Cekricek.id — Kementerian Perumahan Israel membuka tender pembangunan 1.234 unit rumah permukiman di kawasan E1 di Tepi Barat yang diduduki. Langkah itu memicu protes keras Inggris dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan dilaporkan BBC News pada Kamis, 20 Agustus 2026.
E1 adalah bentangan lahan seluas sekitar 12 kilometer persegi di sebelah timur Yerusalem, membentang antara Yerusalem Timur dan permukiman Maale Adumim. Rencana membangun di sana puluhan tahun ditahan Israel karena tekanan internasional, sebab pembangunan itu praktis akan membelah Tepi Barat menjadi dua dan mengisolasi Yerusalem Timur. Permukiman Israel di wilayah pendudukan ilegal menurut hukum internasional.
Baca juga: Menteri Israel Serukan Bunuh 30 sampai 40 Warga Gaza Tiap Malam
Tender yang kini dibuka mencakup 1.234 unit dari 3.401 unit yang disetujui pemerintah Israel pada Agustus tahun lalu. Batas akhir penawaran jatuh pada 19 Oktober, hanya beberapa hari sebelum pemilihan umum Israel pada 27 Oktober — jarak waktu yang membuat pemerintahan berikutnya jauh lebih sulit membatalkan tender yang telanjur diterbitkan. Tender itu keluar meski rencana E1 sedang digugat di pengadilan Israel oleh warga Palestina Badui yang tinggal di kawasan tersebut bersama sejumlah kelompok perdamaian Israel.
Inggris Memanggil Diplomat Israel
Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband menyebut penerbitan tender itu sebagai “tindakan yang tidak dapat diterima dan merusak”. Ia meminta Israel “menghentikan rencana E1 segera, menarik tender itu, dan menghentikan seluruh perluasan permukiman”.
Dalam pernyataan yang terbit Rabu malam waktu setempat, Miliband menegaskan “Inggris tidak akan berdiam diri dan menerima penghancuran Solusi Dua Negara”. Ia menambahkan, “Inggris sudah bersikap jelas, baik secara tertutup maupun terbuka, dalam menentang E1 dan mendukung solusi dua negara,” serta menyebut “semua permukiman merusak prospek itu dan merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional”.
Miliband mengatakan Kuasa Usaha Israel sudah dipanggil ke Kementerian Luar Negeri Inggris. Di sana, katanya, pemerintah Inggris “menyampaikan keberatan mendalam atas langkah pemerintahan Netanyahu ini dan menuntut pembatalan segera”. Ia menyebut London akan “menyusun serangkaian langkah menyeluruh” dalam beberapa pekan ke depan untuk merespons kebijakan pemerintah Israel, termasuk sanksi yang menyasar pihak-pihak yang terlibat dalam perluasan permukiman ilegal.
Baca juga: Kushner Temui Netanyahu, Israel Tetap Tuntut Hamas Lucuti Senjata
PBB dan Nasib Komunitas Badui
Juru bicara Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa António Guterres menyatakan Guterres “sangat khawatir” atas tender baru tersebut. “Sekretaris Jenderal meminta Israel menahan diri dari mengambil langkah lebih jauh dalam hal ini,” kata juru bicara itu.
Jamal Juma, aktivis Palestina dari kampanye Stop the Wall yang tinggal di Yerusalem, mengatakan proyek itu akan berdampak menghancurkan bagi warga Palestina. “Ini penghancuran komunitas, ini penghancuran keluarga… ini bencana,” ujarnya. Ia menyebut lebih dari 40 komunitas Badui akan terdampak dan harus digusur.
Peace Now, organisasi pemantau anti-permukiman Israel yang menggugat rencana itu ke pengadilan, menilai pemerintah berupaya meneken kontrak dengan kontraktor sebelum pemilu supaya pemerintahan berikutnya kesulitan membatalkan pembangunan. Menurut organisasi itu, pelaksanaan sebagian saja dari rencana tersebut akan mengubah “secara mendasar” karakter geografis dan strategis kawasan itu dengan memutus Tepi Barat bagian utara dari bagian selatan dan mengisolasi Yerusalem Timur.
Latar Sengketa Kawasan E1
Baca juga: Pemukim Israel Dirikan Pos Baru di Tepi Barat, PBB Bersuara
Israel merebut Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, dari Yordania dalam Perang Timur Tengah 1967, lalu mencaplok Yerusalem Timur pada 1980 — langkah yang tidak diakui sebagian besar komunitas internasional. Sejak pendudukan itu Israel membangun sekitar 160 permukiman yang dihuni 700 ribu warga Yahudi, sementara sekitar 3,3 juta warga Palestina tinggal berdampingan dengan mereka.
Perluasan permukiman meningkat tajam sejak Perdana Menteri Benjamin Netanyahu kembali berkuasa pada akhir 2022 memimpin koalisi sayap kanan yang pro-permukiman, dan sejak perang Gaza yang dipicu serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Pemerintah Israel menyetujui pembangunan E1 setahun lalu. Saat rencana itu diumumkan, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, seorang ultranasionalis yang juga warga permukiman, menyatakan gagasan negara Palestina “sedang dihapus”.
Penentang proyek E1 memperingatkan pembangunan itu akan menutup peluang berdirinya negara Palestina karena memutus bagian utara Tepi Barat dari bagian selatan, sekaligus menghalangi terbentuknya kawasan perkotaan Palestina yang menyambung antara Ramallah, Yerusalem Timur, dan Betlehem.
