Cekricek.id — Batavia, 31 Januari 1939. Di pemutaran perdana film dokumenter Tanah Sabrang, J. H. B. Kuneman, anggota Dewan Hindia Belanda yang juga duduk di komisi pusat urusan kolonisasi dan imigrasi, menjelaskan mengapa program pemindahan penduduk berjalan lambat. Orang Jawa, katanya, “konservatif, mereka miskin dan lebih suka merasa cukup dengan apa yang mereka dapat setelah panen, mereka lebih memilih dan setia pada kesusahan desa ketimbang membayangkan kemakmuran di tanah tak dikenal di seberang laut”. Di Madura keadaannya lebih buruk lagi, dan menurut dia keadaan pikiran semacam itu hanya bisa diubah dengan propaganda yang intensif.
Kalimat itu dikutip dari laporan Bataviaasch Nieuwsblad edisi 1 Februari 1939 oleh M. Taofik Kurohman, Farida R. Wargadalem, M. Reza Pahlevi, dan Tyas Fernanda dari Universitas Sriwijaya dalam artikel Targeting the Intellectuals: Advertising and Propaganda for the Lampung Colonization Program in Newspapers (1930–1941), yang terbit di jurnal Analisis Sejarah Vol. 16 No. 1 pada 2026.
Temuan pokok penelitian itu berada di tempat yang tidak biasa: bukan pada isi pesannya, melainkan pada letaknya di halaman koran. Menurut keempat peneliti, propaganda kolonisasi pada periode tersebut tidak dipasang di kolom iklan, melainkan diselipkan ke dalam kolom berita dan laporan penting, berbaur dengan kabar harian, sehingga tampil seperti liputan yang objektif. Sasarannya pun bergeser: bukan lagi petani, melainkan kaum terpelajar.
Jawa yang Sesak
Program yang oleh pemerintah kolonial disebut kolonisasi itu berakar pada penelitian Heyting, Asisten Residen Sukabumi, atas perintah Gubernur Jenderal Willem Rooseboom yang menjabat pada 1899 sampai 1904. Keresidenan Kedu dijadikan objek penelitian, mencakup Magelang, Temanggung, Purworejo, Kebumen, dan Wonosobo. Temuannya menegaskan mendesaknya persoalan kependudukan di sana karena menjadi tantangan besar bagi kesejahteraan warga.
Tekanan itu bukan hal baru. Masalah agraria di Jawa sudah kronis sejak 1820-an, ketika sistem tanam paksa mewajibkan penyerahan lahan produktif untuk tanaman ekspor dan memangkas lahan pangan serta permukiman. Ledakan penduduk memperburuknya: menurut sensus 1920, hampir 35 juta orang tinggal di Jawa dan Madura, atau 70 persen dari seluruh penduduk Hindia Belanda. Clifford Geertz menamai tekanan ekologis dan sosial itu shared poverty, kemiskinan yang ditanggung bersama, ketika desa berfungsi sebagai jaring pengaman bagi penduduk yang tidak punya akses ke ekonomi padat modal.
Kolonisasi berjalan dalam tiga babak. Babak pertama, 1905 sampai 1911, kerap disebut masa percobaan. Babak kedua, 1911 sampai 1929, ditandai berdirinya Bank Kredit Lampung, perpanjangan tangan pemerintah kolonial yang menyalurkan premi atau tunjangan bagi para pemindah. Babak ketiga, 1930 sampai 1941, dimulai ketika aturan subsidi diperketat akibat depresi ekonomi global. Bank Kredit Lampung runtuh pada 1929, dan pemerintah beralih ke mekanisme yang lebih murah, yaitu sistem bawon atau bagi hasil panen, untuk menarik keluarga tani yang masih berminat pindah.
Sasaran Baru Bernama Kaum Terpelajar
Perubahan besar pada babak ketiga menyangkut kriteria rekrutmen. Kalau sebelumnya yang diincar petani tradisional, pemerintah kini ingin membangun apa yang disebut komunitas modern yang lengkap di daerah kolonisasi. Orang dengan kemampuan baca tulis dan latar pendidikan menengah dianggap perlu untuk mengelola struktur sosial dan organisasi administrasi di sana, sebab perekrutan yang selama ini bertumpu pada petani meninggalkan kekurangan tenaga pengelola.
