Temuan BPK 2023 di Kementan Hanya 10,61 Persen Nilai di Sidang

Laporan keuangan Kementerian Pertanian tahun 2020 sampai 2022 menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Pada tahun yang sama, menurut sebuah paper yang mengkajinya, juga terungkap praktik korupsi yang berkaitan dengan gratifikasi, pemerasan, serta penggunaan anggaran Dana Operasional Menteri. Opini itu, menurut paper, mencerminkan laporan keuangan yang telah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan serta tidak ditemukan kesalahan yang material di dalamnya.

Jarak antara dua catatan itu dikaji oleh Kemal Aulia, mahasiswa Departemen Akuntansi Universitas Andalas, dan Hamdani dari Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas. Kajian mereka terbit dengan judul Analisis Dampak Kasus Korupsi Terhadap Opini Audit Pada LHP Atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian di Jurnal Akuntansi dan Governance Andalas volume 6 nomor 1 tahun 2025.

Bahan yang mereka telaah adalah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan keuangan Kementerian Pertanian serta LHP atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan tahun 2020 sampai 2023. Di sisi lain, mereka membaca fakta persidangan perkara mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dalam Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst, lalu menyandingkan kedua sumber itu.

Menurut Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, BPK dapat memberikan empat jenis opini atas laporan keuangan lembaga negara. Keempatnya adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Menyatakan Pendapat (TMP). Pada 2023, opini untuk laporan keuangan Kementerian Pertanian bergeser dari WTP menjadi WDP, dan pergeseran itulah yang ikut ditelusuri kedua peneliti.

Opini WTP Tiga Tahun Berturut-turut

Pada laporan tahun 2020 sampai 2022, kementerian itu menerima opini WTP. Pada tahun yang sama, menurut paper, terungkap pula praktik korupsi yang berkaitan dengan gratifikasi, pemerasan, dan penggunaan Dana Operasional Menteri. Kedua peneliti menyebut kasus korupsi itu sudah dimulai sejak 2020 sampai dengan 2022, dan menurut mereka hal itu menunjukkan potensi kelemahan dalam penilaian risiko untuk Kementerian Pertanian.

Opini, menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 yang dirujuk paper, diberikan berdasarkan empat kriteria. Keempatnya adalah kesesuaian laporan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Pada simpulannya, kedua peneliti menyatakan BPK telah memberikan opini atas laporan 2020 sampai 2023 dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria tersebut.

Di sisi temuan, LHP atas laporan keuangan tahun 2020 sampai 2022 tidak menyatakan adanya temuan mengenai kasus korupsi yang telah terjadi. Paper juga mengingatkan bahwa opini WTP tidak menjamin sebuah institusi pemerintahan terbebas dari praktik korupsi. Fenomena di Kementerian Pertanian, menurut kedua peneliti, menandakan auditor BPK gagal mendeteksi kecurangan yang terjadi di lingkungan kementerian tersebut.

“Meskipun nilai korupsi yang ada dianggap tidak berpengaruh terhadap laporan keuangan Kementerian Pertanian, hal tersebut tidak menjamin bahwa opini audit yang diberikan telah merefleksikan keadaan yang sebenarnya,” tulis Kemal Aulia dan Hamdani. Menurut mereka, hal itu menandakan BPK tidak dapat mendeteksi kasus korupsi dengan program audit yang sudah ditentukan dan dilaksanakan.

Baca juga Sumpah Adat Bau Lolon Diusulkan Jadi Pelengkap Sumpah Jabatan

Opini Turun pada 2023, Empat Dasar Pengecualian

Laporan tahun 2023 berbeda dari tiga laporan sebelumnya. Opininya turun dari WTP menjadi WDP. Dalam LHP tersebut dinyatakan tidak terdapat peristiwa material yang terjadi setelah tanggal pelaporan yang memengaruhi laporan keuangan. Karena itu, kedua peneliti menilai penurunan opini pada 2023 kemungkinan besar merupakan dampak dari peristiwa yang terjadi selama 2020 sampai 2022.

Ringkasan pemeriksa dalam LHP 2023 menyebut empat dasar pemberian opini WDP. Pada akun belanja barang, ada sebagian nilai yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan sebagian yang tidak sesuai ketentuan, sehingga BPK tidak menemukan bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat. Pada akun belanja modal, sebagian nilai merupakan kelebihan pembayaran atas pengadaan dan sarana pembangunan Laboratorium Uji DNA Komoditas Perkebunan.

