Cekricek.id — Parlemen Taiwan yang dikuasai oposisi akhirnya mengesahkan anggaran tahunan pemerintah senilai 93 miliar dolar Amerika pada Jumat (14/8/2026) malam. Pengesahan itu mengakhiri kebuntuan politik selama 266 hari, kebuntuan anggaran terlama yang pernah dicatat pulau tersebut.
Mengutip laporan Al Jazeera, Sabtu (15/8/2026), anggaran yang disetujui tetap mempertahankan pendanaan program pesawat nirawak yang menjadi tulang punggung strategi pertahanan Taiwan. Dengan kurs perkiraan Rp16.500 per dolar Amerika, nilai anggaran itu setara sekitar Rp1.535 triliun.
Anggaran yang disahkan itu merupakan anggaran tahunan seluruh pemerintahan, bukan anggaran kementerian pertahanan semata. Karena itu kebuntuan selama hampir sembilan bulan tersebut menyandera pula pos-pos belanja di luar sektor keamanan.
Pemerintahan Presiden William Lai Ching-te kehilangan mayoritas di parlemen sejak pemilu 2024. Sejak itu, pemerintah berulang kali berbenturan dengan partai-partai oposisi mengenai alokasi belanja, dan perselisihan tersebut memuncak pada penundaan pengesahan anggaran yang berlarut-larut.
Baca juga: Ekspor Nonmigas Juni Naik 8,68 Persen, Defisit Dagang Menyusut Jadi USD 0,45 Miliar
Dana Program Drone Lolos dari Pemangkasan
Partai Kuomintang semula mengancam memangkas 70 persen anggaran program pesawat nirawak. Ancaman itu kemudian dibatalkan setelah partai tersebut menyimpulkan tidak ada tumpang tindih yang boros antara program pengembangan dan program pengadaan.
Ukuran armada nirawak Taiwan sendiri masih jauh tertinggal. Pulau itu saat ini mengoperasikan kurang dari 5.000 unit, sementara China dilaporkan memesan mendekati satu juta unit untuk pengiriman pada 2026 sebagai bagian dari penambahan kekuatan militernya di kawasan.
Selisih sebesar itu membuat pos anggaran nirawak menjadi salah satu titik paling sensitif dalam pembahasan. Pemangkasan pada pos tersebut akan langsung memengaruhi rencana produksi dan pengadaan yang sudah disusun pemerintah.
Pesawat nirawak menempati posisi penting dalam rencana pertahanan Taiwan menghadapi China. Alat itu tergolong murah per unit dibanding sistem senjata besar, sehingga pengadaannya bergantung pada kesinambungan anggaran tahunan ketimbang pada satu pembelian besar sekali waktu.
Pos-pos yang Dipotong Parlemen
Meski dana nirawak selamat, parlemen tetap memangkas sejumlah pos lain. Tunjangan khusus bagi pimpinan lembaga pemerintah dipotong 60 persen, sedangkan anggaran kebijakan media dan publikasi dipangkas separuh atau 50 persen.
Belanja peralatan dan fasilitas militer ikut dikurangi, meski dengan besaran yang jauh lebih kecil, yaitu 2,5 persen. Pola pemotongan tersebut memperlihatkan parlemen lebih menyasar belanja penunjang dan biaya melekat pejabat ketimbang belanja alat utama.
Baca juga: Kadin Gandeng Pegadaian Dorong Emas Jadi Instrumen Tabungan dan Investasi
Anggaran pertahanan khusus berbeda dari anggaran tahunan yang baru disahkan itu. Anggaran khusus diajukan terpisah untuk membiayai pembelian dan pengembangan alat utama dalam jangka beberapa tahun, sehingga pemangkasannya berdampak pada rencana jangka menengah.
Ini bukan pemangkasan pertama tahun ini. Pada Mei 2026, legislatif yang dikuasai oposisi memotong 38 persen dari usulan anggaran pertahanan khusus senilai 40 miliar dolar Amerika atau sekitar Rp660 triliun. Pemotongan waktu itu menghapus pendanaan bagi drone tempur produksi dalam negeri, sementara pembelian senjata dari Amerika Serikat tetap dipertahankan.
Ketua Parlemen Sebut Ada Perpecahan Sosial
Ketua Parlemen Taiwan Han Kuo-yu menyatakan penundaan yang berkepanjangan itu menimbulkan biaya politik yang nyata. Dalam pernyataan berbahasa Inggris, ia menyebut kebuntuan tersebut telah memunculkan “social division and a constitutional impasse” atau perpecahan sosial dan kebuntuan konstitusional.
Han juga meminta kubu pemerintah dan kubu oposisi lebih banyak berkompromi agar pembahasan anggaran pada periode berikutnya tidak kembali menemui jalan buntu selama berbulan-bulan. Kebuntuan kali ini tercatat sebagai yang terpanjang dalam sejarah pembahasan anggaran di parlemen Taiwan.
Baca juga: Kemendag Dorong Daya Saing Produk Mamin Tembus Pasar Global
Presiden William Lai Ching-te menanggapi pengesahan itu dengan menempatkan pengawasan parlemen sebagai bagian dari mekanisme bernegara. Dalam pernyataan berbahasa Inggris ia mengatakan bahwa “parliamentary oversight and review of the budget are an important constitutional duty”, yang berarti pengawasan dan penelaahan anggaran oleh parlemen merupakan kewajiban konstitusional yang penting.
Beijing mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan dalam beberapa waktu terakhir meningkatkan tekanan militer terhadap pulau tersebut. Tekanan itu menjadi latar belakang perdebatan anggaran pertahanan Taiwan sepanjang tahun ini, termasuk perdebatan mengenai porsi belanja untuk alat buatan dalam negeri dan porsi pembelian dari luar.
