Cekricek.id — Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII saat menyampaikan keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Jakarta ditetapkan sebagai lokasi awal kawasan itu, dengan kemungkinan perluasan ke Bali.
Dikutip dari laman resmi Kementerian Sekretariat Negara, setneg.go.id, Jumat (14/8/2026), PFII dirancang sebagai kawasan jasa keuangan berstandar dunia yang menaungi layanan investasi, teknologi finansial, arbitrase, sampai penyelesaian sengketa komersial. Pemerintah menyiapkan struktur kelembagaan tersendiri untuk kawasan itu, termasuk pengadilan khusus yang berada di bawah Mahkamah Agung.
“PFII ini akan menjadi wajah baru pusat-pusat keuangan kita. Jakarta dan mungkin Bali sebagai pusat keuangan, investasi, teknologi finansial, arbitrase, dan penyelesaian sengketa komersial berstandar dunia. Kelembagaan PFII terdiri dari Dewan Pertimbangan, Dewan PFII, Lembaga Pengelola PFII, Lembaga Pengawas Jasa Keuangan PFII, Pengadilan PFII yang di bawah Mahkamah Agung, dan Lembaga Arbitrase PFII,” kata Prabowo.
Kepastian Repatriasi Modal dan Insentif Pajak
Pemerintah menjanjikan kepastian transfer serta repatriasi modal dan keuntungan bagi pemodal yang masuk ke kawasan tersebut. Insentif perpajakan dan percepatan perizinan juga disiapkan sebagai daya tarik. Meski demikian, standar antipencucian uang dan kewajiban pertukaran informasi perpajakan internasional tetap dipertahankan di dalam PFII.
“Kita membangun PFII agar modal dunia menemukan kepastian di Indonesia, talenta terbaik bekerja di Indonesia, dan transaksi atas kekayaan Indonesia diselesaikan di Indonesia,” ujar Prabowo.
Baca juga: Investor Dapur Program Makan Bergizi Gratis Terlilit Utang, Menanti Pembayaran Pemerintah
Dana Kelola Pembangunan Danantara
Instrumen kedua yang diumumkan adalah Danantara Development Management Fund atau DDMF. Skema ini disiapkan untuk menyiapkan, mengembangkan, dan membiayai proyek strategis jangka panjang yang belum layak dibiayai investasi komersial jangka pendek, sekaligus menghindarkan beban proyek itu dari anggaran negara.
“DDMF adalah instrumen yang menyiapkan, mengembangkan, dan membiayai proyek strategis jangka panjang yang penting bagi Indonesia, tapi belum dapat kita biayai dengan investasi komersial jangka pendek dan juga kita hindari harus dibiayai oleh APBN. Melalui DDMF, dana kedaulatan Indonesia akan ditanamkan secara disiplin dan profesional sebagai contoh pada proyek mobil nasional. Kita rencanakan mobil nasional kita, kita produksi secara massal di akhir tahun 2028,” tutur Prabowo.
Giant Sea Wall Dibagi 15 Segmen
Proyek ketiga yang disinggung adalah tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall di pesisir utara Jawa. Prabowo menyatakan pembangunan itu tidak bisa lagi ditunda karena permukaan laut terus naik dan sebagian wilayah pantai utara mulai tenggelam.
“Giant Sea Wall kita di pantai utara Jawa harus dibangun segera dan menjadi sabuk perlindungan bagi jutaan warga Pantura Jawa untuk menyelamatkan puluhan ribu hektare yang mulai tenggelam oleh naiknya laut,” tegas Prabowo.
Baca juga: Kejagung Tetapkan Dua Pegawai Pajak Tersangka Kasus Ekspor Pulp Rp2 Triliun
Ia menjelaskan proyek itu dibagi ke dalam 15 segmen yang membentang dari Banten hingga Jawa Timur. Pengerjaannya diperkirakan menyita waktu 15 sampai 20 tahun, namun bisa lebih cepat bila seluruh segmen dikerjakan serentak. “Pembangunan ini kita rencanakan dibagi 15 segmen dari Banten sampai Jawa Timur, sampai Gresik dan jika dilaksanakan serentak sesungguhnya mungkin berkurang dari 20 tahun,” sebut Prabowo.
Efisiensi Belanja Ditaksir Rp360 Triliun
Masih dikutip dari setneg.go.id, Sabtu (15/8/2026), dalam pidato yang sama Prabowo menekankan disiplin belanja tidak berhenti pada pengesahan anggaran. Pemerintah akan mendorong konsolidasi pengadaan melalui katalog elektronik dan perencanaan berbasis data. Ia mencontohkan harga satu unit Interactive Flat Panel yang turun menjadi sekitar Rp26 juta per unit, sudah termasuk biaya pengiriman dan pemasangan.
“Disiplin fiskal tidak berhenti ketika anggaran disahkan. Disiplin fiskal harus hadir sampai pada eksekusi setiap rupiah yang dibelanjakan,” jelas Prabowo. Dari pola pengadaan semacam itu, ia menaksir penghematan yang bisa dikumpulkan pemerintah dalam setahun mencapai Rp360 triliun.
Anggaran hasil efisiensi itu diarahkan ke layanan dasar. Pemerintah menyiapkan renovasi 10 ribu pusat kesehatan masyarakat dengan alokasi sekitar Rp4 miliar per unit. Untuk pendidikan, Prabowo menargetkan seluruh sekolah rusak selesai direnovasi paling lambat 2029 dengan percepatan pada periode 2027 sampai 2028. “Ini adalah program renovasi sekolah terbesar dalam sejarah kita,” tutur dia.
Baca juga: Kadin Gandeng Pegadaian Dorong Emas Jadi Instrumen Tabungan dan Investasi
Ketua DPR RI Puan Maharani dalam kesempatan yang sama menyatakan masa sidang kali ini menjadi momentum bagi parlemen menyerap aspirasi publik. “Masa sidang ini akan menjadi kesempatan penting bagi DPR RI untuk terus memperkuat kinerja, menyerap aspirasi rakyat, dan menghadirkan kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi rakyat,” kata Puan. Naskah RUU APBN 2027 beserta Nota Keuangan telah diserahkan Presiden kepada pimpinan DPR untuk dibahas bersama, dan DPR meneruskan permintaan pertimbangan kepada DPD.
