Cekricek.id — Kolombia mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan, wilayah Suriah yang diduduki Israel sejak 1967. Pengakuan itu menjadikan Kolombia negara kedua di dunia yang mengambil sikap tersebut, setelah Amerika Serikat.
Keputusan diumumkan lewat kementerian luar negeri Kolombia di bawah pemerintahan sayap kanan keras pimpinan Presiden Abelardo de la Espriella, yang baru dilantik pekan lalu, seperti dikutip dari Al Arabiya English, Selasa (11/8/2026).
Isi pernyataan Bogota
Dalam pernyataannya, pemerintah Kolombia menyebut pengakuan itu mencakup hak Israel untuk melindungi diri. “Pemerintah Kolombia mengakui kedaulatan Israel atas wilayah ini, demikian pula hak negara tersebut untuk melindungi dirinya dari ancaman eksternal,” bunyi pernyataan itu.
Bogota menambahkan bahwa mempertahankan kendali dan kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan merupakan komponen esensial bagi pertahanan nasional negara itu.
Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar menyambut langkah tersebut. “Perbatasan yang bisa dipertahankan sangat penting untuk menjamin keberlangsungan hidup bangsa Yahudi di tanah air historis kami,” katanya.
Baca juga: Menhan Israel Jadikan Permukiman dan Operasi Pembunuhan Bahan Kampanye Likud
Status Golan di mata PBB
Pengakuan sepihak atas wilayah yang direbut lewat perang bertabrakan dengan salah satu prinsip dasar hukum internasional pascaperang dunia kedua, yaitu larangan perolehan wilayah melalui penggunaan kekuatan. Prinsip itulah yang selama ini menjadi dasar penolakan hampir seluruh anggota PBB terhadap pencaplokan Golan.
Israel merebut Dataran Tinggi Golan dari Suriah dalam perang 1967 dan mencaploknya pada 1981. Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak pernah mengakui pencaplokan itu dan tetap menempatkan dataran tinggi tersebut sebagai wilayah Suriah yang berada di bawah pendudukan militer Israel.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres sebelumnya menyebut situasi di wilayah itu sama sekali tidak dapat diterima. Amerika Serikat menjadi satu-satunya negara yang mengakui kedaulatan Israel atas Golan, sebuah keputusan yang diambil pada masa jabatan pertama Donald Trump dan tidak diikuti sekutu-sekutu Washington di Eropa.
Dataran tinggi seluas kurang lebih 1.200 kilometer persegi itu bernilai strategis karena ketinggiannya mengawasi wilayah Israel utara sekaligus jalur menuju Damaskus, dan menyimpan sumber air yang penting bagi kedua pihak.
Baca juga: Ir Amim: Israel Percepat Tiga Proyek Permukiman Besar di Yerusalem Timur
Putar balik dari kebijakan Petro
Kolombia selama ini bukan pemain besar dalam politik Timur Tengah, tetapi suaranya ikut dihitung di forum multilateral seperti Majelis Umum PBB dan Organisasi Negara-Negara Amerika. Perubahan sikap sebesar ini dalam hitungan hari setelah pergantian kekuasaan menandakan kebijakan luar negeri menjadi salah satu penanda paling awal arah pemerintahan baru.
Sikap baru Bogota membalik arah kebijakan pendahulunya. Gustavo Petro, presiden berhaluan kiri yang memimpin sebelumnya, berulang kali mengecam operasi militer Israel dan akhirnya memutus hubungan diplomatik dengan negara itu.
Pemerintahan de la Espriella berencana memulihkan hubungan tersebut dan membuka kedutaan besar Kolombia di Yerusalem. Langkah terakhir ini sendiri merupakan persoalan tersendiri: mayoritas negara menempatkan kedutaannya di Tel Aviv karena status Yerusalem masih menjadi pokok sengketa dalam konflik Israel–Palestina.
Bagi Suriah, pengakuan dari negara Amerika Latin ini datang pada saat pemerintahannya masih menata diri seusai jatuhnya rezim lama. Bagi Israel, tambahan satu pengakuan memberi bobot diplomatik pada klaim yang selama hampir setengah abad ditolak hampir seluruh anggota PBB.
Yang belum terjawab adalah apakah keputusan Kolombia akan berdiri sendiri atau menjadi awal dari rangkaian langkah serupa oleh pemerintahan-pemerintahan berhaluan kanan lain di Amerika Latin.
Baca juga: Lebanon Tahan Jenderal Era Assad, Timbang Serahkan ke Suriah