Dua dasar lainnya menyangkut barang untuk masyarakat dan pemerintah daerah. Pada akun belanja dibayar di muka, ada belanja barang yang diserahkan sebelum 2023 tetapi sampai 31 Desember 2023 belum dipertanggungjawabkan. Pada persediaan, sebagian nilainya berupa alat mesin pertanian yang berita acara hibahnya dari kementerian kepada pemerintah daerah belum diselesaikan.

Masih dalam LHP 2023, BPK mencatat temuan yang mengindikasikan kecurangan, yaitu belanja barang yang tidak seharusnya dibayarkan. Rinciannya, pembayaran perjalanan dinas yang tidak terkait kegiatan Kementerian Pertanian sebesar Rp40 juta, belanja sewa kendaraan operasional yang dipakai pihak di luar kementerian sebesar Rp729,05 juta, dan belanja barang yang tidak dipakai untuk operasional kantor sebesar Rp51,98 juta.

Jika ditotalkan, temuan BPK untuk indikasi kecurangan ini berjumlah Rp821,03 juta. Sewa kendaraan merupakan pos dengan nilai terbesar di antara ketiganya. Angka total inilah yang kemudian disandingkan kedua peneliti dengan nilai yang terungkap di ruang sidang untuk tahun yang sama.

Indikasi Awal Ada, Pemeriksaan Investigatif Tidak Dilakukan

Menurut hasil analisis kedua peneliti, LHP sebenarnya menemukan indikasi yang berkaitan dengan kasus korupsi ini pada laporan tahun 2020 dan 2022. Di sisi lain, mereka mencatat adanya penggunaan belanja APBN Kementerian Pertanian untuk kepentingan pribadi pada 2020 sampai 2023. Fakta itu, tulis mereka, mencerminkan penilaian risiko kecurangan oleh BPK yang hasilnya tidak maksimal.

Ketiadaan temuan pada tahun-tahun itu, menurut paper, juga dapat mencerminkan keterbatasan pemeriksa dalam mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan. LHP atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan tahun 2020 sampai 2022 tidak bisa menemukan bahwa kecurangan telah terjadi. Penyebabnya, pemeriksa tidak menemukan predikasi untuk melanjutkannya ke Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) investigasi.

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara 2017, pada Pernyataan Standar Pemeriksaan 200 paragraf A23, menyebut pemeriksa yang menemukan indikasi awal kecurangan dapat mengusulkan PDTT dalam bentuk pemeriksaan investigatif. Pada kasus ini, menurut kedua peneliti, pemeriksa tidak menindaklanjuti temuan yang mengindikasikan kecurangan itu. Buktinya, pada 2020 sampai 2022 tidak terdapat PDTT yang berkaitan dengan kasus tersebut.

Dampaknya, tulis mereka, tidak hanya keraguan terhadap efektivitas audit. Tidak terlaksananya PDTT juga berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap opini WTP yang diberikan kepada Kementerian Pertanian untuk 2020 sampai 2022. Simpulan nomor dua dalam paper merangkumnya: ada kegagalan auditor mendeteksi kecurangan karena indikasi awal sudah ditemukan, tetapi tidak dilanjutkan ke tahap investigasi.

Baca juga Anggaran Gender Kota Padang Naik, Isinya Masih Formalitas

Tak Material bagi Laporan, Dinilai Lain oleh Publik

Dengan opini WTP untuk 2020 sampai 2022, BPK telah yakin laporan keuangan Kementerian Pertanian disajikan wajar dalam hal yang material. Menurut kedua peneliti, ini menunjukkan BPK menganggap indikasi korupsi yang ditemukan pada LHP tahun-tahun itu tidak berdampak pada kewajaran laporan. Bila dikaitkan dengan konsep materialitas kuantitatif, jumlah kerugian dari kasus korupsi ini tidak material terhadap laporan keuangan kementerian.

Di sisi lain, masyarakat awam yang tidak memiliki pengetahuan mendalam tentang pelaporan keuangan atau audit, menurut paper, dapat beranggapan lain dan menilai BPK tidak menjalankan tugasnya dengan baik dan benar. Simpulan nomor tiga dalam paper menyebut kasus ini akan menimbulkan persepsi publik yang negatif, yakni keraguan terhadap pengelolaan keuangan oleh Kementerian Pertanian dan terhadap BPK dalam memeriksa keuangan negara.

