Cekricek.id — Pada musim hujan awal 2022, sebuah musala berdinding kayu di Desa Wonosunyo, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, nyaris lenyap tertimbun tanah. Tebing di sisi selatan Situs Petirtaan Belahan melesak setelah hujan deras, dan material longsoran menutup hampir seluruh bangunan itu. Warga bersama Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan turun mengevakuasi timbunan. Musala tersebut berdiri hanya beberapa langkah dari zona inti situs — sebuah petirtaan batu bata merah yang diperkirakan sudah berdiri sebelum tahun 929 Masehi.
Longsoran itu bukan yang pertama. Sepanjang 2018 hingga 2022 tercatat tiga kali gerakan tanah di sekitar petirtaan, seluruhnya terjadi bersamaan atau sesudah hujan lebat. Pada 2018, tebing di sisi selatan jalan menuju situs runtuh dan menutup akses ke petirtaan serta ke dusun lain, sampai warga membersihkannya sendiri. Pada 2021, longsor kembali terjadi di jalan menuju situs, berbarengan dengan banjir setinggi 30 sentimeter di Dusun Jeruk Purut, masih di desa yang sama.
Rangkaian peristiwa itu menjadi bahan penilaian risiko yang disusun Shofwatul Qolbiyah dari Perkumpulan Ahli Epigrafi Indonesia Komda Jatim bersama Rahman Alwi Rifa’i dari Teknik Geologi Universitas Gadjah Mada, lewat artikel Penilaian Risiko Gerakan Tanah sebagai Dasar Mitigasi Bencana di Situs Petirtaan Belahan Kabupaten Pasuruan dalam jurnal Berkala Arkeologi Vol. 46 No. 1, terbitan Mei 2026.
Kolam yang Warga Sebut Sumber Tetek
Petirtaan Belahan berada di lereng timur Gunung Penanggungan, gunung api kuarter yang berstatus tidak aktif atau istirahat. Bangunannya berupa kolam persegi dengan dinding pada dua sisi yang bertemu membentuk sudut. Panjangnya sekitar 6,85 meter, lebar 6,30 meter, dan tinggi 4,60 meter, seluruhnya tersusun dari bata merah. Dinding sisi barat berlubang relung tempat meletakkan arca; relung kanan dan kiri berisi arca perwujudan dewi yang mengeluarkan air dari payudaranya — dari sanalah muncul nama populer yang dipakai warga sekitar, Sumber Tetek. Sekitar 600 meter dari petirtaan berdiri dua gapura kuno berbentuk paduraksa bersayap, dikenal sebagai Gapura Lanang dan Gapura Wadon, yang dulu berfungsi sebagai pintu masuk.
Pertanggalannya bersandar pada Prasasti Cunggrang, yang ditemukan di Desa Bulusari, sekitar lima kilometer dari lokasi. Prasasti itu dikeluarkan pada 929 Masehi dan berisi penetapan anugerah sima bagi Wanua Cunggrang atas jasa penduduknya merawat sejumlah bangunan penting, termasuk tirta pancuran i pawitra atau air pancuran di Pawitra. Dari tiga bangunan yang disebut prasasti itu, pancuranlah yang paling mungkin dikenali wujud fisiknya sampai sekarang. Bila mengacu pada tahun dikeluarkannya prasasti, situs ini setidaknya sudah dibangun sebelum 929 Masehi — sezaman dengan pemerintahan Pu Sindok, yang memerintah pada 929 sampai 947 Masehi ketika pusat Kerajaan Mataram baru berpindah ke Jawa bagian timur.
Situs ini masih hidup. Air pancurannya sampai hari ini dipakai untuk melukat, ritus pembersihan diri dalam kepercayaan Hindu yang dikaitkan dengan tirta amerta atau air keabadian. Menurut keterangan Sekretaris Desa Wonosunyo yang diwawancarai kedua peneliti, sebagian pengunjung datang untuk laku spiritual, antara lain ritual mandi pada malam Jumat Legi. Di sekelilingnya tumbuh ekonomi kecil: komunitas pemuda desa membuka jasa pemandu wisata budaya dengan konsep Historical Tour, sementara warga mengembangkan usaha samiler, kerupuk khas Jawa Timur yang diproduksi di Dusun Betro.
