Cekricek.id — Isi percakapan di grup WhatsApp itu tidak terdengar seperti pekerjaan akademik. Ada yang menghitung siapa menanggung kudapan, siapa membeli kopi, siapa mengganti ongkos perjalanan pembicara, dan jaringan siapa yang bisa dipakai untuk meminjam tempat acara. Di sela-selanya seorang peserta mengeluh bahwa ia jadi serba terburu-buru karena pekerjaan menumpuk, lalu dibalas usul bergurau agar bosnya difotokopi saja, lengkap dengan meme. Pada percakapan lain, mereka mengatur tata letak pameran materi visual aksi buruh; salah satu poster yang dipasang berbunyi “1 Mei: libur nasional atau mogok total!”
Potongan-potongan obrolan itu bukan latar, melainkan bahan utama sebuah penelitian. Diatyka Widya Permata Yasih dari Departemen Sosiologi dan Asia Research Centre Universitas Indonesia bersama Inaya Rakhmani dari Departemen Ilmu Komunikasi dan Asia Research Centre di kampus yang sama menuliskannya dalam artikel The “commoning” of critical labour knowledge in Indonesia; Digital mediation and its contradictions, yang terbit di jurnal Wacana, Journal of the Humanities of Indonesia Vol. 27 No. 1 pada 2026. Yang mereka soroti adalah commoning — kerja bersama mengumpulkan, merawat, dan membagi sesuatu yang berharga supaya tetap terbuka untuk banyak orang alih-alih dikapling segelintir pihak. Barang yang di-commoning-kan di sini bukan tanah atau air, melainkan pengetahuan tentang buruh.
Keduanya menyebutnya ilmu perburuhan kritis: pengetahuan yang dibuat bersama, oleh, dan untuk pekerja, berhadapan dengan kerangka manajerial perusahaan maupun kerangka teknokratis negara. Titik berangkatnya adalah keberatan terhadap kebiasaan riset yang menempatkan serikat buruh sebagai satu-satunya arena perjuangan kelas pekerja. Cara pandang itu, tulis mereka, terlalu Eropa-sentris dan mengabaikan kenyataan di Indonesia, tempat berlapis-lapis generasi pekerja hidup dalam ketidakformalan dan kerentanan, jauh di luar jangkauan organisasi serikat mana pun. Perselisihan di tempat kerja pun tak selalu berakhir di jalur resmi seperti yang diatur dalam mekanisme penyelesaian perselisihan perburuhan.
Dua Lembaga yang Sengaja Tidak Disebut Namanya
Metodenya tidak lazim. Yasih dan Rakhmani menulis sebagai peserta, bukan pengamat dari luar, memakai refleksi autoetnografis atas kerja sama yang mereka jalani sendiri antara Desember 2023 dan Agustus 2025. Kedua lembaga yang terlibat sengaja disamarkan sepanjang artikel: satu pusat riset berbasis universitas, satu simpul pengetahuan perburuhan yang berbentuk organisasi nonpemerintah.
Pusat riset itu, tulis mereka, lahir justru dari kontradiksi kampus Indonesia setelah 1998. Kebijakan dan pola pendanaan mendorong komersialisasi, peringkat, dan logika pasar, dan di situlah muncul kejengkelan para akademisi. Yang bekerja di dalamnya bukan hanya dosen tetap di posisi pimpinan, melainkan juga prekariat akademik dan staf pengelola. Mereka memakai prestise universitas beserta dana dan sokongan kelembagaan yang menyertainya untuk membiayai kajian yang justru mengkritik ketimpangan di dunia akademik dan di luarnya, sambil membagikan sumber daya ke jaringan yang lebih luas, termasuk pekerja pengetahuan di kampus-kampus yang minim fasilitas.
Mitranya berumur jauh lebih panjang. Organisasi itu termasuk yang paling awal di Indonesia yang memusatkan kerja pada isu perburuhan, berdiri pada 1990-an di bawah pemerintahan Orde Baru ketika politik buruh ditekan keras, digagas oleh bekas aktivis serikat dan aktivis kelas menengah yang kecewa. Berbasis di Jawa, jaringannya menjangkau Indonesia timur sampai ke pelosok desa. Dengan metode yang berutang pada Paulo Freire, organisasi itu mengajak berbagai kalangan pekerja — manufaktur, pengemudi ojek dan taksi berbasis aplikasi, perkebunan, pertambangan — merenungkan pengalaman mereka diperas lalu berorganisasi. Sejarah panjang organisasi buruh di Indonesia berada di latar belakangnya, meski model kerja hari ini jauh berbeda.
