Cekricek.id — Sebelum ada fakultas keguruan di Palembang, yang ada hanyalah sebuah kursus. Namanya Kursus B.1 Bahasa Inggris, berdiri pada 1 Oktober 1958, dipimpin Ny. Djuariah Akib dengan Amran Halim, M.A., sebagai sekretaris. Kursus itu bertahan sampai 1961. Dari ruang kelas sederhana itulah lahir cikal bakal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya, yang enam dasawarsa kemudian memiliki program doktor dan program studi bersertifikat akreditasi lembaga Jerman.
Perjalanan panjang itu direkonstruksi Syafruddin Yusuf, Muhammad Reza Pahlevi, dan Tomy Wijaya, ketiganya dari Universitas Sriwijaya, lewat artikel Policy Driven Institutional Transformation at FKIP Universitas Sriwijaya (1960–2024): The Confluence of Local Adaptation and National Education Reform in Indonesia, yang terbit dalam jurnal Analisis Sejarah Vol. 15 No. 1 pada 2025. Mereka memakai metode sejarah empat tahap dengan sumber utama arsip lembaga, surat keputusan pemerintah, serta wawancara mendalam dengan tujuh informan kunci: bekas dekan, dosen senior, tenaga administrasi lama, dan alumnus yang mengalami langsung masa peralihan.
Pertanyaan yang mereka kejar bukan sekadar kapan fakultas ini berdiri, melainkan bagaimana kebijakan pendidikan nasional yang tersentralisasi diterjemahkan, ditawar, dan diubah oleh pelaku lokal di Sumatera Selatan selama 1960 sampai 2024. Menurut ketiganya, riwayat kelembagaan pendidikan tinggi selama ini lebih banyak tersimpan sebagai dokumen administratif dan kronologi singkat tanpa dimensi analitis. Kajian sejarah kelembagaan pendidikan tinggi di Indonesia pun masih terbilang jarang.
Panitia Tujuh Orang dan Tiga Jurusan Pertama
Panitia Persiapan Pendirian FKIP Palembang dibentuk resmi pada 7 Juni 1960 dan beranggotakan tujuh orang. Ketuanya R.A. Rani, kepala perwakilan Departemen P.P. dan K. untuk wilayah Sumatera Selatan. Wakil ketuanya Ny. Djuariah Akib, sekretarisnya Amran Halim, dan bendaharanya Madian, ketua pengurus daerah PGRI Sumatera Selatan. Anggota lainnya M. Azwar dari pengawasan pendidikan daerah, R.M. Akil selaku Kepala SMA Negeri I/B Palembang, dan Nuzuar St. Alamsyah.
Strateginya bertahap: mendirikan FKIP swasta lebih dulu, lalu mengusahakan penegerian — jalan yang sudah ditempuh Universitas Sjakhjakirti sebelum menjadi Universitas Sriwijaya. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1960 tentang pendirian Universitas Sriwijaya hanya menyebut tiga fakultas, yakni hukum, ekonomi, dan teknik, tetapi pintu bagi fakultas baru tetap terbuka. Panitia berhasil menyiapkan tiga jurusan untuk diajukan: Bahasa Indonesia, Ekonomi, dan Hukum. Hasilnya keluar sebagai Surat Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 6 Tahun 1961 tertanggal 13 Juni 1961, yang diteken Iwa Kusumasumantri. Terhitung 1 Juli 1961, FKIP Palembang dinegerikan dan masuk ke dalam Universitas Sriwijaya.
Dekrit 1963 dan Hilangnya Nama Sriwijaya
Baru dua tahun berjalan, statusnya dicabut lagi. Pada 3 Januari 1963, Presiden Soekarno mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1963 yang menggabungkan FKIP dan Institut Pendidikan Guru menjadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan, satu-satunya bentuk lembaga pendidikan tinggi keguruan yang diakui. Karena Palembang tidak punya institut keguruan sendiri, FKIP Universitas Sriwijaya dilepas dari induknya dan dijadikan IKIP Bandung Cabang Palembang. Nasib yang sama menimpa Banda Aceh, Palangkaraya, dan Banjarmasin, yang semuanya berubah menjadi cabang IKIP Bandung. Keputusan itu diperkuat dua surat keputusan menteri pada 1964, dan status sebagai cabang bertahan dari 1964 sampai 1969.