Liat, Breksi, dan Lereng 55 Persen
Penilaian ancaman disusun dengan menumpangtindihkan peta geologi, peta lereng, peta jenis tanah, peta curah hujan, dan peta tutupan lahan, lalu memberi skor pada tiap komponen mengikuti pedoman pengkajian risiko bencana yang berlaku.
Batuan di kawasan itu terbentuk dari letusan Gunung Penanggungan Purba, berupa breksi vulkanik dan batuan lava. Breksi vulkanik punya rongga besar antarbutiran sehingga mudah meloloskan air ke dalam massa tanah, dan air yang meresap ke celah batuan memperlemah ikatan antarfragmen. Tanahnya jenis Luvisols bertekstur dominan liat. Secara pertanian tanah itu subur, tetapi dari sudut geomorfologi butiran liat menyerap air dalam jumlah besar sampai jenuh; lapisan atas kehilangan kohesi, sementara horizon liat di bawahnya bisa berubah menjadi bidang licin yang berfungsi sebagai bidang gelincir.
Kemiringan lerengnya melengkapi gambaran itu. Situs berada pada ketinggian 225 sampai 325 meter di atas permukaan laut, dengan sebagian area masuk kategori agak curam berkemiringan 14 hingga 20 persen dan sebagian lagi curam pada 21 hingga 55 persen. Tutupan lahannya terbagi tiga: persawahan, tumbuhan non-hutan, dan area pertanian lain. Kawasan hutan di sekitarnya merupakan lahan milik Perum Perhutani.
Yang menarik justru curah hujannya. Rata-rata tahunan di kawasan itu 1.500 sampai 2.000 milimeter, yang dalam klasifikasi yang dipakai kedua peneliti masuk kategori kering. Namun hujan berintensitas lebat yang jatuh pada tanah peka air tetap sanggup memicu erosi bahkan longsor — dan riwayat tiga longsoran di situs ini semuanya cocok dengan pola itu. Curah hujan dan tutupan lahan mereka golongkan sebagai faktor dinamis yang berubah mengikuti musim, sedangkan lereng, formasi batuan, dan jenis tanah adalah faktor tetap.
Hasil akhirnya: bahaya longsor di lingkungan Situs Petirtaan Belahan tergolong kategori bahaya rendah dan sedang.
Ancaman Sedang, Risiko Tinggi
Angka bahaya yang tidak ekstrem itu tidak berarti situsnya aman, dan di sinilah bagian paling tajam dari penelitian ini. Risiko bencana tidak hanya ditentukan besarnya ancaman, melainkan juga oleh kerentanan objek dan kapasitas pengelolanya.
Pada sisi kerentanan, kedua peneliti merujuk kajian teknis Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur pada 2019 yang menemukan sejumlah bata rusak dan merosot pada bangunan, akibat usia bangunan yang tua sekaligus aktivitas manusia. Teknologi perkuatan yang tersedia baru berupa talut di area yang berdekatan dengan zona inti. Situs itu belum punya sensor pergerakan tanah, pengukur curah hujan, sirene peringatan dini, peta evakuasi, maupun rambu jalur evakuasi.
Pada sisi kapasitas, daftar yang kosong lebih panjang lagi. Konstruksi bangunan belum diamankan terhadap bahaya longsor, sehingga bila tebing sisi selatan runtuh, material tanah dikhawatirkan jatuh mengenai zona inti. Belum ada jalur dan rambu evakuasi, belum ada alat peringatan dini dan peta evakuasi yang terpasang untuk pengunjung, belum ada tim siaga bencana, belum pernah ada simulasi rutin, dan belum ada prosedur operasional standar kedaruratan. Yang sudah tersedia adalah sumber pembiayaannya, yang menurut aturan dapat berasal dari APBN, APBD, hasil pemanfaatan cagar budaya, serta sumber sah lain yang tidak mengikat.
