Suku Sakai di Mandau, Sudah Sampai Kampus tapi Belum Sejahtera

Cekricek.id — Cerita tentang suku Sakai di Mandau paling mudah dituturkan sebagai garis lurus, dari hutan ke perumahan, dari ladang ke ruang kuliah, dari kepala suku ke kursi dewan. Garis itu tidak selurus kedengarannya, sebab naskah sejarah yang menelusuri perjalanan mereka dari masa Orde Baru sampai Reformasi menyimpan satu kalimat yang menahan cerita itu agar tidak selesai terlalu cepat, sebuah pengakuan yang terselip di antara daftar nama sarjana dan pelantikan kepala suku.

Naskah itu ditulis Maya Syafira Assyfa dan Rusdi dari Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, dengan judul Masyarakat Suku Sakai masa Orde Baru Sampai Reformasi di Proyek Sakai Kecamatan Mandau (1977 - 2020). Artikel tersebut terbit di Jurnal Kronologi Volume 3 Nomor 1 tahun 2021, halaman 66 sampai 78, dan memusatkan perhatian pada tiga bidang, yakni pendidikan, perekonomian, serta sosial-budaya masyarakat Sakai di wilayah Proyek Sakai, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis.

Keduanya memakai metode sejarah empat tahap, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi, dengan sumber tertulis yang dikumpulkan dari Perpustakaan Wilayah Provinsi Riau, Perpustakaan Pusat UNP, jurnal terkait, serta data kependudukan dari Kecamatan Mandau dan Kelurahan Pematang Pudu. Sumber lisannya berupa wawancara dengan kepala suku Sakai Bathin Betuah, kepala suku Sakai Bathin Sumbu Ampai, warga suku Sakai, serta pengurus lembaga adat mereka.

Sebuah Awal Bernama Proyek

Nama Sakai sendiri, menurut naskah itu, diberikan oleh tentara Jepang pada masa pendudukan, sedangkan nama asli suku ini adalah Suku Bathin, sebagaimana dituturkan Muhammad Nasir dalam wawancara tahun 2020. Suku ini mendiami wilayah Bengkalis dan sekitarnya, dan sebutan suku terasing yang lama melekat padanya dirujuk penulis pada Keputusan Menteri Sosial Nomor 69/HUK/1998 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Terasing, yakni kelompok yang hidup terpencil dan kurang terlibat dalam pelayanan sosial, ekonomi, maupun politik nasional.

Titel keterasingan itu, tulis Assyfa dan Rusdi, berakhir pada 1952 ketika pemerintah kabupaten membuat program pemasyarakatan masyarakat Sakai, yang pada 1963 diambil alih pemerintah pusat di bawah Departemen Sosial dengan nama Pembinaan Kesejahteraan Masyarakat Sakai. Namun, bagi orang Sakai yang mendiami wilayah Mandau, program itu baru mereka rasakan pada 1975, dan dua tahun kemudian perumahan bagi mereka diresmikan sebagai titik awal rentang yang ditelusuri naskah ini.

Peresmian pada 1977 itu dilakukan Dinas Sosial bersama bupati Bengkalis, dengan 75 kepala keluarga suku Sakai sebagai penghuni pertama yang ikut program pemerintah. Mereka dibekali rumah, peralatan dapur, peralatan makan, peralatan pertanian, bibit pohon karet, dan makanan pokok yang diberikan berkala selama sembilan bulan, seluruhnya diserahkan kepada kepala suku, Bathin Betuah, untuk dibagikan kepada warga yang memilih menetap, sementara pakaian datang dari sumbangan organisasi masyarakat, perusahaan di Mandau, dan sekolah.

Baca juga Penelitian DNA Membuktikan Kekerabatan Suku Sakai dengan Minangkabau Pagaruyung

Pada masa awal itu, menurut naskah, orang Sakai hidup berkelompok dengan sesamanya dan masih asing dengan penduduk suku lain, sementara semua keputusan yang menyangkut mereka diserahkan kepada kepala suku. Sebelum program pemerintah datang, mata pencaharian mereka sangat bergantung pada hutan, termasuk membuka ladang secara bergotong-royong dengan ubi manggalo sebagai tanaman utama, disertai sayur-sayuran dan cabai, setelah seorang dukun melakukan ritual agar roh halus di dalam hutan tidak merusak ladang tersebut.

