Inklusi Keuangan Disabilitas, Belanja Lebih Tinggi 23 Persen

Inklusi keuangan, istilah yang sering terdengar resmi, dalam hidup sehari-hari sebenarnya cuma berarti seseorang punya rekening, bisa menabung, bisa meminjam, dan punya asuransi ketika sakit. Empat hal sederhana itulah yang dihitung empat ekonom Universitas Padjadjaran pada kepala rumah tangga penyandang disabilitas di seluruh Indonesia. Hasilnya, hampir separuh dari mereka tidak memakai satu pun.

Muhammad Anif Afandi, Adiatma Yudistira Manogar Siregar, Maman Setiawan, dan Nury Effendi menulis temuan itu dalam Does Financial Inclusion Improve the Welfare of People Living with Disabilities? Evidence from Indonesia Using a Propensity Score Matching Approach, terbit di BMC Public Health volume 26 nomor artikel 1394, tahun 2026. Afandi juga tercatat di Universitas Muhammadiyah Metro, Lampung. Naskahnya berbahasa Inggris, dan semua kutipan di sini diterjemahkan dari bahasa itu.

Bahan yang mereka olah adalah Susenas Maret 2023 dari Badan Pusat Statistik. Dari 72,9 juta kepala rumah tangga di Indonesia, 8,73 juta atau 11,97 persen tergolong penyandang disabilitas. Angka itu hasil penimbangan dari 44.107 kepala rumah tangga yang benar-benar disurvei. Mereka inilah yang ditimbang: siapa yang memakai layanan keuangan, siapa yang tidak, dan berapa belanja rumah tangganya.

Indeks inklusi keuangan, hitungan empat layanan

Maksudnya begini. Afandi dan kawan-kawan memberi satu poin untuk tiap layanan yang dipakai: rekening tabungan, produk atau jasa keuangan, kredit, dan asuransi kesehatan. Skor tertinggi empat, terendah nol. Skor itulah yang mereka sebut indeks inklusi keuangan, dan dari skor itu pula setiap kepala rumah tangga dipilah menjadi tersertakan atau tidak tersertakan secara keuangan.

Sebarannya timpang. Sebanyak 46,26 persen kepala rumah tangga disabilitas tidak memakai satu layanan pun, 27,92 persen memakai satu, 15,18 persen memakai dua, 8,88 persen memakai tiga, dan hanya 1,75 persen memakai keempatnya. “Dengan kata lain, mayoritas kepala rumah tangga penyandang disabilitas masih punya akses terbatas ke lembaga keuangan, dan hanya sebagian kecil yang memanfaatkan beragam jasa keuangan,” tulis keempatnya.

Angka itu sejalan dengan latar yang mereka kutip: pada 2023, 75,7 persen penyandang disabilitas di Indonesia tidak punya rekening bank, padahal rekening adalah unsur paling dasar inklusi keuangan. Padahal, kata mereka, pemerintah sudah memasukkan penyandang disabilitas sebagai kelompok sasaran lewat Perpres 114 tahun 2020, dan Peraturan OJK 3 tahun 2023 mewajibkan penyedia jasa keuangan menyediakan fasilitas khusus.

Ambang batas, garis pemisah tersertakan dan tidak

Bedanya begini. Ambang batas, atau cut-off, adalah garis yang ditarik pada indeks untuk membelah dua kelompok. Garis utama ditarik pada 50 persen: siapa yang memakai minimal dua dari empat layanan disebut tersertakan. Dengan garis ini, 2,25 juta kepala rumah tangga atau 25,82 persen masuk kelompok tersertakan, dan 6,47 juta atau 74,18 persen tidak.

Supaya tidak bergantung pada satu garis, Afandi dan kawan-kawan menarik dua garis lain. Pada garis 25 persen, cukup satu layanan untuk disebut tersertakan, sehingga 53,74 persen masuk. Pada garis 75 persen, perlu tiga layanan, dan hanya 10,64 persen atau 928 ribu kepala rumah tangga yang lolos. Tiga garis ini yang nanti menghasilkan tiga angka berbeda.

