Pakar UGM: Demokrasi Butuh Warga Berdaya, Bukan Sekadar Pemilu

Cekricek.id — Pakar UGM menyebut demokrasi butuh warga berdaya, bukan sekadar pemilu, dengan menawarkan pergeseran dari pengetahuan kewargaan menuju kemampuan memengaruhi kekuasaan.

Mengutip keterangan tertulis Universitas Gadjah Mada, Kamis (18/09/2026), Guru Besar Departemen Politik dan Pemerintahan UGM, Prof. Dr. Amalinda Savirani, S.IP., M.A., menyampaikan gagasan itu dalam pidato Dies Natalis ke-71 Fisipol UGM.

Amalinda mengatakan kemunduran demokrasi tidak hanya soal lembaga formal, tetapi juga kemampuan warga menggunakan hak politiknya. “Demokrasi sebagai praktik kewargaan. Bagaimana warga dapat berdaya di hadapan kekuasaan. Dari demokrasi yang terlalu berpusat pada pemilu menjadi demokrasi sebagai pengalaman dan praktik sehari-hari warga,” ujarnya.

Dalam pidato bertajuk “Menavigasi Masa Depan Politik Indonesia dan Memperkuat Kewargaan di Tengah Kemunduran Demokrasi,” ia menawarkan pergeseran dari civic knowledge menuju civic capacity, lalu civic power agar warga mampu memengaruhi keputusan dan meminta pertanggungjawaban.

Ia menegaskan, “Partisipasi memiliki makna demokratis ketika warga memiliki daya untuk memengaruhi hasilnya,” katanya.

Menurutnya ada lima defisit kewargaan yang perlu diperhatikan: defisit pengetahuan, ruang, organisasi, pengaruh, dan kepercayaan. “Partisipasi yang berulang kali tidak menghasilkan perubahan juga berpotensi mengikis kepercayaan terhadap institusi publik,” jelasnya.

Lima Defisit dan Lima Agenda Civic Power

Untuk mengatasi defisit, Amalinda menawarkan lima agenda: membangun kapabilitas warga, memperluas ruang kewargaan, memperkuat organisasi dan infrastruktur kewargaan, menghubungkan partisipasi dengan pengambilan keputusan, serta membangun koalisi kewargaan lintas aktor. “Demokrasi membutuhkan lebih dari sekadar voice, demokrasi membutuhkan voice that matters,” tegasnya.

Ia menilai kampus perlu menjadi Civic and Citizens Hub yang menerjemahkan pengetahuan akademik untuk masyarakat. “Kita tidak hanya menghasilkan knowledge about citizen, tetapi knowledge for citizen and knowledge with citizen,” ujarnya.

Gagasan ditutup dengan penegasan, “Demokrasi bertahan karena ada warga yang menghidupkannya. Demokrasi tidak hanya membutuhkan warga yang memilih, tetapi membutuhkan warga yang berdaya,” katanya.

Baca juga Pakar UB nilai demokrasi kini masuk rule without law

Universitas Diminta Jadi Hub Kewargaan

Dekan Fisipol UGM, Dr. Wawan Mas’udi, S.IP., M.P.A., Ph.D., menyebut kemunduran demokrasi sebagai tantangan besar bagi publik dan akademisi. Ia mendorong kontribusi lewat kajian akademik sekaligus advokasi kebijakan untuk memperbaiki kualitas demokrasi.

Model civic power yang ditawarkan diharapkan membuat partisipasi warga tidak berhenti di bilik suara, tetapi berlanjut pada pengawasan sehari-hari terhadap kebijakan, anggaran, dan layanan publik yang langsung memengaruhi kehidupan masyarakat.