SKO (Surat Keputusan Otorisasi): Pengertian dan Dasar Hukumnya

A A

Istilah-istilah di Bidang Kesehatan. [Foto: Ilustrasi/Canva]

SKO (Surat Keputusan Otorisasi) adalah dokumen otorisasi untuk penyediaan dana kepada departemen, lembaga, pemerintah daerah, dan pihak lain yang berhak, baik untuk anggaran rutin maupun pembangunan. Contoh penggunaannya meliputi penyertaan modal, subsidi, pembayaran cicilan utang, dan bunga. Istilah ini tercatat dalam glosarium bidang kesehatan karena menyangkut pengelolaan anggaran instansi.

Fungsi SKO dalam penyediaan dana anggaran

Inti SKO terletak pada kata otorisasi. Dokumen ini menjadi tanda bahwa dana anggaran telah disediakan bagi pihak yang berhak menerimanya. Glosarium kesehatan menyebut penerimanya bisa berupa departemen, lembaga, pemerintah daerah, maupun pihak lain.

Cakupannya tidak terbatas pada belanja kantor. Glosarium yang sama memberi contoh penyertaan modal, subsidi, pembayaran cicilan utang, dan pembayaran bunga. Pembagian rutin dan pembangunan pada definisi itu mencerminkan pengelompokan anggaran yang dipakai ketika istilah tersebut dirumuskan.

Dasar hukum SKO dalam pedoman pelaksanaan APBN

Istilah SKO sudah muncul dalam Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1969 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1969/1970. Pasal 1 ayat (4) keputusan itu menyatakan bahwa untuk tiap pengeluaran atas beban anggaran belanja negara diterbitkan surat keputusan otorisasi.

Pasal 3 keputusan yang sama mengatur bahwa dana anggaran disediakan dengan jalan penerbitan SKO. Pasal itu juga menetapkan SKO berlaku sampai akhir tahun anggaran. Bendaharawan kemudian mengajukan permintaan pembayaran berdasarkan asli SKO, sebagaimana diatur dalam Pasal 4.

Pasal 5 ayat (1) memberi wewenang kepada menteri atau ketua lembaga untuk menunjuk pejabat yang berwenang menandatangani SKO. Dengan demikian, penerbitan dokumen ini sejak awal melekat pada pejabat tertentu, bukan pada setiap pegawai pengelola keuangan.

Contoh penerapan SKO pada dana bagi hasil

Salah satu contoh tertulis ada pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 564/KMK.02/2001 tanggal 29 Oktober 2001. Keputusan ini mengatur penerbitan SKO sebagai dasar pengesahan dana bagi hasil bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Menurut Pasal 3 keputusan tersebut, Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan menerbitkan SKO Pengesahan. Dokumen itu diterbitkan setiap awal tahun anggaran berikutnya. Contoh ini memperlihatkan SKO dipakai pula untuk mengesahkan dana yang menjadi hak daerah.

Padanan SKO dalam sistem perbendaharaan

Kamus SPAN yang disusun Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan memuat istilah warrant dengan arti surat keputusan otorisasi untuk jangka waktu tertentu. Kamus itu menjelaskan warrant membawa otoritas resmi kepada Pengguna Anggaran untuk melakukan otorisasi pengeluaran.

Istilah terkait

SKO bersinggungan dengan istilah anggaran lain di Kamus Cekricek.id, antara lain RKA-KL (Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga), Anggaran Biaya Tambahan (ABT), Pengguna Anggaran, dan Pagu Anggaran.

Rujukan

Sumber: Istilah-istilah di Bidang Kesehatan. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1969 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1969/1970, Pasal 1, 3, 4, dan 5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 564/KMK.02/2001, Pasal 1 sampai 3. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Kamus SPAN, entri Warrant.

Bagikan

Baca Juga

Penolak Vaksin Kanker Serviks di Shanghai Tak Selalu Kurang Paham
Musim Dingin Paling Kelam bagi Penderita Campak di Masa Utsmani
Dingin Ekstrem Terkait Warga Paruh Baya Tiongkok Makin Renta
Udara Surabaya Memburuk Malam Hari, Pakar ITS Sebut Inversi Suhu
Orang Tua yang Percaya Diri Lebih Rajin Menjaga Mata Anak
Enam dari Sepuluh Guru di Turki Belum Cukup Paham Soal Obat