Dua pakar UNAIR menyoroti kewenangan legislasi DPD RI yang belum setara dengan DPR dan jarak komunikasi politik yang membuat anak muda apatis.
Mantan hakim MK dan guru besar hukum tata negara menilai independensi peradilan terancam lewat abusive judicial review dan undang-undang bermasa...
Pakar UNAIR Prof Myrtati soroti tempat pengungsian harus berperspektif gender pasca dugaan kekerasan seksual di tenda NTT. Anak, lansia, dan dis...
Pakar UGM Prof Amalinda Savirani sebut demokrasi butuh warga berdaya, bukan sekadar pemilu. Lima defisit kewargaan dan lima agenda civic power d...
Akademisi Hukum Tata Negara Universitas Brawijaya Prischa Listiningrum menilai demokrasi Indonesia bergeser dari rule by law menjadi rule withou...