- Pakar UNAIR Prof Myrtati soroti dugaan kekerasan seksual anak di tenda pengungsian NTT.
- Anak, lansia, dan disabilitas paling rentan karena keterbatasan mobilitas dan perlindungan.
- Desain pengungsian perlu libatkan perempuan dan mekanisme lapor yang aman.
Cekricek.id — Pakar UNAIR menyebut tempat pengungsian harus berperspektif gender untuk mencegah kekerasan seksual terhadap kelompok rentan di lokasi bencana.
Mengutip keterangan tertulis Universitas Airlangga, Minggu (21/09/2026), Guru Besar Antropologi sekaligus Ketua Satgas PPKPT UNAIR, Prof. Myrtati Dyah Artaria Dra MA PhD, merespons dugaan kekerasan seksual terhadap anak di tenda pengungsian pasca gempa NTT.
Myrtati menegaskan minimnya pengawasan dan mekanisme penegakan hukum di pengungsian menjadi pemicu. Ia mengingatkan, “Oleh karena itu, anak, lansia, dan penyandang disabilitas menghadapi kerentanan yang lebih tinggi, terutama karena keterbatasan mobilitas, komunikasi, serta kemampuan untuk melindungi diri dalam situasi bencana,” ujarnya, sebagaimana dilansir dari keterangan tertulis Universitas Airlangga, Minggu (21/09/2026).
Ia menambahkan, “Oleh karena itu, ya, perlu keterlibatan perempuan dan kelompok rentan dalam pengambilan keputusan mengenai desain pengungsian,” tuturnya.
Myrtati menekankan perlindungan harus dimulai sejak awal. “Perlindungan itu seharusnya sudah mulai sejak awal, orang yang berpotensi menjadi pelaku perlu mengetahui bahwa tindakannya akan membawa konsekuensi. Sementara itu, orang-orang yang berpotensi menjadi korban juga perlu mengetahui ke mana harus mencari bantuan apabila hal tersebut terjadi,” ujarnya.
Ia melanjutkan, “Perlindungan harus berlanjut hingga ke tahap pemulihan dengan melibatkan perempuan dan kelompok rentan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi,” katanya.
Pengungsian Padat Jadi Ruang Rawan
Tempat pengungsian yang padat, minim privasi, dan minim penerangan meningkatkan risiko kekerasan berbasis gender. Dugaan kasus di NTT menjadi alarm bahwa standar hunian darurat perlu diperlakukan sebagai intervensi kesehatan, bukan sekadar logistik.
Kelompok perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas dinilai paling terdampak karena ketimpangan kuasa dan norma sosial. Tanpa desain yang sensitif gender, akses air bersih, sanitasi, dan ruang aman tidak terdistribusi adil.
Baca juga Pakar UB nilai demokrasi kini masuk rule without law
Desain Partisipatif dan Mekanisme Lapor
Myrtati mendorong desain partisipatif yang melibatkan perempuan dalam penentuan tata letak tenda, jalur evakuasi, dan titik layanan. Mekanisme lapor yang jelas dan aman, serta penegakan hukum yang terlihat, diharapkan memberi efek jera bagi pelaku potensial.
Pemulihan pasca bencana juga diminta melibatkan kelompok rentan agar rehabilitasi tidak mengulang kerentanan yang sama saat bencana berikutnya terjadi.
