Cekricek.id — Panglima militer Sudan Abdel Fattah al-Burhan menggelar serangkaian pertemuan tertutup dengan tokoh politik dan perwakilan masyarakat sipil. Pembicaraan itu diarahkan untuk menyiapkan syarat-syarat digelarnya konferensi dialog nasional di tengah perang yang sudah berjalan lebih dari tiga tahun.
Pertemuan berlangsung tanpa pengumuman resmi dan diketahui dari kalangan politik yang mengikutinya, dikutip dari Al Jazeera, Senin (10/8/2026). Di antara usulan yang mengemuka adalah pencabutan tuntutan hukuman mati terhadap sejumlah tokoh oposisi dan pembentukan panitia persiapan konferensi.
Mencari titik temu
Hatem al-Sir, penasihat Partai Unionis Demokratik-Asli, menyebut al-Burhan menemui para pemimpin blok politik satu per satu. Pertemuan itu, katanya, “berfokus pada penguatan konsensus nasional dan pencapaian proyek nasional yang disepakati bersama”.
Tidak semua pihak menyambutnya dengan sikap yang sama. Babiker Faisal, pemimpin aliansi Somoud, mempersoalkan peran kelompok penengah internasional yang menurutnya sudah kehilangan kenetralan. Ia menyebut kelompok itu “bukan lagi payung yang netral” untuk menaungi dialog.
Baca juga: Milisi ADF Terafiliasi ISIS Serang Desa di Kongo, 13 Warga Tewas
Kelompok yang ia maksud adalah Quintet, gabungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Uni Afrika, Uni Eropa, Otoritas Antarpemerintah untuk Pembangunan, dan Liga Arab, yang selama ini berupaya mendorong penyelesaian politik di Sudan.
Perdebatan soal siapa yang boleh ikut
Somoud sendiri adalah aliansi sipil yang menghimpun sejumlah kelompok prodemokrasi. Keberatannya terhadap Quintet menandakan bahwa persoalan Sudan bukan hanya siapa yang duduk di meja, melainkan juga siapa yang berhak menyiapkan mejanya.
Persoalan lain yang membelah adalah daftar peserta. Hamid Mumtaz, mantan Menteri Tata Kelola Federal, menolak keras gagasan menyingkirkan Partai Kongres Nasional dari meja perundingan. Ia menyebut langkah semacam itu “kesalahan yang membawa bencana dan pernyataan yang tidak menyentuh kenyataan politik yang rumit”.
Partai Kongres Nasional adalah kendaraan politik rezim lama yang berkuasa selama tiga dasawarsa sebelum digulingkan pada 2019. Nasib partai itu menjadi salah satu titik sengketa paling keras dalam setiap upaya menyusun ulang peta politik Sudan.
Usulan mencabut tuntutan hukuman mati terhadap tokoh oposisi juga tidak sederhana. Langkah itu bisa dibaca sebagai pembuka jalan bagi mereka untuk kembali ke arena politik, sekaligus sebagai pengakuan bahwa jalur pengadilan sedang dipakai sebagai alat tekan.
Baca juga: WHO: Wabah Ebola di Kongo Sudah Menyebar Sejak Februari, Tiga Bulan Sebelum Diumumkan
Perang yang belum berhenti
Dialog nasional bukan gagasan baru di Sudan. Rumusan serupa berkali-kali muncul sejak 2019, ketika gelombang unjuk rasa menjatuhkan pemerintahan lama, dan berulang kali kandas begitu pembagian kekuasaan antara militer dan sipil dibahas secara rinci.
Angkatan Bersenjata Sudan bertempur melawan Pasukan Dukungan Cepat sejak April 2023. Perang itu menewaskan puluhan ribu orang dan mengusir jutaan penduduk dari rumah mereka, menjadikan Sudan salah satu krisis pengungsian terbesar di dunia saat ini.
Pembicaraan tertutup yang dilakukan al-Burhan berlangsung ketika pertempuran masih terjadi di beberapa wilayah, termasuk di Darfur. Dialog nasional dengan tokoh sipil dan partai politik tidak menyentuh pihak yang sedang diperanginya, sehingga jangkauannya terbatas pada penataan politik di wilayah yang dikuasai militer.
Sejauh ini belum ada tanggal maupun tempat yang ditetapkan untuk konferensi tersebut. Yang sudah terlihat hanyalah tahap paling awal: menghitung siapa yang bersedia datang, dan dengan syarat apa.
Baca juga: Pendaftaran Sekolah Makkah di Gaza Selatan Dibuka, Seribu Murid pada Tahap Pertama
