- RUU Perampasan Aset disahkan pemerintah dan DPR pada Kamis (19/11/2026).
- Pukat UGM: aturan tak mengatur perampasan harta tidak wajar pejabat.
- Draf tak pernah dibuka ke publik dan KPK sama sekali tidak disebut.
Cekricek.id — Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang disahkan pemerintah dan DPR pada Kamis (19/11/2026) dinilai tidak mampu merampas harta pejabat yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya. Proses pembentukannya juga dikritik karena tertutup dari publik.
Kritik itu disampaikan peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM), Zaenur Rohman, sebagaimana tertuang dalam keterangan tertulis UGM, Jumat (20/11/2026). Menurutnya, aturan yang paling ditunggu publik, yakni perampasan harta tidak wajar atau unexplained wealth, justru tidak diakomodasi.
“Ibarat macan ompong. Benar-benar tidak memiliki regulasi yang sangat penting,” kata Zaenur.
Ia menilai DPR dan pemerintah takut terhadap mekanisme tersebut. “Sayang sekali ternyata itu benar-benar tidak diakomodir. Bisa jadi hal ini paling ditakutkan oleh anggota DPR, oleh para politisi, termasuk di pemerintah atau oleh elit-elit politik. Mereka ketakutan jika punya rekening gendut, khawatir ini akan menjadi bumerang yang mengarah ke mereka sendiri,” paparnya.
Baca juga: Revisi UU Tipikor Usulan DEN, Pakar UNAIR Minta Aparat Dibenahi
Draf Tak Pernah Dibuka, KPK Tak Disebut
Dari sisi formil, Zaenur menyebut pembentukan RUU ini cacat karena drafnya tidak pernah dibuka ke publik, meski DPR banyak menggelar rapat dengar pendapat. “Tidak ada satu pun pihak-pihak itu diberi kesempatan untuk menguji rumusan pasal-pasal yang dirancang oleh DPR. Nah, saya melihat ini, ya ini hanya formalitas saja, tidak memenuhi prinsip partisipasi yang bermakna,” jelasnya.
Ia juga menyoroti mekanisme perampasan yang sangat bergantung pada putusan pidana. Perampasan tanpa putusan pidana hanya bisa dilakukan dalam kondisi spesifik, seperti pelaku meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya.
Baca juga: Kasus Penyadapan Presiden, Pakar UGM Minta Polri Jaga Netralitas
Yang paling problematik, menurut Zaenur, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sama sekali tidak disebut, sementara perampasan aset hanya dilakukan oleh jaksa pengacara negara. “Bagaimana kalau perkaranya awal mulanya disidik oleh KPK misalnya? Berarti dia harus menyerahkan dong ke kejaksaan. Nah itu menunjukkan memang ya RUU ini tidak serius, bahkan KPK saja tidak disebut kewenangannya berarti KPK tidak dianggap berwenang,” katanya.
Baca juga: Menakar Ulang Delik Kerugian Negara















