Cekricek.id — Pemerintah Amerika Serikat menuding lebih dari 40 negara membantu barang asal China masuk ke pasar Amerika lewat pengapalan lanjutan atau transshipment demi menghindari tarif impor. Indonesia termasuk yang disebut dalam laporan Gedung Putih tersebut, bersama Uni Eropa, Meksiko, Kanada, India, Jepang, Korea Selatan, Thailand, Malaysia, dan Kamboja.
Mengutip laporan Al Jazeera, Jumat (14/8/2026), laporan itu disusun Kantor Kebijakan Perdagangan dan Manufaktur Gedung Putih. Lembaga tersebut memperkirakan negara kehilangan penerimaan puluhan miliar dolar Amerika setiap tahun akibat praktik itu.
Yang dimaksud pengapalan lanjutan adalah pengiriman barang China ke sebuah negara ketiga lebih dulu, lalu diteruskan ke Amerika Serikat dengan dokumen asal barang negara perantara. Dengan cara itu, tarif tinggi yang ditujukan bagi produk China tidak terkena, sementara barangnya tetap sampai ke konsumen Amerika.
Kepala Kantor Kebijakan Perdagangan dan Manufaktur Peter Navarro menyebut kerugian itu sebagai pencurian terhadap pekerja dan pembayar pajak Amerika. Dalam pernyataan berbahasa Inggris ia mengatakan, “Every dollar lost to this Great Transshipment Scam is a dollar stolen from American workers, manufacturers, and taxpayers.”
Baca juga: Ekspor Nonmigas Juni Naik 8,68 Persen, Defisit Dagang Menyusut Jadi USD 0,45 Miliar
Kerugian Ditaksir 19 hingga 26 Miliar Dolar
Mengutip Euronews, Jumat (14/8/2026), laporan tersebut menaksir penerimaan negara yang hilang berkisar 19 miliar sampai 26 miliar dolar Amerika per tahun. Dengan kurs perkiraan Rp16.500 per dolar, angka itu setara sekitar Rp313 triliun sampai Rp429 triliun.
Nilai barang yang diduga dikapalkan lewat negara ketiga diperkirakan sangat lebar rentangnya, yakni 34,2 miliar sampai 303 miliar dolar Amerika setahun. Perkiraan tengah yang dipakai laporan itu adalah 75 miliar dolar Amerika, atau sekitar Rp1.238 triliun dengan kurs yang sama. Rentang yang jauh itu menunjukkan pemerintah Amerika sendiri belum memiliki hitungan yang pasti.
Pada saat yang sama, impor Amerika dari China sepanjang 2025 tercatat 308,7 miliar dolar Amerika, level terendah dalam 16 tahun. Defisit perdagangan Amerika pada periode pelaporan disebut 371 miliar dolar Amerika, sekitar 189 miliar dolar Amerika lebih rendah dibanding tahun sebelumnya.
Pemerintah Amerika menilai penurunan impor langsung dari China tidak sepenuhnya mencerminkan berkurangnya pasokan barang China ke pasar mereka. Sebagian arus dagang dianggap sekadar berpindah pintu masuk melalui negara ketiga.
Baca juga: Kemendag Dorong Daya Saing Produk Mamin Tembus Pasar Global
Negara-negara Asia Tenggara mendapat sorotan tersendiri di dalam laporan itu. Selain Indonesia, nama Thailand, Malaysia, dan Kamboja disebut sebagai titik perantara, berdampingan dengan mitra dagang besar Amerika seperti Uni Eropa, Meksiko, Kanada, Jepang, dan Korea Selatan.
Kecerdasan Buatan untuk Melacak Asal Barang
Navarro menyatakan Badan Bea dan Cukai Amerika Serikat mulai memakai kecerdasan buatan untuk mengidentifikasi barang yang dikapalkan ulang lewat negara ketiga. Importir yang terbukti memalsukan negara asal barang disebut bisa dikenai tarif secara surut hingga kira-kira satu tahun ke belakang.
Pemerintah Amerika juga berencana menyisipkan klausul antipengapalan lanjutan ke dalam aturan dan perjanjian dagang baru. Mitra dagang yang dianggap membiarkan praktik itu disebut akan menghadapi konsekuensi. “The age of untraceable illegal transshipment is over,” tegas Navarro dalam pernyataan berbahasa Inggris.
Beijing Menolak Tudingan
Pemerintah China menolak tudingan tersebut dan menilai laporan itu menggambarkan praktik perdagangannya secara keliru. Beijing selama ini membantah model ekspornya bersifat predatoris dan berargumen daya saing manufakturnya berasal dari skala ekonomi, investasi infrastruktur, serta pembangunan tenaga kerja.
China juga berpendapat surplus perdagangan yang dicatatkannya lahir dari faktor struktural, termasuk posisi dolar Amerika sebagai mata uang cadangan dunia, bukan dari praktik banting harga yang diarahkan negara.
Guru besar sekaligus pengamat perdagangan di National University of Singapore, Amitendu Palit, menilai langkah pemerintahan Donald Trump kali ini tidak lepas dari kekalahan hukum atas paket tarif sebelumnya. Dalam pernyataan berbahasa Inggris ia mengatakan, “The delegitimisation of liberation day tariffs have meant huge loss for the Trump administration: both in terms of the refunds that it has had to pay, as well as in credibility.”
Baca juga: Kadin Gandeng Pegadaian Dorong Emas Jadi Instrumen Tabungan dan Investasi
Paket tarif yang diumumkan pada April 2025 dan dijuluki liberation day itu dibatalkan pengadilan Amerika, sehingga pemerintah harus mengembalikan sebagian bea yang telah dipungut. Sampai berita ini disusun, belum ada tanggapan resmi dari pemerintah negara-negara Asia Tenggara yang namanya disebut di dalam laporan tersebut.
