Cekricek.id — Tujuh puluh tahun lalu, sekitar 20.000 perempuan berjalan bersama di Pretoria untuk menolak undang-undang pas yang mewajibkan warga kulit hitam membawa surat izin ke mana pun mereka pergi. Pawai 9 Agustus 1956 itu kemudian menjadi salah satu tonggak perlawanan terhadap apartheid, dan tanggalnya kini diperingati sebagai Hari Perempuan Nasional.
Sophie Williams-de Bruyn, salah satu pemimpin barisan hari itu, menghadiri peringatannya tahun ini dengan nada yang jauh dari perayaan.
“Bagaimana kami bisa sepenuhnya merayakan kemenangan masa lalu ketika kenyataan hari ini begitu mengecewakan dan menyakitkan?” katanya, seperti dikutip dari Al Jazeera, Selasa (11/8/2026).
Angka yang Membayangi Peringatan
Yang membuat peringatan tahun ini terasa berat adalah data yang menyertainya. Sepanjang Januari hingga Maret 2026, Afrika Selatan mencatat 9.782 laporan perkosaan — kira-kira 108 laporan setiap hari, atau lebih dari empat laporan setiap jam. Pada periode tiga bulan yang sama tercatat 12.590 kejahatan seksual.
Ketimpangan ekonominya bergerak searah. Tingkat pengangguran perempuan pada triwulan I 2026 mencapai 36,4 persen, sementara laki-laki 29,6 persen. Selisih hampir tujuh poin itu bertahan meski perempuan menempati lebih dari separuh penduduk. Di kalangan perempuan kulit hitam Afrika, angkanya naik lagi menjadi 40,5 persen.
Kelompok yang paling terjepit adalah yang termuda. Sebanyak 39,2 persen perempuan berusia 15 hingga 24 tahun tidak bekerja sekaligus tidak sedang menempuh pendidikan atau pelatihan apa pun. Hampir empat dari sepuluh perempuan muda, dengan kata lain, berada di luar pasar kerja maupun ruang kelas pada saat yang bersamaan.
Baca juga: Afrika Selatan Laporkan Israel ke ICC dengan Tuduhan Genosida di Gaza
Presiden Mengakui Jurang Kepemilikan
Presiden Cyril Ramaphosa, yang berbicara dalam peringatan tersebut, mengakui bahwa kesetaraan di atas kertas belum diikuti kesetaraan kepemilikan.
“Perempuan adalah lebih dari separuh populasi kita, tetapi mereka belum memegang bagian yang setara atas kekayaan negeri ini, tanahnya, atau perusahaan-perusahaannya,” ujar Ramaphosa.
Pengakuan itu menyentuh titik lemah yang sudah lama diketahui dalam transisi Afrika Selatan. Undang-undang diskriminatif dicabut sejak 1994, tetapi struktur kepemilikan tanah dan modal yang terbentuk selama puluhan tahun apartheid sebagian besar bertahan utuh. Perempuan berada di lapis paling bawah dari struktur itu, dan perempuan kulit hitam di lapis paling bawah lagi.
Baca juga: Soenting Melajoe, Koran Perempuan Padang yang Menyebut Dirinya Taman
“Ini Bukan Kemerdekaan yang Kami Perjuangkan”
Bagi Williams-de Bruyn, jarak antara janji dan kenyataan itulah yang paling terasa. Ia menutup pernyataannya dengan kalimat pendek yang kemudian banyak dikutip di Afrika Selatan.
“Ini bukan kemerdekaan yang kami perjuangkan,” katanya.
Peringatan ke-70 ini berlangsung ketika generasi yang berjalan pada 1956 nyaris habis. Yang tersisa dari mereka menyaksikan persoalan yang berbeda bentuknya tetapi serupa akarnya — siapa yang menguasai tanah dan perusahaan, dan siapa yang aman berjalan di jalanan pada malam hari.
Baca juga: Pemkab Meranti Terdepan dalam Bentuk Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak
Upacara kenegaraan tetap digelar setiap 9 Agustus, lengkap dengan pidato dan penghargaan. Namun tahun ini pidato presiden dan pernyataan pemimpin pawainya berdiri berdampingan sebagai dua bacaan atas peristiwa yang sama: satu mencatat apa yang belum tercapai, satu lagi menyebut apa yang hilang di sepanjang jalan.
