Cekricek.id — Pada suatu hari di bulan Agustus 1963, di hadapan mahasiswa University of the Philippines di Manila, Presiden Sukarno menjawab tuduhan yang sudah lama mengikutinya. "Apakah saya komunis karena saya percaya pada Tuhan Yang Maha Esa? ... Kalau orang bilang saya komunis, baiklah, tetapi saya bukan komunis dalam pengertian kata itu yang lazim. Saya seorang Pancasilais! Saya hanya bekerja untuk rakyat Indonesia. Dan saya bekerja keras untuk itu," katanya, sebagaimana dicatat koran-koran terbitan 14 Agustus 1963 yang ditelusuri para peneliti.
Pertanyaan itu bukan sekadar urusan citra. Selama enam tahun Demokrasi Terpimpin, posisi Sukarno di antara Angkatan Darat dan Partai Komunis Indonesia adalah soal hidup-mati bagi seluruh susunan kekuasaan. Tiga sejarawan Universitas Andalas — Israr, Anatona, dan Midawati — membedah hubungan itu lewat artikel Sukarno, the Army, and the PKI during the Guided Democracy Era: A Complex Triangular Relationship (Sukarno, Angkatan Darat, dan PKI pada Era Demokrasi Terpimpin) yang terbit di jurnal Analisis Sejarah Vol. 15 No. 2 pada 2025.
Tiga kaki yang saling mengawasi
Titik berangkatnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan membubarkan Konstituante. Sejak itu, tulis ketiga peneliti, partai-partai politik praktis kehilangan gigi. Masyumi, PSI, bahkan Murba dibubarkan pemerintah. Parlemen hasil pemilu dibubarkan dan diganti Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong yang anggotanya ditunjuk presiden. Tidak ada pemilihan umum sepanjang periode itu.
Sukarno pernah menjelaskan alasannya secara terbuka. Ia menyatakan tidak akan menyelenggarakan pemilu bila hal itu justru memecah persatuan bangsa dan merobek dada rakyat Indonesia, dan ia akan mempertanggungjawabkannya kepada rakyat dan kepada Tuhan.
Pembatasan itu berjalan ke segala arah. Banyak tokoh politik ditangkap dan dipenjara tanpa proses pengadilan, sementara media massa yang dianggap kontrarevolusioner dibredel. Demokrasi Terpimpin sendiri, tulis ketiga peneliti, lahir sebagai reaksi atas apa yang dipandang sebagai kepalsuan dan sifat memecah belah pemerintahan parlementer 1950-an, ketika partai-partai gagal bersepakat tentang dasar negara.
Sebagai gantinya datang ideologi pemersatu. Selain Nasakom — gabungan nasionalisme, agama, dan komunisme — ada Manipol USDEK, akronim dari Manifesto Politik, UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia. Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara bahkan menjadikannya Garis-Garis Besar Haluan Negara.
Pancasila tetap punya tempat, dan Sukarno pernah memperbandingkan hubungan Pancasila dengan Manipol-USDEK seperti hubungan Al-Qur'an dengan hadis. Ia juga terus mengulang bahwa revolusi belum selesai. Daftar slogannya panjang — Gotong Royong, Membangun Dunia Baru, Jalannya Revolusi Kita — dan punya daftar lawan yang sama panjang: liberalisme, "cara berpikir Belanda", "cara berpikir buku teks", individualisme, dan reformisme. Lewat simbol-simbol itulah, menurut ketiga peneliti, terjalin hubungan emosional antara presiden dan berbagai lapisan masyarakat.
Di bawah permukaan, skema Nasakom tidak semulus namanya. Partai kecil menyesuaikan diri, meski ada keluhan atas dominasi tiga partai besar dalam wacana politik. IPKI, misalnya, merasa punya hak yang sama dengan PNI untuk mewakili golongan nasionalis.
Yang tersisa sebagai kekuatan nyata tinggal tiga: presiden, Angkatan Darat, dan PKI. Untuk membacanya, ketiga peneliti memakai teori keseimbangan kekuasaan Hans Morgenthau, yang pada 1948 menulis bahwa keseimbangan kekuasaan dan kebijakan untuk mempertahankannya bukan hanya tak terhindarkan, melainkan juga faktor penstabil yang esensial. Sukarno, dalam pembacaan itu, adalah penyeimbangnya. Tidak semua sejarawan sepakat. Jon Reinhardt, yang juga dikutip, berpendapat PKI bukan faktor utama pada akhir Demokrasi Terpimpin, melainkan justru dijinakkan oleh tatanan berkarakter Jawa yang dibangun Sukarno — sistem politik yang ia sebut "neo-prijaji".