Menyiasati Angka Kinerja dari Bawah
Yang paling menarik dari artikel ini adalah cara kedua lembaga bertahan di tengah tuntutan yang bertentangan dengan tujuan mereka sendiri. Yasih dan Rakhmani meminjam istilah gamification-from-below, yakni memainkan aturan sistem dominan dari posisi bawah. Pusat riset kampus memenuhi tuntutan audit dan kinerja lewat laporan, hitungan publikasi, dan berkas kepatuhan, tetapi mengalihkan sumber dayanya untuk menopang agenda kelas pekerja. Simpul pengetahuan perburuhan menyesuaikan proposal dan laporannya dengan bahasa teknis lembaga donor, tetapi mengarahkan hasilnya ke pengorganisasian akar rumput dan pendidikan kritis.
Kosakata donor dan kampus — indikator luaran, pelibatan pemangku kepentingan, penguatan kapasitas — dipakai tanpa benar-benar diyakini, semata untuk membenarkan dukungan bagi kegiatan yang membangun solidaritas buruh. Kegiatan yang sama dilaporkan ke kampus di bawah rubrik pengabdian masyarakat. Taktik semacam ini justru dibagikan lewat grup WhatsApp, yang berfungsi sekaligus sebagai kantor darurat, ruang pelatihan siasat, dan tempat orang saling menghibur.
Semua itu berlangsung di atas infrastruktur yang justru dikritik. Instagram, YouTube, WhatsApp, X, dan TikTok memberi layanan gratis sambil menangkap aktivitas penggunanya menjadi data yang diperdagangkan. Pada saat bersamaan, donor makin sering meminta bukti keterjangkauan yang terukur — angka keterlibatan, jumlah sebaran, unggahan dokumen, tautan — yang justru dimungkinkan oleh fitur otomatis platform berupa penanda waktu, analitik pengguna, dan pelacakan balasan. Keduanya menyebut gabungan itu sebagai rakitan donor-platform, dua sistem yang saling menopang dalam mengatur proses kerja produksi pengetahuan.
Dua Buku, Satu Simposium, Satu Lokakarya
Kerja sama itu mengambil bentuk konkret pada tiga rangkaian kegiatan. Sepanjang 2023, kedua lembaga masing-masing menggarap buku. Pusat riset kampus hendak menerjemahkan dan menerbitkan sebuah buku penting tentang hubungan buruh, negara, dan modal yang aslinya terbit dalam bahasa Inggris pada akhir 1990-an. Simpul pengetahuan perburuhan menyiapkan buku yang mendokumentasikan perlawanan sehari-hari buruh pabrik terhadap kondisi kerja yang memeras. Akhir 2023 keduanya mulai membicarakan kemungkinan menggabungkan peluncuran dan diskusinya.
Prolog buku terjemahan itu ditulis bersama oleh akademisi dan aktivis, disusun bertahap lewat Google Docs di sela rutinitas kerja masing-masing, dengan perdebatan gagasannya berlangsung di grup WhatsApp dan pertemuan Zoom. Alih-alih satu acara peluncuran besar, mereka memilih serangkaian acara kecil sepanjang 2024 dan 2025 agar bisa lebih dalam menjangkau komunitas pekerja — pilihan yang menuntut dana dan tenaga tambahan di luar anggaran tahunan kedua lembaga. Undangan disebar lewat akun Instagram masing-masing, jalannya acara dilaporkan lewat Instagram Stories, dan sejumlah media digital milik kalangan pekerja ikut memberitakannya. Serikat-serikat basis yang terhubung dengan organisasi perburuhan itu menyumbang tempat dan konsumsi.
Simposium digelar di kampus pada akhir 2024 dalam tiga sesi. Sesi pertama membahas kedua buku tadi, yang menyambungkan perlawanan sehari-hari buruh — dari memperpanjang waktu istirahat sampai ikut mogok — dengan analisis sosiologis tentang peluang dan hambatan gerakan buruh berbasis luas. Sesi kedua menyajikan riset organisasi perburuhan tentang pelaut, buruh perkebunan, dan pekerja perikanan. Sesi ketiga diisi proyek mahasiswa tentang politik pengemudi daring, kerja lentur yang berujung pemerasan pada desainer grafis, dan kerentanan pekerja lepas generasi Z. Di sampingnya digelar pameran foto dan cetakan dari arsip serikat dan organisasi perburuhan yang merekam tuntutan buruh di berbagai zaman: Hari Buruh sebagai libur nasional, aksi mogok, penolakan kenaikan harga bahan bakar dan privatisasi, sampai koalisi dengan petani, kelompok transgender, dan mahasiswa — jenis arsip yang mengingatkan pada dokumentasi pemogokan buruh tekstil pada masa awal republik.