Baca juga Anggaran Gender Kota Padang Naik, Isinya Masih Formalitas

Kesejahteraan, yang diukur adalah belanja bulanan

Kesejahteraan dalam paper ini tidak ditanyakan lewat perasaan, melainkan dihitung dari rata-rata pengeluaran rumah tangga per bulan, makanan maupun bukan makanan termasuk kesehatan dan pendidikan. Alasannya, data pendapatan sulit diandalkan, sedangkan belanja lebih mencerminkan taraf hidup yang sesungguhnya. Rata-ratanya setara 191,44 dolar Amerika Serikat, dengan sebaran dari 8,12 sampai 9.941 dolar per bulan.

Gambaran kepala rumah tangga yang diteliti pun disajikan. Sebanyak 71,15 persen laki-laki, 55,75 persen tinggal di Jawa, dan 58,25 persen lahir antara 1946 dan 1964, jadi berusia 59 sampai 77 tahun pada 2023. Sebanyak 57,47 persen hanya tamat SD atau sederajat. Yang bekerja 21,97 persen, mayoritas di pertanian, kehutanan, dan perikanan. Penerima PKH 19,65 persen, penerima ATENSI hanya 0,46 persen.

Jenis kesulitannya juga dicatat. Kesulitan melihat paling banyak, disusul berjalan atau naik tangga, mendengar, lalu mengingat atau berkonsentrasi. Dari sisi tingkat, 77,99 persen mengalami kesulitan ringan, 15,33 persen sedang, dan 6,72 persen berat atau tidak bisa sama sekali melakukan kegiatan tersebut.

Pencocokan skor kecenderungan, membandingkan yang sepadan

Persoalan yang dihadapi Afandi dan kawan-kawan sederhana untuk dipahami: orang yang punya rekening dan asuransi biasanya memang lebih berpendidikan, lebih muda, dan lebih sering memakai internet. Kalau belanja mereka lebih tinggi, itu belum tentu karena rekeningnya. Maka dipakailah propensity score matching, pencocokan skor kecenderungan, yang menjodohkan tiap kepala rumah tangga tersertakan dengan yang tidak tersertakan tetapi cirinya mirip.

Ciri yang dipakai untuk menjodohkan antara lain jenis kelamin, usia, ukuran rumah tangga, pemakaian internet, pendidikan, status kerja, desa atau kota, jenis disabilitas, penerimaan PKH dan ATENSI, serta kepemilikan usaha. Dari tahap ini muncul temuan sampingan: pemakaian internet dan pendidikan tinggi paling kuat menaikkan peluang seseorang tersertakan, sedangkan dua jenis disabilitas menurunkannya secara konsisten.

Dua jenis itu adalah kesulitan mendengar dan kesulitan berbicara atau berkomunikasi. Keduanya menekan peluang tersertakan pada ketiga garis ambang. Kesulitan melihat, berjalan, dan mengingat pengaruhnya lebih lemah dan tidak konsisten. Afandi dan kawan-kawan menyimpulkan hambatan indra dan komunikasi masih menjadi penghalang struktural untuk masuk ke sistem keuangan formal.

Baca juga Harga Rumah Diramal sebagai Rentang, Bukan Satu Angka

ATT, selisih belanja setelah dicocokkan

Setelah dijodohkan, selisih belanja antara dua kelompok dihitung sebagai average treatment effect on the treated, disingkat ATT. Pada garis 50 persen, rumah tangga yang tersertakan berbelanja 29,47 sampai 29,87 persen lebih tinggi daripada pasangannya yang tidak tersertakan. Pada garis 25 persen selisihnya 22,83 sampai 23,43 persen, dan pada garis 75 persen naik menjadi 31,23 sampai 33,23 persen.

Rentang di tiap garis muncul karena empat cara pencocokan dipakai bergantian: Kernel, Nearest Neighbour, Radius, dan Local Linear. Semuanya menghasilkan angka positif dan bermakna secara statistik. Pola tiga garisnya juga searah: makin banyak layanan yang dipakai, makin lebar jarak belanja dengan kelompok pembanding. Satu layanan saja, kata penulis, sudah beriringan dengan belanja yang lebih tinggi.