Ketika kerentanan dan kapasitas itu disilangkan, kedua peneliti menempatkan risiko gerakan tanah di Situs Petirtaan Belahan pada kategori tinggi, dengan catatan yang lugas: bangunan candi berisiko terkena jatuhan longsoran. Ancaman yang tergolong rendah sampai sedang bertemu dengan bangunan berusia lebih dari seribu tahun tanpa sistem perkuatan yang memadai.
Penilaian ini bertumpu pada pengamatan lapangan, telaah peta, tinjauan pustaka, dan wawancara dengan Pemerintah Desa Wonosunyo yang diwakili sekretaris desa — bukan pada pemantauan instrumen di lereng, sebab alat semacam itu memang belum terpasang di sana. Kedua peneliti juga tidak menyediakan bagian keterbatasan tersendiri, dan kesimpulannya berlaku untuk satu situs, bukan untuk kawasan cagar budaya di sekitarnya secara keseluruhan.
Lorong Tanaman dan Batas Zona yang Diusulkan Diperluas
Dari penilaian itu, Shofwatul dan Rahman menyusun sejumlah usulan mitigasi. Yang pertama menyangkut lerengnya: perkuatan lewat sistem pertanaman lorong atau alley cropping, yakni pola tanam yang mengikuti garis kontur sehingga membentuk lorong-lorong tanaman yang memperlambat aliran air permukaan dan menahan partikel tanah yang terbawa. Pagar lorongnya diisi tanaman tahunan yang tajuknya lebih lebar untuk meredam energi air hujan, sementara tanaman musiman ditempatkan di bagian lorong. Tanaman musiman dinilai kurang cocok di lereng curam karena menuntut pengolahan tanah intensif seperti mencangkul, yang justru menghancurkan agregat tanah dan mempermudah erosi.
Usulan kedua menyentuh tata ruang. Menurut kedua peneliti, zonasi cagar budaya seharusnya tidak berhenti pada perlindungan zona inti, tetapi mencakup lingkungan sekitar yang berpotensi menjadi sumber ancaman. Contohnya persis peristiwa 2022: musala yang ditempatkan di bawah tebing tertimbun longsoran dari lereng sisi selatan. Penataan ulang batas zonasi mereka golongkan sebagai mitigasi non-struktural yang bisa dituangkan menjadi aturan atau kebijakan.
Sisanya menyangkut perlengkapan dan orang. Kawasan itu diusulkan memiliki peta rawan gerakan tanah yang juga berguna sebagai panduan pengunjung dan rujukan kebijakan pendirian bangunan, jalur evakuasi beserta rambunya, sirene penanda bahaya yang dibunyikan saat hujan lebat maupun saat terjadi gerakan tanah, peralatan evakuasi mulai dari cangkul, sekop, tali, gerobak angkut, sampai peralatan pertolongan pertama dan pemangkas ranting pohon, serta papan informasi tentang langkah penyelamatan.
Warga ditempatkan pada posisi yang tidak sekadar penonton. Kedua peneliti mengusulkan sosialisasi titik-titik rawan gerakan tanah beserta aktivitas yang dapat melemahkan perkuatan lereng, pelibatan perwakilan warga tiap rukun tetangga dan rukun warga dalam tim desa tangguh bencana yang dilatih evakuasi dan pertolongan pertama, serta kerja sama pemerintah dengan Perum Perhutani untuk merawat vegetasi hutan di lahan miliknya — menanam kembali jenis pohon yang menopang perkuatan lereng, sekaligus memangkas ranting secara berkala agar tidak jatuh menimpa bangunan situs.
Kebutuhan itu muncul di tengah keadaan yang, menurut rujukan yang dipakai kedua peneliti, belum tertata secara nasional: mekanisme penanggulangan kebencanaan pada cagar budaya di Indonesia belum diatur secara komprehensif, dan mitigasi baru berjalan di daerah-daerah yang pernah punya riwayat bencana besar seperti Yogyakarta dan Jawa Tengah.
