Kasus Penyadapan Presiden, Pakar UGM Minta Polri Jaga Netralitas

Dugaan penyadapan Presiden Prabowo menyeret nama sejumlah pejabat Polri.
Pakar UGM minta aparat loyal pada konstitusi, bukan faksi politik.
Istilah makar dinilai harus memenuhi unsur pidana, bukan sekadar bahasa politik.

Cekricek.id — Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada (UGM), Alfath Bagus Panuntun El Nur Indonesia, S.I.P., M.A., mengingatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk menjaga netralitas dan profesionalitas di tengah dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Dugaan itu menyeret nama sejumlah pejabat Polri.

Pandangan tersebut disampaikan Alfath saat dihubungi, sebagaimana dimuat dalam keterangan tertulis UGM, Senin (09/11/2026). Ia menilai persoalan ini lebih dalam dari sekadar dugaan penyadapan, karena berkaitan dengan cara relasi kekuasaan bekerja di dalam institusi negara.

“Dalam sistem demokrasi, aparat negara seharusnya loyal kepada konstitusi dan hukum, bukan kepada individu, kelompok, ataupun faksi politik tertentu,” kata Alfath.

Menurutnya, jika dugaan itu terbukti melibatkan pejabat tinggi Polri, hal tersebut menunjukkan masalah serius dalam tata kelola kekuasaan. Namun, ia meminta publik tidak terburu-buru menyimpulkan bahwa kasus ini merupakan bagian dari pertarungan faksi di dalam pemerintahan.

Istilah Makar Harus Penuhi Unsur Pidana

Alfath juga menanggapi penggunaan istilah makar oleh Istana dalam merespons kasus tersebut. Ia menilai pemerintah perlu membedakan bahasa politik dan bahasa hukum, karena makar tidak bisa disematkan tanpa memenuhi unsur-unsur pidana yang ditentukan.

“Tidak semua tindakan yang mengancam kewibawaan Presiden atau mengganggu stabilitas pemerintahan otomatis dapat dikategorikan sebagai makar. Di sini saya kira pemerintah perlu berhati-hati. Jangan sampai bahasa politik yang sangat keras justru mendahului proses pembuktian hukum,” ungkapnya.

Ia menekankan prinsip negara hukum dalam penanganan kasus ini. “Apabila ditemukan unsur makar, penanganannya ya harus melalui proses hukum. Begitu pula apabila yang terbukti merupakan tindak pidana penyadapan ilegal, penegakannya perlu merujuk pada ketentuan pidana yang relevan,” ujarnya.

Alfath membaca fenomena ini lewat konsep elite fragmentation, yakni kondisi ketika kelompok-kelompok dalam satu pemerintahan memiliki kepentingan dan agenda berbeda. Konflik elite, menurutnya, menjadi serius ketika menyeret lembaga berkewenangan koersif seperti kepolisian dan intelijen.

Ia berharap kasus ini menjadi momentum pembenahan institusi keamanan secara menyeluruh, tidak cukup lewat pergantian pejabat. “Pemerintahan yang kuat bukan pemerintahan yang seluruh institusinya hanya mengikuti kehendak Presiden, melainkan pemerintahan yang institusinya bekerja secara profesional, saling mengawasi, dan memiliki mekanisme pertanggungjawaban,” tutupnya.