Perubahan sasaran menuntut perubahan alat. Penyuluhan langsung ke desa-desa yang kerap memakai pertunjukan wayang atau ludruk dinilai mahal dan tidak efektif untuk menjangkau kelompok baru itu. Industri koran yang sedang tumbuh pesat menawarkan jangkauan luas dengan biaya jauh lebih ringan. Koran bisa dicetak setiap hari tanpa banyak tenaga, bisa dibaca berulang di banyak tempat, dan tidak perlu menunggu jadwal penyuluhan pemerintah. Pertumbuhan industri pers itu sendiri merupakan buah dari naiknya angka melek huruf di kalangan penduduk pribumi.
Propaganda yang Menyamar Jadi Berita
Di sinilah sumbangan utama penelitian ini. Keempat peneliti menelusuri korpus koran terbitan 1930 sampai 1941 lewat arsip digital, yakni Khastara milik Perpustakaan Nasional untuk terbitan berbahasa Melayu dan Delpher untuk koran berbahasa Belanda, lalu memeriksa tata letak dan retorikanya. Materi kolonisasi, kata mereka, tidak menempati kolom iklan yang biasanya dibaca dengan curiga, melainkan disisipkan ke rubrik berita dan laporan penting. Efeknya mereka sebut ilusi objektivitas: pesan persuasif pemerintah tampil berbaju laporan jurnalistik yang terpercaya.
Koran yang dipakai dipilih dengan sengaja. Yang dijadikan saluran adalah terbitan berorientasi pro-pemerintah, netral, atau komersial, di antaranya Mata-Hari di Semarang, Sipatahoenan di Bandung, dan Berita Priangan. Alasannya, di mata pembaca terpelajar pribumi, kredibilitas koran komersial dan netral jauh lebih tinggi daripada terbitan resmi pemerintah yang kaku. Dengan menumpang kredibilitas itu, menurut keempat peneliti, pemerintah kolonial berupaya melewati kewaspadaan kaum terpelajar yang biasanya skeptis terhadap iklan politik yang terang-terangan.
Baca juga: Surat Kabar Kabar Perniagaan/Chabar Perniagaan
Bukti bahwa narasi itu dikoordinasi muncul dari kesamaan isi. Edisi Februari 1938 Mata-Hari dan Sipatahoenan memuat laporan yang identik mengenai perkembangan daerah kolonisasi. Keseragaman itu, tulis mereka, menunjukkan adanya pengendalian informasi yang kemungkinan dikelola lewat Central Commissie voor Emigratie en Kolonisatie, komisi pusat urusan emigrasi dan kolonisasi, sehingga gambaran daerah tujuan sebagai kawasan yang makmur, modern, dan bebas kejahatan sampai secara seragam ke pembaca terdidik.
Pilihan katanya juga terbaca. Judul-judul bergeser dari “oetan lebat” ke “kota makmoer”, dan daerah tujuan digambarkan sebagai tempat yang “kedjahatan hampir tida dikenal”. Pendidikan dibingkai sebagai “pintoenja” bagi pemuda untuk menjadi kolonis. Dengan begitu, kolonisasi tidak lagi tampil sebagai perpindahan darurat kaum miskin tak bertanah, melainkan sebagai langkah wajar dan bergengsi bagi kaum terpelajar Jawa yang modern. Semua itu diarahkan untuk melawan stigma lama yang melekat pada Lampung sebagai rimba terpencil dan angker.
Baca juga: Bendungan Argoguruh 1938, Panen Naik Tiga Kali dan Hutan Lampung yang Berkurang
Koran bukan satu-satunya alat. Ada majalah Kolonisatie Bulletin dan buku Ajo Menjang Colonization (1940) yang memuat keterangan teknis bagi calon kolonis, serta film dokumenter Tanah Sabrang pada akhir 1930-an yang memvisualkan kisah sukses berupa infrastruktur irigasi modern dan tanah subur Lampung. Di Malang, organisasi bernama Menoedjoe Memberantas Penganggoeran Pemoeda memberi pelatihan sebelum keberangkatan agar kolonis muda punya keterampilan pertanian modern yang dibutuhkan di daerah tujuan.
