RD Kongo dan M23 Sepakati Peta Jalan Damai

Anggota pasukan bersenjata Republik Demokratik Kongo berjaga di jalan menuju Sange, Kivu Selatan

Anggota pasukan bersenjata Republik Demokratik Kongo berjaga di jalan menuju Sange, provinsi Kivu Selatan. [Foto: Victoire Mukenge/Reuters]

Cekricek.id — Pemerintah Republik Demokratik Kongo (RD Kongo) dan aliansi pemberontak M23 menyepakati sebuah peta jalan perundingan damai setelah lima hari pembicaraan di Swiss. Kesepakatan tersebut diumumkan lewat pernyataan bersama kedua pihak pada Minggu (23/08/2026), menurut laporan Al Jazeera.

Peta jalan itu memuat langkah-langkah bertahap beserta jadwal waktu untuk melanjutkan perundingan guna mengakhiri konflik bersenjata yang telah berlangsung bertahun-tahun di wilayah timur RD Kongo. Perundingan berlangsung pada 17–21 Agustus 2026 dan melibatkan perwakilan Amerika Serikat, Qatar, Togo, Swiss, serta Komisi Uni Afrika sebagai fasilitator, menurut laporan Al Jazeera.

Melanjutkan Kerangka Doha

Kesepakatan di Swiss ini dibangun di atas kerangka acuan yang lebih dulu ditandatangani di Doha, Qatar, pada November 2025. Menurut laporan Al Jazeera, Minggu (23/08/2026), pertemuan lima hari itu difokuskan untuk mengatasi kebuntuan dalam implementasi kesepakatan Doha yang sebelumnya belum sepenuhnya dijalankan oleh kedua pihak.

Baca juga Wabah Ebola di Kongo Tewaskan 2.516 Orang, Kasus Melonjak

Dalam pernyataan bersama tersebut, kedua pihak menyebut peta jalan baru ini sebagai roadmap setting out sequenced steps and timelines for negotiations, atau peta jalan yang memuat langkah bertahap dan jadwal waktu bagi perundingan lanjutan. Kedua pihak juga menyatakan kesiapan untuk kembali duduk bersama membahas rincian teknis penerapan kesepakatan tersebut di lapangan.

Mekanisme Verifikasi Gencatan Senjata

Salah satu poin utama dalam kesepakatan itu adalah pembentukan metode standar untuk melaporkan setiap pelanggaran gencatan senjata di lapangan. Menurut laporan Al Jazeera, mekanisme ini juga mencakup langkah-langkah konkret untuk mengatasi persoalan implementasi yang selama ini menghambat kesepakatan Doha agar tidak terulang pada tahap perundingan berikutnya.

Baca juga Rudal Rusia Hantam Kyiv, Lima Tewas Dini Hari Kamis

Sebuah misi verifikasi gencatan senjata dijadwalkan tiba pada Senin di Minembwe, wilayah timur di provinsi Kivu Selatan, menurut laporan Al Jazeera, Minggu (23/08/2026). Misi tersebut diharapkan dapat memantau langsung situasi di lapangan sekaligus memastikan kepatuhan kedua pihak terhadap poin-poin yang telah disepakati dalam peta jalan.

Bentrokan dan Tudingan Serangan Udara

Meski peta jalan damai telah disepakati, ketegangan di lapangan belum sepenuhnya mereda. Juru bicara aliansi AFC/M23, Lawrence Kanyuka, menuding pasukan gabungan RD Kongo melancarkan serangan udara menggunakan drone di wilayah Minembwe tak lama setelah kesepakatan diumumkan ke publik.

Baca juga Gempa Tokyo M5,9 Melukai 37 Orang di Lima Prefektur

“Pengeboman ini menyebabkan korban jiwa dari warga sipil dan kerusakan signifikan pada infrastruktur sipil,” kata Kanyuka, seperti dikutip Al Jazeera, Minggu (23/08/2026).

Tudingan tersebut menunjukkan bahwa meski negosiasi di tingkat diplomatik telah membuahkan kesepakatan tertulis, situasi keamanan di lapangan masih rawan dan berpotensi mengganggu proses implementasi peta jalan yang baru disepakati.

Latar Belakang Konflik Kivu Timur

Konflik di Kivu Timur kembali memanas sejak 2021 dan telah menewaskan ribuan orang serta memaksa 5,3 juta warga mengungsi dari kampung halaman mereka. M23 sempat menguasai dua ibu kota provinsi penting, yakni Goma dan Bukavu, pada awal 2025 sebelum tekanan internasional mendorong kedua pihak kembali ke meja perundingan.

Aliansi M23 sendiri merupakan bagian dari koalisi bersenjata yang dikenal sebagai AFC, yang telah menguasai sejumlah wilayah strategis di Kivu Utara dan Kivu Selatan dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah RD Kongo berulang kali menuding Rwanda memberikan dukungan militer kepada kelompok tersebut, tuduhan yang selama ini dibantah oleh Kigali.

Peta jalan yang baru disepakati di Swiss ini menjadi salah satu upaya paling konkret untuk meredakan konflik yang telah menyeret sejumlah negara tetangga dan memicu krisis kemanusiaan besar di kawasan Afrika Tengah tersebut. Kesepakatan lanjutan diperlukan agar gencatan senjata dan proses politik dapat berjalan beriringan di wilayah timur RD Kongo.

Baca Juga

Petugas mendisinfeksi kaki pengunjung di Pusat Pengobatan Ebola Rwampara, Bunia, Ituri, RD Kongo
16.000 Dosis Vaksin Ervebo Tiba di RD Kongo
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyampaikan pidato khusus mengenai krisis iklim dan energi di London
Diplomat Guyana Pimpin Bursa Calon Sekjen PBB
Sejumlah orang yang dideportasi dari Amerika Serikat tiba di Liberia
AS Deportasi ke Liberia, Nasib Migran Tak Pasti
Warga dan tim penyelamat menggunakan ekskavator mencari jenazah korban longsor TPA Dar-es-Salam, Conakry
Longsor TPA Guinea Tewaskan 30 Orang
Warga Palestina memeriksa bangunan yang hancur di Jalur Gaza tengah
102 Mantan Diplomat Desak Prancis-Inggris Sanksi Israel
Seorang pria membaca surat kabar Hamshahri yang memuat foto Presiden Donald Trump
Iran Peringatkan Negara Tetangga soal Sanksi AS