Presiden dan tentara: konflik yang stabil
Mengutip Herbert Feith, ketiga peneliti menyebut Sukarno dan Angkatan Darat pimpinan Abdul Haris Nasution sebagai mitra yang setara, terlibat dalam apa yang Feith sebut "konflik yang stabil" — kerja sama yang berjalan bersamaan dengan persaingan dan ketegangan yang tak pernah padam. Kerja samanya bermula dari pemberlakuan darurat perang pada 1957, yang memperluas peran militer ke urusan sipil sekaligus menandai penerimaan Angkatan Darat atas Sukarno sebagai presiden yang kuat.
Keduanya saling membutuhkan. Sukarno menyumbang reputasi, popularitas, dan legitimasi sebagai kepala negara serta pemimpin revolusi, ditambah kemampuannya mengolah simbol-simbol ideologis. Angkatan Darat menyumbang kekuatan politik yang terorganisasi, satu-satunya yang punya senjata. Tetapi tentara pun perlu Sukarno: kekhawatiran publik terhadap kediktatoran militer murni membuat kehadiran presiden diperlukan sebagai penjamin keabsahan. Angkatan Darat, catat ketiga peneliti, bukan lembaga monolitik dan pernah gagal menjaga kesatuannya ketika mencoba berpolitik sendirian.
Presiden dan PKI: saling memanfaatkan
Hubungan Sukarno dengan Partai Komunis Indonesia digambarkan sebagai model eksploitasi politik timbal balik. Mengutip Rex Mortimer, ketiga peneliti menulis bahwa Sukarno memakai PKI untuk mengukuhkan kekuasaannya, dan sebaliknya partai itu memakai Sukarno untuk memperbesar dirinya. PKI menjadi pendukung paling bersemangat bagi seruan-seruan nasionalis presiden dan alat mobilisasi massa paling efektif, terutama lewat Front Nasional.
Jalan menuju posisi itu panjang. Setelah peristiwa Madiun 1948, PKI memilih pendekatan sabar untuk menjadi partai massa. Empat tokoh muda — Aidit, Lukman, Nyoto, dan Sudisman — menguasai Politbiro pada 1951 dan menjaga citra baru partai serta kebijakan berkolaborasi dengan Sukarno sampai 1965.
Perlindungan presiden bukan sekadar retorika. Ketika sejumlah pemimpin PKI diinterogasi perwira intelijen Angkatan Darat setelah melontarkan kritik terhadap kabinet — termasuk D.N. Aidit dan Nyoto — dan tokoh PKI Sukirman ditahan, Sukarno turun tangan meminta Nasution membebaskan mereka. Pada Agustus 1960, PKI dilarang di Sumatra Utara, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan, sementara kegiatannya dibatasi di Jawa Timur. Sukarno kembali campur tangan, dan meski ada perasaan tak senang di dalam tubuh Angkatan Darat, Nasution memilih mengalah. Kolonel Sukendro, yang dikenal sebagai penggerak utama gerakan anti-PKI, dicopot dari jabatannya dan dikirim ke luar negeri.
Dalam pidato "Tahun Kemenangan" pada 17 Agustus 1962, Sukarno menyindir apa yang disebutnya "komunisme-phobia" — orang-orang yang menurutnya secara apriori membenci dan menentang apa pun yang mereka curigai berhaluan kiri.
Kabinet Nasakom yang tak pernah terwujud
Meski Sukarno berbicara antusias tentang pemerintahan Nasakom sejak 1955 dan PKI terus-menerus menuntut masuk kabinet, hal itu tidak pernah benar-benar terjadi. Ketiga peneliti mengangkat pertanyaan Harold Crouch: apakah Sukarno sungguh ingin mewujudkannya, atau sengaja membuka kemungkinan kabinet berkaki tiga semata sebagai kemungkinan?
