- Pengadilan banding AS mengizinkan pemerintahan Trump mencabut perlindungan deportasi bagi warga Venezuela.
- Sekitar 600.000 warga Venezuela di AS dilindungi program Status Perlindungan Sementara.
- Hakim Edward Chen sebelumnya memblokir pencabutan TPS karena deportasi dinilai membahayakan mereka.
- Pemerintahan Trump berpendapat kondisi di Venezuela telah membaik.
Cekricek.id — Pengadilan banding Amerika Serikat mengizinkan pemerintahan Presiden Donald Trump untuk sementara melanjutkan pencabutan perlindungan deportasi bagi warga Venezuela.
Putusan itu membatalkan perintah hakim pengadilan tingkat bawah yang mewajibkan pemerintah memulihkan Status Perlindungan Sementara (TPS) warga Venezuela, yang melindungi penerimanya dari deportasi, sebagaimana diberitakan Al Jazeera, Kamis (19/11/2026).
Sekitar 600.000 warga Venezuela di AS dilindungi program TPS. Pada September 2025, Hakim Distrik AS Edward Chen memblokir berakhirnya perlindungan TPS bagi warga Venezuela dengan alasan deportasi akan membahayakan mereka.
Chen juga memutuskan pemerintahan Trump melampaui kewenangannya dengan berupaya memperpendek perpanjangan TPS yang diberikan presiden sebelumnya, Joe Biden. Menurut Chen, keputusan semacam itu harus diambil dengan “kajian dan analisis yang cermat”.
Mahkamah Agung menangguhkan putusan Chen pada Oktober 2025. Penangguhan itu berakhir bulan ini, dan perintah Chen dijadwalkan berlaku pada Jumat. Pemerintahan Trump sempat mengajukan permohonan darurat ke Mahkamah Agung untuk memperpanjang penangguhan tersebut.
Putusan banding tidak menghentikan gugatan hukum yang sedang berjalan, tetapi memungkinkan pemerintah menangguhkan perlindungan deportasi selama proses hukum berlangsung.
Sejak menjabat untuk periode kedua, Trump berupaya menjalankan apa yang ia sebut upaya deportasi terbesar dalam sejarah AS, termasuk menghapus program seperti TPS dan parole kemanusiaan.
Pemerintahan Trump berpendapat TPS dimaksudkan bersifat sementara dan kondisi di Venezuela telah membaik, setelah aksi militer AS pada 3 Januari berujung pada penculikan Presiden Nicolas Maduro.
Pegiat hak asasi manusia mencatat pemerintahan Venezuela peninggalan Maduro sebagian besar masih utuh dan dituding melakukan pelanggaran, mulai dari penahanan sewenang-wenang hingga penyiksaan pembangkang. Departemen Luar Negeri AS saat ini masih mengimbau warganya tidak bepergian ke Venezuela.















