Daftar Isi Buka

Cekricek.id — Delapan serangan udara menghantam landasan pacu Pangkalan Udara Militer Abu al-Duhur di pedesaan timur Provinsi Idlib, Suriah barat laut, pada Selasa dini hari, 18 Agustus 2026. Televisi pemerintah Suriah mengutip sumber militer yang menuding pesawat Israel sebagai pelakunya. Serangan itu memicu kecaman berantai dari Damaskus, Ankara, sejumlah ibu kota Arab, hingga teguran yang jarang terjadi dari Washington terhadap sekutu dekatnya.

Sumber militer yang tidak disebutkan namanya itu menyatakan kepada televisi pemerintah bahwa “pesawat pendudukan Israel pagi ini menargetkan landasan pacu bandara militer Abu Duhur dengan delapan serangan”. Dikutip dari Al Jazeera, landasan pacu dan fasilitas penyimpanan mengalami kerusakan, namun tidak ada laporan korban jiwa. Ini merupakan serangan pertama terhadap pangkalan tersebut sejak pemerintahan Bashar al-Assad tumbang pada Desember 2024.

Koresponden Al Jazeera Heidi Pett yang melaporkan dari Saraqib menjelaskan bahwa serangan itu bukan peristiwa terisolasi. “Ada kampanye Israel yang terus berlangsung untuk melemahkan kemampuan militer Suriah, yang dimulai pada masa rezim Assad, tetapi meningkat pesat segera setelah rezim itu jatuh,” katanya. Ia menambahkan, “Israel secara sistematis membom angkatan udara Suriah hingga nyaris tidak bersisa, dan dalam satu setengah tahun terakhir ada upaya membangun kembali sebagian kapasitas udara itu.”

Teguran Langka dari Washington

Yang membuat serangan ini menonjol adalah reaksi Amerika Serikat. Duta Besar AS untuk Turki yang juga Utusan Khusus Presiden AS untuk Suriah dan Irak, Tom Barrack, menyebut serangan tersebut sebagai eskalasi yang tidak diperlukan dan tidak menopang stabilitas kawasan. Dikutip dari ABC News Australia, Barrack menegaskan bahwa pemerintahan baru di Damaskus tidak menunjukkan sikap bermusuhan. “Pemerintahan al-Sharaa tidak mengambil postur predatoris maupun memelihara pasukan proksi,” ujarnya. “Pemerintahan itu justru berulang kali menyatakan preferensi untuk meredakan ketegangan dengan Israel.”

Barrack mendesak semua pihak agar “mengutamakan wacana yang logis ketimbang insiden militer lebih lanjut”. Pernyataan itu tergolong langka karena Washington selama ini jarang mengkritik terbuka operasi militer Israel di Suriah. Pangkalan Abu al-Duhur sendiri berjarak sekitar 70 kilometer dari perbatasan Turki dan sudah rusak berat akibat perang saudara yang berlangsung hampir 14 tahun. Militer Israel tidak segera memberikan komentar atas tudingan tersebut.

Damaskus Bawa Kasus ke Dewan Keamanan

Kementerian Luar Negeri dan Perantauan Suriah menerbitkan pernyataan resmi yang menyebut serangan itu sebagai “tindakan agresi yang tidak dapat dibenarkan dan eskalasi berbahaya yang mengancam keamanan serta stabilitas kawasan”. Dikutip dari sana.sy, kementerian itu menyatakan serangan Israel terus berlanjut sejak 8 Desember 2024, sementara Damaskus menahan diri demi menjaga stabilitas. Kementerian menuding serangan semacam ini bertujuan “merusak upaya tersebut dan mendorong kawasan ke arah ketegangan serta ketidakstabilan yang lebih besar”.

Damaskus meminta komunitas internasional dan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk “secara tegas mengecam agresi ini dan mengambil sikap keras terhadap pelanggaran berulang atas kedaulatan Suriah”. Pemerintah Suriah menegaskan akan terus membela hak dan kepentingan nasionalnya melalui cara-cara sah yang dijamin hukum dan norma internasional.

Kecaman Turki, Arab, dan Dewan Kerja Sama Teluk

Kementerian Luar Negeri Turki menyebut aksi Israel sebagai “serangan sembrono” yang melanggar kedaulatan dan integritas wilayah Suriah serta mengabaikan hukum internasional. Arab Saudi menyatakan solidaritas dengan Damaskus dan menilai serangan itu melanggar hukum internasional. Kuwait menyebutnya “pelanggaran terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Suriah sekaligus eskalasi berbahaya”, sedangkan Mesir menggolongkannya sebagai pelanggaran terang-terangan atas kedaulatan Suriah.

Sekretaris Jenderal Dewan Kerja Sama Teluk Jasem Mohamed Albudaiwi menyatakan penargetan pangkalan udara itu merupakan “serangan yang tidak dapat diterima terhadap kedaulatan Suriah dan melanggar norma internasional”. Rentetan kecaman itu muncul di tengah upaya pemerintahan Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa menyatukan kembali negara yang porak-poranda oleh perang dan memulihkan hubungan dengan negara-negara kawasan.