Ketika Tanah Berpindah Tangan

Di bidang ekonomi, garis lurus itu mulai berbelok. Ketika Chevron mendirikan perusahaan minyak di Duri, perusahaan itu banyak membeli tanah warga yang mengandung minyak, tak terkecuali tanah masyarakat Sakai, dan seiring tanah terjual kepada Chevron serta perusahaan pemegang HTI dan HGU, naskah itu mencatat orang Sakai makin sulit mencari penghidupan di hutan, yang ditebang untuk memenuhi kebutuhan pabrik kertas lalu ditanami kembali dengan pohon sawit.

Sungai pun, menurut naskah itu, tidak lagi menjadi tempat mencari ikan karena tercemar limbah pabrik milik Chevron dan perusahaan swasta di Duri. Masyarakat Sakai kemudian mengajukan beberapa tuntutan agar mampu bersaing dengan pendatang dan menafkahi keluarga, dan jawabannya berupa pelatihan keterampilan las dan komputer, beasiswa dalam program Anak Asuh Chevron, serta komunitas calistung bagi warga yang ingin melanjutkan Kejar Paket A, B, dan C, sebagaimana dituturkan Johan, Kepala Lembaga Adat Sakai Riau.

Pada dekade 1990-an, tanah di sekitar perumahan Proyek Sakai sudah banyak ditempati dan dimiliki suku pendatang, baik karena jual beli maupun karena pernikahan orang Sakai dengan suku lain. Naskah itu menyebut masa awal Reformasi sebagai masa ketika suku Sakai mulai hidup berdampingan dengan pendatang dari suku Minang, Batak, Jawa, dan lainnya, sehingga sistem budaya dan sistem sosial kehidupan mereka ikut mengalami perubahan yang dicatat penulis di bagian sosial-budaya.

Baca juga Perantau Minang di Duri dan Bayang-bayang PRRI

Perubahan itu paling dekat dengan kehidupan sehari-hari pada urusan pernikahan. Menurut naskah, pernikahan sesuku tidak lagi menjadi keharusan, antara lain karena orang Sakai yang menempuh pendidikan di luar Riau bersentuhan dengan suku lain, terutama suku Minang, dan mereka tidak lagi menikah secara tradisional melainkan melalui Kantor Urusan Agama, sehingga perumahan Proyek Sakai kini banyak ditempati suku lain karena pernikahan, begitu pula wilayah di sekitarnya.

Empat Anak dan Jalan ke Sekolah

Di bidang pendidikan, titik yang dicatat naskah itu jatuh pada 1982, ketika Muhammadiyah Duri memberikan bantuan kepada anak-anak Sakai yang ingin melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi. Ada sekitar empat anak, yaitu Zainal Abidin yang saat naskah ditulis menjabat Bathin suku Sakai, Afrizal Nantan, Arifman Syahril, dan Nurjannah, dan di antara keempatnya hanya Nurjannah yang memutuskan kembali ke Riau, sedangkan tiga lainnya melanjutkan ke jenjang SMA di Sumatera Barat.

Bantuan pendidikan yang terstruktur dan intens, menurut Assyfa dan Rusdi, baru datang setelah Reformasi, lewat program Anak Asuh Chevron dan beasiswa pemerintah untuk Komunitas Adat Terpencil, ditopang program wajib belajar dua belas tahun yang membantu anak-anak Sakai menyelesaikan sekolah hingga tingkat menengah atas. Naskah itu juga memuat dokumentasi SDN 26 Mandau dan SMAN 4 Mandau yang berlokasi di Proyek Sakai, dipotret penulis pada 6 Desember 2020, sebagai sekolah yang mudah dijangkau anak-anak di sana.

Tabel dalam naskah itu mencantumkan enam nama orang Sakai yang menempuh perguruan tinggi pada awal hingga pertengahan 2000-an. Syahril dari Universitas Negeri Riau tercatat sebagai mantan anggota DPRD Kabupaten Bengkalis, Iwandi dari Universitas Islam Riau menjadi anggota DPRD Provinsi Riau, Johan dari kampus yang sama bekerja sebagai karyawan swasta sekaligus Kepala Lembaga Adat Sakai Riau, Amirudin menjadi kepala desa di Kecamatan Bathin Solapan, dr. Srimulyani bertugas di RSUD Duri, dan dr. Hudri membuka klinik di Kecamatan Pinggir.

