Cekricek.id — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi Gunung Ungaran dilakukan bertahap dan berbasis kajian. Proyek berkapasitas sekitar 55 megawatt itu berada di wilayah Kabupaten Semarang dan Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, dengan target operasi pada 2031.

Penegasan itu disampaikan melalui siaran pers bernomor 047.Pers/04/SJI/2026, menurut keterangan tertulis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Rabu (02/09/2026).

Baca juga Imbal Hasil Obligasi Jepang 3 Persen, Pertama Sejak 1996

Juru Bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Dwi Anggia, menjelaskan proyek masih berada pada tahap paling awal.

“Pengembangan proyek saat ini masih berada pada tahap eksplorasi dan studi kelayakan. Masih terdapat sejumlah tahapan yang harus dilalui, dan setiap tahapan harus didasarkan pada data, kajian teknis, aspek lingkungan, perizinan, serta pertimbangan sosial masyarakat,” katanya.

Baca juga Laporan Bocor soal Peran Maroko Guncang Pemerintah Spanyol

Ia menjelaskan penentuan titik pengeboran tidak mengikuti posisi sumber panas di permukaan. Teknologi pengeboran berarah memungkinkan sumur diarahkan dari titik tertentu menuju target reservoir di bawah permukaan. Luas lahan yang dipakai pun kurang dari satu persen dari keseluruhan wilayah kerja.

Baca juga Spanyol Kehilangan 162.840 Pekerjaan pada Agustus 2026

Dwi Anggia menegaskan keberadaan Candi Gedong Songo menjadi pertimbangan yang melekat pada seluruh proses.

“Perlindungan cagar budaya menjadi bagian yang harus diperhatikan dalam seluruh proses pengembangan. Setiap rencana kegiatan harus mengacu pada ketentuan zonasi dan prinsip pelestarian yang berlaku,” ujarnya.

Penataan zona inti, penyangga, dan pengembangan di sekitar candi mengacu pada kajian pemetaan sosial Universitas Diponegoro pada 2019. Kementerian membandingkan rencana itu dengan pengalaman panas bumi Dieng, tempat kegiatan energi berjalan berdampingan dengan pertanian, pariwisata, dan aktivitas budaya.

“Pengembangan panas bumi bukan hanya mengenai pengeboran dan pembangkitan listrik. Ada aspek masyarakat, lingkungan, tata ruang, perizinan, keselamatan, dan pelestarian budaya yang harus dipertimbangkan secara terpadu,” katanya.

Artikel ini pertama kali terbit di Cekricek.id. Ditulis oleh Putri.

Cekricek.id — Pemerintah menargetkan tambahan kapasitas energi baru terbarukan sekitar 42,6 gigawatt dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 2025 sampai 2034. Angka itu setara sekitar 62 persen dari total rencana tambahan kapasitas pembangkit yang mencapai sekitar 70 gigawatt.

Target tersebut disampaikan saat pembukaan Indonesia EBTKE Convention and Exhibition ke-12 di Jakarta, Rabu (02/09/2026), menurut keterangan tertulis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Forum itu kembali digelar setelah vakum tiga tahun.

Baca juga Inflasi Zona Euro Naik ke 3,3 Persen, Energi Melonjak

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Yuliot, menempatkan pengembangan energi bersih sebagai bagian dari agenda prioritas pemerintah.

“Energi baru terbarukan merupakan bagian dari program prioritas pemerintah yang tertuang dalam Asta Cita, yaitu memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara, serta mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada energi,” katanya.

Baca juga Trump Usul Selat Hormuz Diganti Nama Jadi Trump Strait

Ia merinci porsi energi terbarukan dalam rencana penyediaan listrik satu dekade ke depan.

“Pada RUPTL ini sekitar 62 persen, sekitar 42,6 gigawatt, ini merupakan target kita untuk meningkatkan pasokan energi, khususnya energi baru dan terbarukan,” ujarnya.

Baca juga Rial Iran Terjun, Dolar AS Tembus 2,1 Juta Rial

Selain pembangkitan listrik, pemerintah menjalankan program bahan bakar nabati B50, percepatan penggunaan kendaraan listrik, perluasan jaringan gas, dan pengolahan sampah menjadi energi. Yuliot menilai pekerjaan rumah terbesar justru terletak pada rantai pasok industri pendukung.

“Yang tidak kalah pentingnya, bagaimana kita membangun ekosistem energi baru terbarukan. Jadi, kita harus melihat rantai pasok yang harus terintegrasi. Kalau ini tidak terintegrasi dari sumber bahan baku, kemudian ada pabrik manufaktur, teknologi, dan sumber daya manusia yang kita integrasikan, tentu rantai pasok ini akan terputus,” katanya.

Artikel ini pertama kali terbit di Cekricek.id. Ditulis oleh Witrie Monica.