Cekricek.id — Universitas Riau (UNRI) menegaskan kesiapan memperkuat peran keilmuan dalam mendukung penguatan kedaulatan pangan, energi, dan air di Provinsi Riau. Komitmen itu disampaikan dalam audiensi bersama Pemerintah Provinsi Riau dan pihak swasta yang berlangsung Kamis, 13 Agustus 2026, di Kantor Bappeda Provinsi Riau.
Mengutip keterangan resmi di laman unri.ac.id, Kamis (13/8/2026), pertemuan digelar di Ruang Rapat Parlaungan, Lantai 3 Kantor Bappeda Provinsi Riau. Audiensi membahas rencana pelaksanaan Program Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha atau KPBU dengan skema unsolicited, yang mempertemukan pemerintah daerah, dunia usaha, dan perguruan tinggi.
Tiga Pihak Duduk Bersama
Audiensi tersebut mempertemukan Pemerintah Provinsi Riau, PT Palma Pertiwi Makmur, dan Universitas Riau. Ketiganya membahas peluang kolaborasi dalam pembangunan yang menyentuh sektor strategis daerah, terutama ketahanan pangan, ketersediaan energi, dan pengelolaan sumber daya air.
UNRI hadir sebagai mitra akademik yang diharapkan menyumbang kajian ilmiah dan data pendukung bagi perumusan kebijakan. Menurut keterangan universitas, keterlibatan kampus dalam skema kerja sama seperti ini menjadi bentuk nyata pelaksanaan Tridarma perguruan tinggi, khususnya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada kebutuhan daerah.
Skema KPBU unsolicited merupakan bentuk kerja sama yang prakarsanya datang dari badan usaha, bukan dari pemerintah. Dalam skema itu, badan usaha mengajukan usulan proyek pembangunan yang kemudian dikaji kelayakannya oleh pemerintah. Kehadiran perguruan tinggi diharapkan memastikan usulan tersebut berpijak pada data dan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.
Baca juga: USU-UPM Modernisasi Pakan Ternak Peternak Simalungun Lewat Aplikasi Digital
Butuh Dukungan Data dan Kajian Ilmiah
Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Sistem Informasi UNRI, Dr. Ir. Sofyan Husein Siregar, MPhil, menegaskan penguatan kedaulatan pangan, energi, dan air merupakan agenda yang tidak bisa berjalan tanpa basis keilmuan yang kuat.
“Unri melihat penguatan kedaulatan pangan, energi, dan air sebagai agenda strategis yang membutuhkan dukungan data dan kajian ilmiah yang kuat,” kata Sofyan, sebagaimana dikutip dari laman resmi universitas.
Ia menambahkan, sebagai perguruan tinggi, UNRI memiliki tanggung jawab untuk menerjemahkan kapasitas akademiknya menjadi kontribusi yang dapat dirasakan langsung oleh pemerintah dan masyarakat. Kontribusi itu, menurutnya, mencakup penyusunan kajian awal hingga rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi rujukan pengambilan keputusan.
“Unri sebagai perguruan tinggi harus mampu memberikan kontribusi nyata melalui baseline study dan rekomendasi kebijakan,” ujar Sofyan.
Baca juga: Populasi Gajah Sumatra Tinggal 900-an Ekor, Pakar IPB: Konservasi Tanggung Jawab Multipihak
Baseline study atau kajian dasar umumnya menjadi pijakan awal sebuah proyek pembangunan. Kajian itu memotret kondisi terkini suatu wilayah atau sektor sebelum intervensi dilakukan, sehingga dampak dari program yang dijalankan dapat diukur secara lebih objektif pada tahap berikutnya.
Menyasar Sektor Strategis Riau
Riau selama ini dikenal sebagai daerah dengan potensi sumber daya alam besar, mulai dari perkebunan hingga energi. Penguatan kedaulatan pangan, energi, dan air dinilai relevan dengan tantangan pembangunan daerah yang bertumpu pada pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan.
Isu kedaulatan pangan, energi, dan air juga menjadi tema yang berulang dalam agenda pembangunan nasional. Ketiganya kerap disebut sebagai kebutuhan dasar yang menentukan ketahanan sebuah daerah maupun negara, sehingga penanganannya menuntut keterlibatan banyak pihak, termasuk kalangan akademik.
Melalui skema KPBU, pemerintah daerah membuka ruang bagi badan usaha untuk mengajukan prakarsa proyek, sementara perguruan tinggi berperan menjaga agar prakarsa itu berbasis kajian yang sahih. UNRI, menurut keterangan universitas, menyatakan siap menempatkan sumber daya penelitinya untuk mendukung proses tersebut.
Baca juga: Unhas Sambut 10.401 Mahasiswa Baru, Rektor: Jangan Sampai Drop Out
Bappeda sebagai badan perencanaan pembangunan daerah menjadi simpul yang mempertemukan kepentingan pemerintah, dunia usaha, dan akademisi dalam merancang program jangka menengah dan panjang. Keterlibatan universitas dalam forum perencanaan seperti ini kerap diharapkan menyumbang perspektif ilmiah agar kebijakan yang disusun tidak semata berpijak pada pertimbangan teknis dan ekonomi, tetapi juga pada data lapangan yang terukur.
Sebagai perguruan tinggi negeri terbesar di Riau, UNRI memiliki sejumlah fakultas yang bersinggungan langsung dengan isu pangan, energi, dan air, di antaranya bidang pertanian, perikanan dan kelautan, serta teknik. Kapasitas lintas disiplin itu menjadi bekal universitas untuk menyusun kajian yang komprehensif atas persoalan pembangunan daerah.
Hingga audiensi berakhir, para pihak menyepakati untuk menindaklanjuti pembahasan awal itu ke tahap yang lebih teknis. Rincian bentuk kerja sama serta jadwal kajian yang akan dilakukan belum diumumkan lebih lanjut oleh universitas.
