Pasal 483 KUHP Baru: Pengancaman dan Bedanya dengan Pemerasan

A A

Ilustrasi: KUHP (Kitab Undang-undang Pidana). [Canva]

Pasal 483 KUHP baru mengatur pengancaman, yaitu memaksa orang menyerahkan barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang dengan ancaman pencemaran atau ancaman akan membuka rahasia. Pasal ini berada dalam Buku Kedua tentang Tindak Pidana, BAB XXV tentang Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman, dan berlaku sejak 2 Januari 2026.

Bunyi Pasal 483 KUHP

(1) Dipidana karena pengancaman dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, Setiap Orang yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya: a. memberikan suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau b. memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dituntut atas pengaduan Korban Tindak Pidana.

Unsur yang harus dipenuhi

Ada tiga unsur yang harus ada bersama-sama. Pertama, maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Kedua, sarana pemaksaannya berupa ancaman pencemaran, pencemaran tertulis, atau ancaman akan membuka rahasia. Ketiga, akibat yang dituju berupa penyerahan barang atau perbuatan utang-piutang sebagaimana huruf a dan huruf b.

Barang yang dipaksa diserahkan tidak harus milik orang yang diancam. Rumusan ayat (1) huruf a menyebut barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain, sehingga pemaksaan atas barang milik pihak ketiga tetap masuk ketentuan ini.

Beda pengancaman dengan pemerasan

Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menyatakan bahwa unsur utama pengancaman sama dengan pemerasan, yaitu memaksa orang supaya memberikan barang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang. Perbedaannya terletak pada sarana pemaksaan yang digunakan.

Menurut penjelasan itu, pada pemerasan paksaan lebih bersifat fisik dan lahiriah, sedangkan pada pengancaman sarana paksaannya lebih bersifat nonfisik atau batiniah, yaitu dengan ancaman penistaan, baik lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia.

Penjelasan resmi juga menegaskan bahwa ancaman pencemaran atau ancaman membuka rahasia tidak harus berhubungan langsung dengan orang yang diminta menyerahkan barang. Ancaman itu dapat ditujukan kepada orang lain, misalnya anak, istri, atau suaminya, karena hal itu secara tidak langsung juga menyerang kehormatan atau nama baik yang bersangkutan.

Ancaman pidana dan sifat delik aduan

Ancaman pidananya adalah penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. Pasal 79 ayat (1) KUHP menetapkan kategori IV bernilai Rp200.000.000,00.

Ayat (2) membuat pasal ini menjadi delik aduan. Artinya penuntutan hanya dapat dilakukan bila korban sendiri yang mengadukan; tanpa pengaduan korban, perkaranya tidak dapat dituntut. Penjelasan resmi untuk ayat ini dinyatakan cukup jelas.

Status pasal ini sejak 2 Januari 2026

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Pada tanggal yang sama berlaku pula Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang mengubah sejumlah ketentuan KUHP baru. Pasal 483 tidak termasuk pasal yang diubah undang-undang itu.

Ketentuan yang berdekatan dapat dibaca pada Pasal 482 KUHP tentang pemerasan dan Pasal 492 KUHP tentang penipuan, sedangkan nilai rupiah tiap kategori denda ada pada Pasal 79 KUHP tentang kategori pidana denda.

Rujukan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842, Pasal 79 dan Pasal 483 beserta Penjelasannya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Lembaran Negara Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7153, Pasal VII.

Bagikan

Baca Juga

Pasal 2 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)
Pasal 3 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)
Pasal 4 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)
Pasal 5 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)
Pasal 6 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)
Pasal 7 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)