongkok sendiri menyumbang 26,3 persen. Angka itu dikutip kedua peneliti dari Enerdata untuk menerangkan mengapa kelompok ini mereka pilih.

Bobot sebesar itu membawa akibat. Peralihan negara-negara BRICS+ ke sumber energi terbarukan, tulis kedua peneliti, akan berdampak besar pada sasaran iklim internasional. Kelompok ini juga disebut sebagai tujuan yang menarik bagi investasi energi terbarukan. Karena itulah peran sektor keuangannya mereka anggap mendesak untuk dipahami.

Penanda kedua ialah 2024, dan letaknya di Indonesia. Naskah menyebut strategi Indonesia menerbitkan obligasi hijau pada tahun itu sejalan dengan temuan soal inflasi. Inflasi dan ketidakstabilan ekonomi, tulis kedua peneliti, mungkin mendorong pemerintah mengutamakan investasi energi terbarukan demi mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.

Obligasi hijau mendapat tempat tersendiri dalam pembahasan mereka. Instrumen itu dirancang khusus untuk membiayai proyek ramah lingkungan. Kedua peneliti menyebut penerbitannya menarik modal bagi proyek energi terbarukan dan menopang peralihan dari bahan bakar fosil. Tentang pasar obligasi hijau Indonesia, mereka menulis bahwa pasar itu mulai mendapat tempat, tetapi dampaknya masih perlu bukti lebih banyak.

Baca juga Harga Rumah Diramal sebagai Rentang, Bukan Satu Angka

2026 menuju 2050: batas penelitian dan sasaran nol emisi

Naskah itu terbit pada 2026 dengan tiga keterbatasan yang ditulis sendiri oleh penelitinya. Pertama, datanya hanya mencakup negara BRICS+, sehingga tidak menggambarkan kecenderungan energi terbarukan di seluruh dunia. Kedua, hitungan gabungan antarnegara dapat menutupi kekhasan tiap negara, sebab keadaan keuangan dan kelembagaan mereka sangat beragam.

Keterbatasan ketiga menyangkut ukuran yang dipakai. Lembaga keuangan dan pasar keuangan diukur dengan angka gabungan. Menurut kedua peneliti, ukuran semacam itu mungkin belum menangkap kerumitan hubungan keduanya dengan sektor energi terbarukan. Dua kekosongan data juga mereka isi dengan perkiraan, yakni inflasi Uni Emirat Arab 1992 sampai 2007 dan investasi asing Etiopia 1992 sampai 2004.

Dari seluruh catatan itu mereka menarik satu kalimat penutup. “Temuan ini menegaskan rumitnya hubungan antara variabel ekonomi dan transisi energi di negara berkembang,” tulis Abidin dan Khaliq. Para pembuat kebijakan, menurut mereka, dapat berperan besar merancang kebijakan agar sektor keuangan bergerak searah dengan tujuan lingkungan.

Tiga hal mereka tekankan untuk kebijakan itu: meningkatkan literasi keuangan, memudahkan alih teknologi, dan menumbuhkan investasi energi bersih. Insentif bagi pembiayaan hijau juga mereka sebut dapat merangsang investasi internasional yang selaras dengan tujuan keberlanjutan lingkungan.

Penanda waktu terakhir dalam naskah belum tiba. Kedua peneliti menyebut 2050 sebagai tahun sasaran emisi nol bersih. Temuan mereka, tulis keduanya, memberi bahan bagi pembuat kebijakan dan investor di negara BRICS+ untuk memanfaatkan perkembangan sektor keuangan demi mencapai sasaran itu.