Di sinilah salah paham yang lazim perlu dikoreksi, dan Afandi dan kawan-kawan sendiri yang mengoreksinya. “Dalam konteks ini, inklusi keuangan lebih tepat dipahami sebagai gerbang atau mekanisme pemungkin, bukan sebagai solusi yang berdiri sendiri,” tulis Afandi, Siregar, Setiawan, dan Effendi dalam naskahnya. Rekening tidak dengan sendirinya membuat orang sejahtera; ia membuka pintu untuk menabung, meminjam, dan menerima bantuan.

Selisih 23 sampai 33 persen itu, tulis mereka, memang berarti secara ekonomi tetapi belum tentu semuanya berasal dari inklusi keuangan. Kesejahteraan yang diukur pun hanya sisi finansialnya. Kesehatan, keikutsertaan dalam masyarakat, dan kualitas hidup yang dirasakan sendiri tidak masuk hitungan. Mereka juga mengutip riset lain yang menemukan manfaat inklusi lebih terasa pada belanja pendidikan daripada belanja makanan atau kesehatan.

Asosiasi kuasi-kausal, bukan sebab-akibat

Keterbatasan paling besar diakui terang-terangan. Data Susenas adalah potret satu waktu, sehingga arah panahnya tidak bisa dipastikan. “Meskipun inklusi keuangan mungkin berkaitan dengan kesejahteraan rumah tangga yang lebih tinggi, masuk akal pula bahwa rumah tangga yang lebih sejahtera lebih mungkin mengakses dan memakai jasa keuangan formal,” tulis keempatnya. Karena itu mereka memakai istilah asosiasi kuasi-kausal, yakni hubungan yang mendekati sebab-akibat tetapi belum membuktikannya.

Pencocokan skor juga hanya bisa menyamakan ciri yang tercatat di Susenas. Literasi keuangan, fungsi kognitif, keberanian mengambil risiko, jaringan pertemanan, dan jarak ke kantor bank tidak ada di data, padahal semuanya bisa memengaruhi rekening sekaligus belanja. Afandi dan kawan-kawan menyarankan data panjang yang mengikuti rumah tangga dari tahun ke tahun untuk memastikan arah hubungannya.

Baca juga Separuh Petani Kopi Pargarutan Berpendapatan Sejuta

Ada beberapa hal dalam naskah ini yang bisa diperiksa pembaca sendiri. Abstraknya menyatakan asumsi keseimbangan pencocokan sudah diverifikasi dan terpenuhi, tetapi bagian hasil mengakui pada garis 75 persen rata-rata biasnya sedikit di atas 5 persen dan hanya dijamin di bawah 20 persen. Teks juga menyebut 71,15 persen kepala rumah tangga laki-laki dan 53,95 persen tinggal di kota, sedangkan Tabel 1 memberi rata-rata 0,68 dan 0,37 untuk dua variabel yang sama, tanpa penjelasan mengapa berbeda.

Selisih kecil lain ada pada pembacaan Tabel 5. Teks menulis rentang 29,47 sampai 29,87 persen berasal dari cara Nearest Neighbour sampai Radius, padahal di tabel angka 0,2947 tercatat untuk Kernel dan 0,2987 untuk Local Linear. Hal serupa terjadi pada garis 75 persen. Judul paper pun bertanya apakah inklusi keuangan memperbaiki kesejahteraan, sementara isinya berulang kali menegaskan yang ditemukan hanyalah asosiasi, bukan perbaikan.

Pada akhirnya, istilah inklusi keuangan dalam paper ini punya batas yang jelas: empat layanan, dihitung dari kepala rumah tangga, dibandingkan dengan belanja sebulan. Di dalam batas itu, hampir separuh kepala rumah tangga penyandang disabilitas di Indonesia belum masuk pintu pertama, dan mereka yang sudah masuk berbelanja lebih banyak. Apakah pintu itu yang membuat mereka lebih sejahtera, atau kesejahteraan yang mengantar mereka ke pintu, naskah ini berhenti tepat sebelum menjawabnya.