- Mahkamah Internasional memutuskan Myanmar bersalah atas genosida Rohingya melalui putusan 9 berbanding 6.
- Ini pertama kalinya sebuah negara dinyatakan bertanggung jawab atas genosida di mahkamah tersebut.
- Bukti menunjukkan pasukan Myanmar membunuh sedikitnya 10.000 warga Rohingya dalam operasi militer 2017.
- Myanmar wajib memberikan reparasi, termasuk memfasilitasi pemulangan warga Rohingya secara aman dan sukarela.
Cekricek.id — Mahkamah Internasional (ICJ) memutuskan Myanmar bersalah atas genosida Rohingya dalam operasi militer brutal pada 2017 yang membuat lebih dari 730.000 warga Rohingya mengungsi ke Bangladesh.
Putusan di Den Haag pada Kamis itu merupakan pertama kalinya sebuah negara dinyatakan bertanggung jawab atas genosida di mahkamah tersebut, dan baru keempat kalinya sejak Holocaust Nazi sebuah pengadilan internasional memutuskan kejahatan itu terjadi, sebagaimana diberitakan Al Jazeera, Kamis (19/11/2026).
Presiden ICJ Yuji Iwasawa mengatakan mahkamah, melalui putusan 9 berbanding 6, menyatakan Myanmar “telah melakukan genosida terhadap kelompok Rohingya di negara bagian Rakhine utara, melanggar kewajibannya berdasarkan Konvensi Genosida”. Menurut Iwasawa, bukti menunjukkan pasukan Myanmar membunuh sedikitnya 10.000 warga Rohingya.
“Mahkamah mendapati bahwa pasukan keamanan Myanmar membunuh ribuan warga sipil Rohingya, melakukan kekerasan seksual secara luas, serta tindak kekerasan ekstrem terhadap anak-anak, dan menyerang warga Rohingya yang berusaha melarikan diri dalam jumlah besar ke Bangladesh,” kata Iwasawa dalam pembacaan putusan selama tiga jam.
Mahkamah menyatakan satu-satunya kesimpulan yang masuk akal dari bukti kekejaman itu adalah adanya niat menghancurkan “bagian substansial” minoritas Rohingya. Myanmar kini wajib memberikan reparasi dan restitusi, termasuk memfasilitasi pemulangan warga Rohingya secara aman dan sukarela, mengganti properti yang rusak, membantu pencarian orang hilang, serta menjamin perlindungan mereka dari persekusi.
Myanmar mengklaim operasinya merupakan respons atas serangan pejuang Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) terhadap pos-pos polisi.
Anggota pendiri Special Advisory Council for Myanmar Yanghee Lee menyebut hari itu sebagai “hari yang sangat emosional bagi seluruh rakyat Rohingya”. “Keadilan telah diputuskan, tetapi belum ditunaikan,” katanya.
“Selama puluhan tahun, militer Burma berusaha menghapus identitas kami, menyangkal keberadaan kami, dan mengabaikan penderitaan kami,” kata Direktur Eksekutif Women’s Peace Network Wai Wai Nu, yang juga mantan tahanan politik.
Gambia, yang membawa perkara ini ke mahkamah, menyebut putusan itu “hari bersejarah bagi keadilan internasional”. Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband mengatakan negaranya akan mengusir atase pertahanan Myanmar dan menyerukan sidang darurat Dewan Keamanan PBB untuk membahas putusan tersebut.
Menurut PBB, lebih dari 1,3 juta warga Rohingya masih mengungsi di Asia Selatan dan Asia Tenggara, termasuk 1,2 juta di kamp pengungsi Cox’s Bazar, Bangladesh.