Angka yang Naik, Sebab yang Berlapis
Jumlah peserta memang melonjak. Pada 1941 tercatat puncak 60.000 orang. Tetapi keempat peneliti menolak menisbahkan lonjakan itu pada propaganda semata. Kenaikan tersebut, tulis mereka, harus dibaca dalam tekanan struktural di Jawa: depresi ekonomi global yang melumpuhkan sektor ekspor, menutup pabrik dan perkebunan, serta memicu pengangguran massal, ditambah kelangkaan lahan yang sudah menahun. Propaganda koran mereka posisikan sebagai katalis yang membingkai program itu sebagai oase harapan, bukan sebagai sebab yang berdiri sendiri.
Baca juga: Surat Kabar Djago! Djago!
Ambisi merekrut kaum terpelajar pun tidak mulus. Laporan sezaman menunjukkan daerah kolonisasi tetap kekurangan tenaga yang mampu mengurus administrasi setempat. Sekitar 30 persen kolonis dilaporkan tidak memenuhi kriteria seleksi resmi, yang menurut keempat peneliti memperlihatkan jarak antara narasi ideal di koran dan kenyataan sosiologis pesertanya. Karena data rinci tentang latar pendidikan para kolonis tidak tersedia di arsip, mereka menyatakan keberhasilan perekrutan kaum terpelajar itu sulit diukur secara pasti, dan kampanye tersebut boleh jadi lebih ampuh menggerakkan orang yang terdesak secara ekonomi ketimbang kalangan terdidik.
Yang berubah dengan jelas adalah citra. Stigma Lampung sebagai belantara terpencil dan angker luntur, dan bukti fisik seperti sistem irigasi seluas 700 hektare di kawasan yang kini dikenal sebagai Metro dipakai dalam narasi media untuk menampilkan gambaran peradaban modern dan kemakmuran pertanian. Perubahan persepsi itu, menurut mereka, ikut memengaruhi pola migrasi ke daerah lain seperti Sumatra Selatan dan Sulawesi.
Di tingkat struktural, program ini tetap kalah cepat dari pertumbuhan penduduk Jawa. Industrialisasi di pulau itu gagal menyerap tenaga kerja, yang sebagian besar tertahan di sektor agraris informal, sehingga kolonisasi terus dipakai sebagai jalan keluar praktis sampai masa kolonial berakhir.
Label yang Bukan Deskripsi
Satu hal ditegaskan berulang oleh keempat peneliti: label konservatif yang dilekatkan Kuneman pada orang Jawa bukan penggambaran netral atas watak sebuah masyarakat, melainkan konstruksi wacana yang dipakai untuk membenarkan campur tangan negara lewat rekayasa informasi besar-besaran. Penilaian itu adalah kesimpulan penelitian yang ditarik dari pembacaan arsip dan koran sezaman, bukan putusan lembaga mana pun.
Sebagai pembanding, mereka mengutip analisis Geertz. Keengganan pindah pada masa itu, menurut pembacaan tersebut, bukan tanda kurangnya ambisi atau sifat kolot, melainkan tanggapan rasional untuk mempertahankan jaminan sosial yang disediakan struktur desa dibanding risiko tinggi di wilayah asing yang belum dikenal. Lewat praktik berbagi kemiskinan, warga desa memaksimalkan sumber daya yang terbatas dengan pembagian kerja yang rumit dan efisiensi penanaman.
Penelitian ini bekerja dengan empat tahap metode sejarah, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Kritik internal antara lain dilakukan dengan membandingkan isi editorial yang identik di terbitan berbeda, seperti pada laporan Februari 1938 tersebut, untuk memahami bagaimana narasi disinkronkan antarplatform.
Kerangka wacana yang dibentuk pada 1930-an itu, menurut artikel tersebut, tidak berhenti bersama pemerintah kolonial. Retorika kolonisasi diwarisi pemerintah Indonesia setelah kemerdekaan dan ikut membentuk wacana transmigrasi selama puluhan tahun sesudahnya.