Kedua peneliti juga menyebut kasus korupsi di kementerian itu memengaruhi persepsi publik tentang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Prosedur audit yang tidak optimal, tulis mereka, dapat memperburuk persepsi terhadap kredibilitas auditor dan BPK, termasuk keraguan terhadap opini yang diberikan. Dalam kerangka paper, BPK berperan menjembatani pertanggungjawaban kementerian kepada masyarakat melalui DPR.

Temuan BPK 2023 dan Nilai yang Terungkap di Persidangan

Pada LHP 2023, pengungkapan kasus korupsi tersebut tidak dibahas lebih rinci karena putusan pengadilan belum dijatuhkan saat proses penerbitan LHP, sebab perkaranya masih dalam proses persidangan. Menurut Standar Pemeriksaan Keuangan Negara 2017 yang dikutip paper, pemeriksa hanya berkepentingan pada indikasi awal kecurangan yang berdampak material terhadap opini. Pemeriksa juga tidak berwenang menyatakan kecurangan telah terjadi, karena istilah itu merupakan ranah hukum.

Selama proses penerbitan LHP 2023, menurut paper, persidangan perkara mantan menteri pertanian terkait dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi juga sedang berlangsung. Sidang perkara ini pertama kali digelar pada 28 Februari 2024. Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi mendakwa mantan menteri pertanian itu karena diduga menerima gratifikasi dan memeras bawahan yang totalnya mencapai Rp44,5 miliar. Kedua peneliti lalu membandingkan nilai yang terungkap di persidangan dengan temuan BPK.

Temuan BPK dalam LHP 2023 untuk indikasi kecurangan berjumlah Rp821,03 juta. Di sisi lain, menurut paper, persidangan mengungkapkan bahwa untuk tahun 2023 jumlah korupsi yang dilakukan sebesar Rp7.271.192.865 dan USD 30.000. Temuan BPK tersebut, tulis kedua peneliti, hanya mencerminkan sekitar 10,61 persen dari nilai korupsi yang terungkap pada tahun 2023.

“Perbedaan besar antara nilai temuan BPK dengan fakta yang terungkap dalam persidangan menunjukkan cakupan dan efektivitas prosedur audit yang hasilnya belum maksimal,” tulis Kemal Aulia dan Hamdani. Menurut mereka, hal ini dapat menunjukkan BPK mungkin belum sepenuhnya memanfaatkan teknik audit berbasis risiko untuk mendeteksi kecurangan yang bersifat sistemik.

Baca juga Karbon Aset Negara dari Belanja Listrik Ditaksir 28,42 Juta Ton

Saran bagi Pemeriksa, Batas bagi Penelitian

Untuk mencegah korupsi serupa di masa depan, kedua peneliti menyarankan penguatan prosedur audit, termasuk peningkatan kapasitas auditor dalam mengidentifikasi transaksi mencurigakan. Mereka juga menilai kolaborasi yang lebih erat antara BPK dan KPK dalam berbagi informasi dapat memperluas cakupan audit dan meningkatkan peluang pendeteksian kecurangan.

Dalam abstraknya, mereka menyebut temuan ini mengimplikasikan perlunya pengembangan teori audit keuangan negara dan peningkatan pengendalian internal. Dua hal lain yang disebut adalah tindak lanjut rekomendasi BPK serta penguatan regulasi pengelolaan keuangan negara. Pada simpulan, mereka menilai pemberian opini WDP pada 2023 sudah merupakan keputusan yang tepat, sekaligus menunjukkan fakta persidangan dapat memengaruhi pemberian opini audit.

Kedua peneliti juga mengakui keterbatasan kajiannya. Pendekatan studi kasus membuat ruang lingkupnya hanya Kementerian Pertanian, sehingga hasilnya tidak sepenuhnya dapat digeneralisasi ke lembaga sektor publik lain. Penelitian ini juga bertumpu pada data sekunder, dan analisis kualitatifnya berpotensi memuat subjektivitas serta bias interpretasi, meski telah diminimalkan dengan merujuk standar dan literatur yang relevan.

Untuk penelitian selanjutnya, mereka menyarankan kajian serupa pada lembaga lain, misalnya terkait dugaan korupsi dalam impor gula yang melibatkan Kementerian Perdagangan. Menurut mereka, kasus tersebut juga berdampak signifikan pada kerugian keuangan negara.