Cekricek.id — Kejaksaan Filipina resmi mendakwa Wakil Presiden Sara Duterte dengan tuduhan ancaman berat atas pernyataannya yang dinilai mengancam nyawa Presiden Ferdinand Marcos Jr. Dakwaan didaftarkan ke Pengadilan Negeri Quezon City pada Selasa.
Dikutip dari Anadolu Agency, Selasa (11/8/2026), perkara ini berakar pada konferensi pers daring yang digelar Duterte pada November 2025. Dalam forum itu ia disebut menyatakan telah menyewa seorang pembunuh bayaran untuk menghabisi tiga orang bila dirinya sendiri terbunuh.
Tiga Nama dalam Dakwaan
Selain Marcos, dua nama lain yang disebut dalam ancaman itu adalah Ibu Negara Liza Araneta-Marcos dan mantan Ketua Dewan Perwakilan Martin Romualdez. Ketiganya berada di lingkar terdalam kekuasaan Manila, sehingga pernyataan tersebut langsung ditangani Biro Investigasi Nasional.
Lembaga itu sebelumnya mengajukan pengaduan terhadap Duterte atas dugaan penghasutan pemberontakan dan ancaman berat. Berkas itulah yang kemudian diteruskan ke Departemen Kehakiman.
Dari dua pengaduan tersebut, hanya ancaman berat yang akhirnya naik menjadi dakwaan. Penghasutan pemberontakan, yang ancaman hukumannya lebih berat dan pembuktiannya lebih rumit, tidak ikut didaftarkan ke pengadilan pada Selasa.
Juru bicara Departemen Kehakiman Filipina, Polo Martinez, menegaskan kesinambungan kedua proses tersebut. “Kami memastikan bahwa perkara ancaman berat yang diajukan hari ini adalah perkara yang sama dengan yang dirujuk Biro Investigasi Nasional kepada Departemen Kehakiman,” katanya.
Baca juga: Hujan Sembilan Hari di Filipina Utara, 13 Orang Tewas dan Enam Hilang di Baguio
Jaksa merekomendasikan uang jaminan sebesar 120.000 peso Filipina atau sekitar 1.963 dolar Amerika Serikat agar Duterte dapat menjalani proses hukum tanpa penahanan.
Pembelaan Bersandar pada Status Pemakzulan
Kubu Duterte menolak dakwaan itu dengan alasan prosedural. Pengacaranya, Paul Lawrence Lim, berpendapat pejabat yang sedang menghadapi proses pemakzulan tidak dapat diadili di jalur pidana untuk perkara yang sama.
“Sebagai pejabat yang sedang menjabat dan dapat dimakzulkan, Wakil Presiden tidak boleh dituntut atas dugaan pelanggaran yang juga menjadi pokok perkara pemakzulan,” ujar Lim.
Persoalannya bukan soal benar atau tidaknya ucapan itu diucapkan, melainkan soal forum mana yang berwenang menilainya lebih dahulu. Konstitusi Filipina menempatkan wakil presiden sebagai pejabat yang hanya dapat dicopot melalui pemakzulan, dan dari situlah pembelaan Duterte berangkat.
Argumen itu merujuk pada sidang pemakzulan yang tengah berjalan di Senat Filipina. Duterte menghadapi empat dakwaan sekaligus di sana: ancaman terhadap Marcos, dugaan penyalahgunaan dana rahasia, penyuapan, serta kekayaan yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya.
Dua Dinasti yang Pecah Kongsi
Perkara ini menandai keretakan terbuka antara dua keluarga politik terkuat Filipina yang pada Pemilu 2022 justru maju sebagai satu paket. Marcos memenangi kursi presiden, sementara Duterte — putri mantan Presiden Rodrigo Duterte — mendampinginya sebagai wakil presiden.
Kini keduanya berhadapan di dua ruang sekaligus, ruang sidang pidana dan ruang Senat, dengan tenggat politik yang sama-sama mengikat. Pertanyaan hukum yang belum terjawab adalah apakah pengadilan pidana bersedia menunda langkahnya sampai proses pemakzulan tuntas, atau justru berjalan sendiri.
Baca juga: Australia dan Filipina Yakin Teken Perjanjian Kerja Sama Pertahanan Tahun Ini
Jawabannya akan menentukan lebih dari nasib satu pejabat. Filipina belum pernah memproses pidana seorang wakil presiden yang masih menjabat, sehingga apa pun yang diputuskan Pengadilan Negeri Quezon City berpotensi menjadi rujukan bagi perkara serupa di kemudian hari.
Baca juga: Pejabat Pentagon: Amerika Tidak Meninggalkan Asia, Lawatan Berlanjut ke Indonesia