Penulisnya membaca perpindahan ini bukan sekadar urusan administrasi. Perubahan tersebut, tulis mereka, bersifat struktural sekaligus simbolik: ia melepaskan ikatan lokal fakultas itu dari Universitas Sriwijaya dan mengalihkannya ke otoritas pendidikan di Bandung. Dalam kerangka institusionalisme historis, momen semacam ini disebut titik kritis, saat sebuah lembaga berbelok arah dan meninggalkan warisan yang membentuk susunan berikutnya.
Tahun 1966, Kursi Koordinator yang Diambil Alih
Guncangan politik nasional setelah peristiwa 1965 masuk ke kampus. Rektor Universitas Sriwijaya diberhentikan di tengah gelombang tuntutan pembaruan, digantikan Kombes Pol. Amir Datuk Palindih yang menjabat 19 April sampai 21 Agustus 1966, lalu Kolonel Dr. Noesmir sampai 1968. Keduanya bukan berasal dari lingkungan akademik, melainkan ditunjuk pemerintah Orde Baru. Pada 1 April 1966, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia mengambil alih kampus IKIP Bandung Cabang Palembang, yang berujung pada pemberhentian jabatan koordinator yang sebelumnya dipegang R.A. Rani.
Kekosongan itu diisi lewat Surat Keputusan Direktur Jenderal Perguruan Tinggi Nomor 6310/Sekret/BUB/66 tertanggal 4 Oktober 1966, yang menunjuk Drs. Usman Gani sebagai Dekan Koordinator sementara terhitung 2 Agustus 1966, lalu dikukuhkan lewat surat keputusan berikutnya pada 20 November 1967. Sisi konflik ini justru luput dari dokumen resmi fakultas. “Narasi birokratis dalam dokumen FKIP sayangnya mengabaikan dimensi konflik,” tulis Syafruddin Yusuf, Muhammad Reza Pahlevi, dan Tomy Wijaya, padahal campur tangan semacam itu berdampak panjang pada budaya akademik dan relasi kuasa di kampus. Ketegangan antara pemerintah pusat dan kampus memang bukan barang baru dalam sejarah politik Indonesia pada dekade itu.
Pecah Dua, Lalu Bersatu Lagi pada 1983
Pada Sabtu, 28 September 1968, Usman Gani menyerahkan lembaga itu kembali kepada Universitas Sriwijaya, diterima H. Djuaini Mukti, M.A. Penggabungan ulang disahkan lewat Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 716/KT/I/SP/69 tertanggal 20 April 1969, yang membelah bekas IKIP Bandung Cabang Palembang menjadi dua fakultas: Fakultas Keguruan dan Fakultas Ilmu Pendidikan. Empat fakultas lama cabang IKIP dibubarkan dan dilebur ke dalam keduanya.
Fakultas Keguruan dipimpin dr. K.H.O. Gadjahnata dan membawahkan delapan jurusan, dari pendidikan bahasa Inggris, bahasa Indonesia, ekonomi, dan kewarganegaraan hingga matematika, biologi, kimia, dan teknik mesin. Fakultas Ilmu Pendidikan dipimpin Usman Gani dengan tiga jurusan: pendidikan umum, bimbingan dan konseling, serta pendidikan luar sekolah. Sepanjang 1969 sampai 1983, lima orang bergantian memimpin Fakultas Keguruan dan empat orang memimpin Fakultas Ilmu Pendidikan. Jurusan Teknik Mesin didirikan pada 1970 oleh Lipurnaim dan kawan-kawan, sedangkan Jurusan Sejarah lahir pada 1971 lewat Makmoen Abdullah, Wenny Makmoen, dan sejumlah sejarawan lain.
Perluasan juga terjadi ke luar Palembang. Pada 1969 dibuka cabang di Kabupaten Lahat yang menyatukan IKIP Dempo yang sudah ada di sana, dan lewat Surat Keputusan Rektor Nomor 722/A/II/1970 tertanggal 31 Maret 1970, IKIP Muara Enim ikut dijadikan cabang. Namun keleluasaan itu ada batasnya. “Fleksibilitas lokal bertahan di dalam struktur birokrasi yang dikendalikan otoritas yang lebih tinggi,” tulis ketiganya, sebab susunan organisasi, kurikulum, dan pengangkatan dekan tetap bergantung pada keputusan pusat.
Penyatuan kembali dua fakultas menjadi FKIP diteken lewat Surat Keputusan Rektor Nomor 2922/PT.11.1.1/c.2.a/1983 tertanggal 5 September 1983. Rapat senat gabungan menetapkan Drs. Zainal Abidin Gaffar sebagai dekan pertama FKIP hasil peleburan, dilantik Rektor Drs. Sjafran Sjamsuddin di Aula Universitas Sriwijaya Bukit Besar, Palembang, pada 10 September 1983. FKIP saat itu memiliki lima departemen dan sebelas program studi, yang setahun kemudian ditata ulang oleh keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 57/DIKTI/Kep/1984 menjadi empat departemen dengan sepuluh program studi. Program teknik dan pendidikan vokasi tidak masuk dalam keputusan itu karena tidak menerima mahasiswa baru sejak 1983 hingga 2005.