Jawaban yang mereka pilih bersifat hati-hati. Sukarno kemungkinan besar mendorong PKI hanya sejauh yang diperlukan bagi tujuan politiknya sendiri. Akibatnya, bagi PKI, langkah terakhir itu mandek selamanya — dan penambahan massa pendukung selama enam tahun Demokrasi Terpimpin terasa kurang berarti tanpa kursi di pemerintahan. Bahkan ada tokoh di lingkaran kabinet Sukarno yang menganggap PKI partai kecil, sebagaimana termuat di koran terbitan Juli 1963.
"Petani berseragam"
Permusuhan PKI dengan Angkatan Darat, tulis ketiga peneliti, berakar pada tragedi Madiun 1948, ketika kaum komunis dan santri saling bunuh dan tentara memandang pemberontakan itu sebagai pengkhianatan terhadap negara yang baru berdiri. Setelah Masyumi dan PSI dibubarkan pada Agustus 1960, Angkatan Darat berubah menjadi garda depan kekuatan antikomunis, didukung kelompok Islam santri. Nahdlatul Ulama menempuh jalan berbeda: ia menjaga keberadaannya dengan mendukung kebijakan Sukarno, antara lain demi menjaga posisi di pemerintahan dan melindungi kepentingan umat Islam di tengah menguatnya PKI.
Alasan permusuhan itu berlapis. Pimpinan Angkatan Darat memandang PKI sebagai kekuatan politik berbahaya, partai antinasional yang tunduk pada tujuan internasional dan dikendalikan kekuatan asing. Berbeda dari presiden, para petinggi militer enggan menerima kemungkinan PKI diintegrasikan ke dalam sistem politik yang ada. Nasution dan sejumlah pemimpin lain juga membenci partai itu karena ideologi ateistiknya dianggap menghina keyakinan agama mereka. Di sisi lain, PKI dipandang ancaman laten justru karena kelebihannya: kemampuan berorganisasi, militansi, dan dedikasi yang kuat pada tujuan perjuangannya.
Menariknya, PKI membedakan perwira dari prajurit. Dalam terbitan partai, prajurit rendahan digambarkan sebagai bagian dari rakyat — "petani berseragam". Partai mengklaim memperoleh tidak kurang dari 30 persen suara dari kalangan prajurit pada Pemilu 1955, proporsi yang jauh melampaui partai mana pun. Ketiga peneliti mencatat angka itu sebagai klaim partai, dengan catatan suara tersebut diduga berasal dari kantong-kantong pasukan yang lunak terhadap PKI.
Pada 1965, PKI menyerang mereka yang disebutnya "kapitalis birokrat" yang menguasai perusahaan-perusahaan Belanda hasil pengambilalihan akhir 1957, serta tuan tanah santri. Namun secara umum, menurut ketiga peneliti, Angkatan Darat tetap institusi yang sulit digoyang PKI. Kebijakan konfrontasi dengan Malaysia justru mengerek popularitas partai itu.
Bahan yang dipakai
Israr dan rekan-rekannya bekerja dengan metode sejarah empat tahap dan menyandarkan sebagian besar uraiannya pada karya klasik Feith, Crouch, Daniel Lev, Ulf Sundhaussen, Guy Pauker, dan Deliar Noer. Bahan primernya berupa koran-koran sezaman yang mereka ambil dari koleksi surat kabar lama di Perpustakaan Nasional Jakarta — di antaranya Harian Rakjat yang berafiliasi dengan PKI dan Duta Masjarakat yang berafiliasi dengan Partai Nahdlatul Ulama. Meski menyebut artikel ini menyajikan data baru, ketiganya tidak mencantumkan bagian yang memaparkan keterbatasan penelitian mereka.
Kesimpulan yang mereka tarik sederhana dan muram. Secara perorangan Sukarno adalah orang paling berkuasa, tetapi secara kelembagaan militerlah yang terkuat. Sistem itu bertahan beberapa tahun terutama karena kepiawaian presiden mengolah kekuatan-kekuatan politik yang terpecah di sekelilingnya. Ketika keseimbangan itu goyah menjelang Gerakan 30 September 1965 — peristiwa yang menurut kalangan militer dan kelompok Islam didalangi PKI — persekutuan yang saling bermusuhan itu berubah menjadi konflik terbuka, dengan satu pemenang dan dua pihak yang kalah.
