- Kewenangan legislasi DPD dinilai belum simetris dengan DPR
- Banyak anak muda menganggap politik jauh atau kotor
- DPD diminta membangun komunikasi dua arah, tak hanya jelang pemilu
Cekricek.id — Kewenangan legislasi Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) yang terbatas disorot dua pakar Universitas Airlangga (UNAIR) dalam seminar DPD Goes to Campus di ACC UNAIR, Kamis (15/10/2026). Pakar Hukum Tata Negara Prof Dr Radian Salman SH LLM dan pakar komunikasi politik Dr Suko Widodo Drs MSi membedah posisi konstitusional DPD sekaligus jarak lembaga politik dengan generasi muda.
Radian, Guru Besar Fakultas Hukum sekaligus Direktur SDM UNAIR, menjelaskan bahwa dalam sistem bikameral Indonesia, DPR mewakili populasi penduduk sedangkan DPD mewakili wilayah. Namun, praktik ketatanegaraan masih menunjukkan ketimpangan kewenangan atau asymmetric bicameralism. “DPD ini sesungguhnya adalah dewan perjuangan karena kewenangannya yang terbatas. Kewenangan legislasi yang belum simetris membuat peran DPD harus terus diperjuangkan agar mampu menyuarakan aspirasi daerah secara maksimal,” tegasnya, sebagaimana disampaikan dalam keterangan tertulis UNAIR, Jumat (16/10/2026).
Baca juga: Dapil Nasional di RUU Pemilu Dinilai Selamatkan Suara Terbuang
Keterbatasan itu, menurut Radian, membuat DPD kerap terkesan hanya sebagai dewan penunjang atau pemberi pertimbangan, sehingga perlu penataan ulang fungsi parlemen. Ia juga mengingatkan mahasiswa bahwa politik menyangkut semua orang. “Politik itu bukan isu eksklusif, melainkan inklusif. Dari fakultas mana pun saudara berasal, politik harus dirasakan karena ia adalah alat kebaikan yang luar biasa,” ujarnya.
Jarak Komunikasi dengan Anak Muda
Suko Widodo menyoroti besarnya jarak komunikasi antara lembaga politik dan generasi muda yang memicu skeptisisme publik. “Banyak anak muda merasa politik itu jauh atau kotor. Padahal, politik adalah tata cara mengelola kepentingan bersama dan memperjuangkan kesejahteraan rakyat,” jelasnya.
Baca juga: Kuota 30 Persen Perempuan di Politik Tak Cukup Tanpa Kaderisasi
Ia menilai DPD perlu membangun komunikasi dua arah yang cair dengan mahasiswa, bukan sekadar hadir menjelang pemilu. “Tugas DPD bukan sekadar mencari dukungan suara, melainkan menjadikan aspirasi rakyat sebagai materi perjuangan. Jangan sampai hubungan politik ini ibarat cinta bertepuk sebelah tangan,” tuturnya.
Suko mengajak mahasiswa mengubah kegalauan pribadi menjadi kegelisahan sosial yang produktif. “Jangan galau memikirkan diri sendiri, tetapi jadilah generasi yang gelisah ketika melihat persoalan publik di sekitar Anda. Dari kegelisahan itulah pergerakan dan perubahan nyata akan lahir,” pungkasnya.
Baca juga: Mahasiswa Amerika Cemas pada Politik, Teman Jadi Penolong Utama