Lokakarya menyusul pada awal 2025, juga di kampus. Sesi pertamanya membandingkan hubungan buruh, negara, dan modal pada masa otoritarian dengan sesudahnya. Sesi kedua menyoroti gejala kekinian: pekerjaan yang makin genting dan makin terdigitalisasi, serta campuran antara ideologi keselarasan warisan negara, sebagian arus Islamisme, dan wacana kewirausahaan neoliberal yang bersama-sama memecah tenaga kerja secara material maupun cara berpikir. Dua lembaga lain ikut menjadi tuan rumah, satu organisasi perburuhan yang bekerja di riset dan advokasi kebijakan serta satu jurnal pemikiran sosial-politik yang termasuk paling lama terbit di Indonesia, dan kehadiran keduanya menarik minat generasi tua ilmuwan sekaligus aktivis buruh.
Stigma Lama yang Membuat Pengikut Diseleksi
Ada alasan mengapa acara-acara itu tidak dikembangkan sebesar-besarnya. Pengorganisasian buruh di Indonesia sampai hari ini masih kerap dicap menyebarkan paham komunis, warisan propaganda negara setelah pembantaian 1965–1966 yang kemudian dikukuhkan sepanjang Orde Baru dan berlanjut sebagai ancaman kriminalisasi. Stigma itu bertaut dengan cara kerja algoritma, karena pendengung dan pasukan siber bisa menenggelamkan konten yang dianggap peka lewat narasi tandingan. Ingatan tentang pembubaran organisasi-organisasi yang berafiliasi dengan partai terlarang itu membuat sikap hati-hati bertahan lama.
Akibatnya, kedua lembaga memilih selektif menerima pengikut di Instagram dan selektif pula menentukan sasaran undangan. Yasih dan Rakhmani menyebutnya praktik media taktis, campur tangan kecil dan sementara yang terpaksa bekerja di dalam sistem yang mendominasi, dengan menjaga ruang penyangkalan yang masuk akal di hadapan pengawasan negara maupun donor. Konsekuensinya, skala penyebaran pengetahuan itu terbatas — meski jumlah hadirin tetap lebih banyak dibanding acara yang digelar masing-masing lembaga sendirian.
Batas yang Tak Bisa Ditutup Aplikasi
Hambatan lain lebih sederhana dan lebih keras kepala: jaringan. Menyiarkan acara secara langsung memang membuka peluang penonton lebih luas, tetapi mayoritas kelas pekerja yang justru menjadi sasaran utama, terutama yang bekerja dan tinggal di luar Jawa, terganjal akses teknologi digital yang tersendat. Kecepatan internet, lebar pita, ketersediaan kamera dan tripod, sampai keterampilan mengoperasikan perangkat siaran semuanya menjadi penghalang. Belajar dari kendala teknis pada peluncuran buku sebelumnya, simposium akhirnya digelar sepenuhnya secara tatap muka; pertemuan daring hanya dipakai pada sesi pertama untuk menghadirkan penulis buku yang tidak berada di Indonesia. Persiapan siarannya lebih matang, tetapi masalah teknis tetap muncul.
Pada tahap berikutnya, pusat riset kampus mempertemukan mitra perburuhannya dengan sebuah organisasi donor perantara yang selama ini mereka percaya, demi kelangsungan agenda jangka panjang. Di sini pun batas alat digital terasa. WhatsApp dan Zoom membuat pertukaran gagasan hemat waktu dan biaya, tetapi rapat tatap muka tambahan tetap harus diadakan untuk memperkenalkan kedua pihak yang belum pernah bekerja sama. Proposal kegiatan ditulis bersama lewat Google Docs, dan meski ChatGPT ikut dipakai untuk mempercepat penulisan, arahnya tetap harus ditentukan manusia. “Kepercayaan yang dibutuhkan untuk berbagi sumber daya ditumbuhkan lewat perjumpaan bertubuh dan perjuangan bersama,” tulis Yasih dan Rakhmani. Di bagian lain mereka menegaskan bahwa interaksi yang dimediasi secara digital tetap tidak bisa menggantikan kedalaman hubungan yang tumbuh di antara pihak-pihak dengan riwayat panjang bekerja bersama.
Keduanya tidak memasarkan temuan mereka sebagai kemenangan. Mereka menyebut kerja sama ini percobaan kolektif berskala mikro yang masih jauh dari kepaduan gagasan yang dibutuhkan untuk perubahan besar, dan mengakui posisi mereka sebagai peneliti sekaligus pelaku membuat tulisan ini refleksi atas praktik sendiri, dengan kedua lembaga tetap tanpa nama sehingga pembaca tidak bisa memeriksanya secara terpisah. Perbedaan kelas antara akademisi dan aktivis kelas menengah dengan buruh yang mereka wakili pun mereka sebut terang-terangan. Apakah percobaan ini akan tumbuh menjadi jaringan dan sumber daya yang lebih luas, tulis mereka di penutup, masih pertanyaan terbuka — dan ketidakpastian itu, menurut keduanya, memang bagian tak terpisahkan dari praksis sehari-hari memanfaatkan yang ada, menegosiasikan kekuatan yang cenderung mendominasi, dan menumbuhkan solidaritas untuk perjuangan berikutnya.