Dari Indralaya sampai Jakabaring
Sejak 1983 hingga 2024, delapan orang menjabat dekan. Chaidir Hakam yang memimpin 1990–1994 mendirikan SMA FKg-FIP yang kini bernama SMA Srijaya Negara serta menjalankan Program D-II PGSD dan program penyetaraan guru, sejenis dengan pelatihan guru yang kini digelar fakultas keguruan di daerah lain; pada masanya fakultas memperoleh gedung SPG di kilometer 5,5 dan bekas gedung SGO di Palembang. Lipurnaim yang menggantikannya menggarap infrastruktur Kampus Indralaya yang saat itu baru dibangun, dan meresmikan Masjid Al-Barokah pada 1996.
M. Djahir Basir memimpin dua periode berturut-turut dari 1998 sampai 2005, membuka Program Keahlian Mengajar bagi sarjana nonkependidikan, program ekstensi bagi guru yang belum bergelar sarjana, serta program studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi. Ia dekan pertama yang menempati Gedung Dekanat FKIP yang baru, menggantikan penggunaan sementara Gedung C. Tatang Suhery yang menjabat 2005 sampai 2013 membuka Program Magister Pendidikan Matematika serta program sarjana PGSD dalam bentuk tatap muka dan pendidikan jarak jauh berbasis teknologi informasi untuk menjangkau calon guru di daerah terpencil. Pada 2007, fakultas ini dipercaya menjadi salah satu penyelenggara sertifikasi guru lewat portofolio dan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru bagi guru di Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung. Di masanya pula berdiri Gedung Kuliah D di Indralaya, penambahan lantai Gedung Ogan, dan gedung laboratorium.
Sofendi memimpin dua periode dari 2013 sampai 2021 dengan penekanan pada internasionalisasi: kemitraan dengan universitas di lima benua, pertukaran mahasiswa, riset bersama, seminar internasional, dan praktik lapangan di luar negeri. Sejak 2021, Hartono menjabat dekan dengan capaian antara lain akreditasi internasional AQAS untuk pendidikan bahasa dan ASIIN untuk pendidikan matematika, pembukaan Program Doktor Ilmu Pendidikan, penambahan program Pendidikan Profesi Guru menjadi 15 program, serta pengangkatan tujuh guru besar baru sehingga jumlahnya menjadi 15. Fakultas ini juga menerima hibah lahan sepuluh hektare dari Kementerian Pemuda dan Olahraga di kawasan Jakabaring Sport City untuk mahasiswa program pendidikan kesehatan. Pola pengembangan semacam ini bergema di banyak kampus daerah, termasuk ketika perguruan tinggi di Riau mengukuhkan guru besar barunya.
Kesimpulan ketiga peneliti bernada hati-hati. Perubahan kelembagaan, tulis mereka, tidak selalu mengikuti logika efisiensi administratif atau rasionalitas kebijakan, melainkan kerap dibentuk konteks sejarah, relasi kuasa lokal, dan penolakan simbolik terhadap penyeragaman kebijakan pusat. Mereka juga menyebut FKIP Universitas Sriwijaya lebih lentur menghadapi perubahan politik dan administratif dibandingkan sejumlah fakultas keguruan sejenis, namun tetap terbatas dalam inovasi struktural karena bergantung pada pemerintah pusat — klaim perbandingan ini tidak disertai kajian tandingan terhadap fakultas lain, sehingga sifatnya masih penilaian awal.
Keterbatasan penelitian dipaparkan terus terang: cakupan waktunya berhenti pada 2024 dan akses ke arsip internal lembaga terbatas, sehingga rekonstruksinya berpotensi tidak lengkap dan condong ke sumber resmi. Karena itu penulisnya menyarankan penelitian lanjutan dengan metode sejarah lisan, etnografi kelembagaan, serta studi perbandingan antar-FKIP di berbagai daerah. “Sejarah kelembagaan bukan sekadar masa lalu yang terdokumentasi, melainkan sumber refleksi kritis untuk perancangan kebijakan ke depan,” tulis Syafruddin Yusuf dan rekan-rekannya dalam artikel itu. Masa jabatan Hartono sendiri tercatat berakhir pada Februari 2025.
