Cekricek.id — Australia akan memulai program pembelian kembali senjata api di negara bagian New South Wales pada November mendatang. Langkah itu diumumkan Perdana Menteri Anthony Albanese sebagai jawaban atas serangan mematikan di kawasan Pantai Bondi yang menewaskan 15 orang pada 14 Desember 2025.

Dikutip dari Al Jazeera, aljazeera.com, Minggu (16/8/2026), skema pembelian kembali itu resmi dibuka pada 2 November. Pemilik senjata yang menyerahkan pistol atau senapan akan menerima kompensasi hingga 1.000 dolar Australia atau sekitar 700 dolar Amerika Serikat per pucuk. Program tersebut berjalan beriringan dengan pengetatan pemeriksaan izin kepemilikan senjata dan penguatan penindakan terhadap ujaran kebencian.

Albanese menegaskan bahwa kebanggaan Australia atas undang-undang senjata apinya tidak boleh membuat pemerintah lengah membaca kenyataan di lapangan. Ia menunjuk pada jumlah senjata yang beredar hari ini dibandingkan masa lalu.

“Warga Australia memang sepatutnya bangga pada undang-undang senjata api kami, tetapi faktanya jumlah senjata api di Australia saat ini lebih banyak daripada ketika program pembelian kembali Port Arthur ditangani,” kata Anthony Albanese.

Senjata Legal di Tangan Pelaku

Serangan Bondi berlangsung saat perayaan Hanukkah pada pertengahan Desember tahun lalu dan menjadi salah satu peristiwa kekerasan paling mematikan dalam sejarah Australia modern. Kepolisian menyimpulkan serangan itu dilakukan oleh pasangan ayah dan anak yang terinspirasi kelompok ISIL.

Tersangka yang selamat, Naveed Akram, 24 tahun, menghadapi sejumlah dakwaan termasuk 15 tuntutan pembunuhan. Sampai laporan ini diturunkan, ia belum menyampaikan pembelaan atas dakwaan-dakwaan tersebut. Fakta yang paling mengguncang publik Australia adalah senjata api berdaya rusak besar yang dipakai kedua pelaku diperoleh secara legal dan terdaftar atas nama mereka.

Data yang dimuat Al Jazeera menunjukkan warga Australia memiliki 4,1 juta pucuk senjata api pada tahun lalu, lebih dari 1,1 juta di antaranya berada di New South Wales saja. Negara bagian itu sebelumnya telah mengesahkan aturan yang membatasi kepemilikan maksimal empat pucuk senjata untuk satu orang.

Bayang-Bayang Port Arthur

Australia selama tiga dekade terakhir kerap dijadikan rujukan global dalam pengendalian senjata api. Rujukan itu lahir dari pembantaian Port Arthur pada 1996 yang menewaskan 35 orang dan mendorong pembatasan menyeluruh atas kepemilikan senjata otomatis serta semi-otomatis, lengkap dengan program pembelian kembali berskala nasional.

Namun angka kepemilikan yang dipaparkan pemerintah federal memperlihatkan bahwa jumlah senjata di tangan warga sipil justru merangkak naik sejak periode itu. Kondisi tersebut yang kini dipakai Albanese sebagai dasar mendorong gelombang pembelian kembali baru, kali ini dimulai dari negara bagian dengan populasi senjata terbesar.

New South Wales dengan demikian menjadi laboratorium kebijakan bagi seluruh Australia. Bila skema per 2 November berjalan sesuai rencana, pemerintah federal memiliki dasar empiris untuk mendorong negara bagian lain mengikuti langkah serupa. Paket pengetatan izin dan penindakan ujaran kebencian yang menyertainya menunjukkan Canberra memandang persoalan ini tidak semata soal jumlah pucuk senjata, melainkan juga soal siapa yang boleh memegangnya dan atas dorongan ideologi apa.

Proses hukum terhadap Naveed Akram masih berjalan dan akan menjadi ujian tersendiri bagi sistem peradilan Australia. Sementara itu, keluarga korban Bondi masih menunggu jawaban atas pertanyaan paling mendasar: bagaimana senjata berdaya rusak besar bisa berpindah secara sah ke tangan orang yang kemudian menggunakannya untuk membunuh 15 orang dalam satu malam.