Cekricek.id — Jepang mempertimbangkan penggunaan kecerdasan buatan mutakhir untuk menangkal serangan siber yang justru dilancarkan dengan bantuan model kecerdasan buatan canggih. Rencana itu disampaikan Direktur Siber Nasional Jepang Yoichi Iida di tengah kekhawatiran bahwa kecepatan serangan berbasis kecerdasan buatan sudah melampaui kemampuan pertahanan konvensional.
Baca juga: Agen AI Kabur dari Sandbox, Uji Keamanan Jadi Ancaman
Mengutip Anadolu Agency yang bersumber dari Kyodo News, Senin (10/8/2026), Iida menyebut penggunaan teknologi kecerdasan buatan canggih oleh Jepang sebagai sesuatu yang “tak terelakkan”.
Jarak Waktu Celah dan Serangan Menyusut
Yang paling dicemaskan Iida bukan sekadar jumlah serangan, melainkan waktu. Selama ini terdapat jeda antara saat sebuah celah keamanan ditemukan dan saat celah itu dimanfaatkan penyerang. Jeda itulah yang memberi ruang bagi pengelola sistem untuk menambal kerentanan sebelum dieksploitasi.
“Tidak akan mengejutkan jika jarak waktu antara ditemukannya celah keamanan dan dieksploitasinya celah itu memendek hingga seperseratus atau seperseribu dari sebelumnya,” kata Iida.
Jika jeda itu benar-benar menyusut sedrastis itu, pertahanan yang mengandalkan penambalan manual akan tertinggal jauh. Itulah alasan pemerintah Jepang menimbang pemakaian kecerdasan buatan pada sisi pertahanan, bukan hanya memantau pemakaiannya pada sisi penyerang.
Baca juga: AI yang Menyerupai Memori Manusia: Perkembangan Baru dalam Kecerdasan Buatan
Model yang Aksesnya Dibatasi
Laporan itu menyebut model Claude Mythos buatan Anthropic sebagai sistem yang sangat cakap dalam menemukan celah keamanan. Setelah memperkenalkan model tersebut pada April, Anthropic membatasi aksesnya pada tahap awal dan hanya membukanya untuk sejumlah pihak seperti Google dan sebagian lembaga keuangan, karena kekhawatiran penyalahgunaan.
Kemampuan menemukan celah keamanan bersifat dua arah. Perangkat yang sama dapat dipakai untuk menambal sistem sebelum diserang, dan dapat pula dipakai untuk mencari jalan masuk. Pembatasan akses oleh pengembangnya menunjukkan risiko itu diperhitungkan sejak model tersebut diluncurkan.
Kekhawatiran itu bukan soal satu produk. Kemampuan model kecerdasan buatan membaca kode dalam jumlah besar dan menemukan kelemahan di dalamnya berlaku pada perangkat lunak apa pun, termasuk perangkat lunak yang menjalankan layanan publik dan sistem keuangan. Karena itu perdebatan bergeser dari apakah teknologi tersebut akan dipakai menjadi bagaimana pemakaiannya dikendalikan.
Otomatisasi dengan Manusia di Ujung Keputusan
Iida menyinggung persoalan “bagaimana memajukan otomatisasi” dalam operasi pertahanan siber sembari memastikan manusia tetap memegang keputusan akhir. Ia tidak memerinci bentuk penerapannya, termasuk sistem mana yang akan dipakai dan kapan mulai diterapkan.
Rencana itu berjalan seiring kebijakan yang sudah lebih dulu diputuskan. Kabinet Jepang pada Maret lalu menyetujui penerapan pertahanan siber aktif yang mulai berlaku pada 1 Oktober mendatang. Kebijakan tersebut memberi pemerintah kewenangan menetralkan ancaman lebih dulu, sebelum ancaman itu menghantam infrastruktur penting dan kegiatan ekonomi negara. Pertahanan siber aktif merupakan pergeseran dari pendekatan bertahan menjadi pendekatan yang membolehkan tindakan mendahului.
Baca juga: Lima Belas Gua Jepang di Bukit Pengklik dan Taktik Bertahan di Balik Lereng
Keseimbangan yang disebut Iida menempatkan mesin pada pekerjaan yang menuntut kecepatan dan manusia pada pekerjaan yang menuntut pertimbangan. Sistem otomatis diharapkan menangani deteksi dan respons yang harus berlangsung dalam hitungan detik, sementara keputusan yang berkonsekuensi besar tetap berada di tangan pejabat. Bagaimana pembagian itu dituangkan menjadi aturan teknis belum dijelaskan pemerintah Jepang.
Iida tidak menyebutkan anggaran maupun lembaga yang akan menjalankan rencana tersebut.