Di luar tabel itu, naskah menyebut Muhammad Agar Kalipke yang telah menerbitkan buku terjemahan bahasa Sakai–Jerman dan menetap di Jerman, serta Syahril yang tercatat sebagai angkatan pertama penerima bantuan Anak Asuh Chevron. Kedua nama itu dituturkan Johan, Kepala Lembaga Adat Sakai Riau, dan bersama tabel tersebut menjadi bahan utama penulis untuk menyimpulkan bahwa masyarakat Sakai kini sudah mengenyam pendidikan hingga ke perguruan tinggi.

Kalimat yang Menahan Cerita

Namun, di tengah daftar nama itu, naskah Assyfa dan Rusdi memuat pengakuan yang membelokkan arah cerita. “Pembangunan masyarakat Sakai pada masa Reformasi tidaklah sejelas dimasa Orde Baru,” tulis keduanya. Alasan yang mereka berikan adalah bahwa pada masa Reformasi orang Sakai sudah benar-benar melebur ke dalam lingkungan masyarakat luas, sehingga kata terasing yang dahulu disematkan kepada mereka sudah terlepas, sesuatu yang menurut naskah itu tidak lagi terasa sejelas pada masa pemasyarakatan di bawah Orde Baru.

Di situlah persoalannya, karena kalimat berikutnya dalam naskah yang sama tidak ikut merayakan peleburan itu. “Meskipun tak dapat dipungkiri kehidupan masyarakat Sakai pada masa awal reformasi hingga saat ini (2020) masih berada dibawah kata sejahtera,” tulis mereka. Dampak krisis moneter 1998, menurut naskah itu, juga sangat dirasakan suku Sakai, yang ketika itu masih berada pada masa merangkak keluar dari kehidupan di dalam hutannya.

Kalimat itu bersanding dengan pengakuan lain di bagian pendahuluan. “Namun untuk mencapai hal tersebut mereka mengalami suatu proses yang sangat panjang, diantaranya disebabkan oleh masalah ekonomi,” tulis Assyfa dan Rusdi, sebelum menyebut pendidikan dan budaya sebagai persoalan lain. Naskah itu tidak memuat angka pendapatan, jumlah penduduk, atau sebaran warga Sakai menurut jenis pekerjaan untuk mengukur jarak dari kata sejahtera tersebut, dan tidak memaparkan keterbatasan penelitiannya sendiri.

Justru sebaliknya, bagian perekonomian ditutup dengan nada yang lebih lapang. “Saat ini mata pencaharian masyarakat Sakai sudah bervariasi, mereka tidak lagi berburu dan berladang di dalam hutan,” tulis keduanya, lalu menyebut pekerjaan sebagai karyawan swasta, pedagang, pegawai lembaga pemerintahan, peladang, dan peternak, serta mencatat orang Sakai yang mengisi posisi penting di pemerintahan Mandau. Naskah yang sama menyertakan foto kebun ubi kayu milik masyarakat Sakai yang diambil penulis pada 6 Desember 2020.

Baca juga Lembaga Adat Borobudur Tersisih dari Meja Kebijakan

Bathin, Majelis, dan Rumah Adat

Di bidang sosial-budaya, naskah mencatat orang Sakai masih menjaga struktur kebathinan yang dipimpin bathin dan perangkatnya hingga 2020. Pada 2019, pemerintah Kecamatan Mandau melantik tiga kepala suku, yakni Bathin Batuah Sakai Hinduk Betuah, Sutan Batuah Sakai Hinduk Betuah, dan Barombang Petani Sakai Hinduk Beromban Petani, di halaman Balai Adat Lembaga Adat Melayu Riau Kecamatan Mandau, dengan Heri Indra Putra, asisten administrasi sekretariat daerah, mewakili bupati Bengkalis.

Tiga tahun sebelumnya, Majelis Suku Sakai Riau diresmikan bupati Bengkalis Amril Mukminin dengan masa bakti 2016–2021, diketuai Suhardi dan bersekretariat di Proyek Sakai, Kelurahan Pematang Pudu, dengan misi melestarikan nilai seni, budaya, dan kearifan lokal. Pada 2019 pula, pengurus Lembaga Adat Sakai Riau yang diketuai Johan dilantik, dan rumah adat Sakai di Jalan Rangau KM 5 diresmikan dengan penandatanganan prasasti oleh Amril Mukminin.

Suku Sakai dan Pertanyaan yang Belum Dijawab

Kesimpulan Assyfa dan Rusdi merangkum rangkaian pelantikan dan peresmian itu sebagai kepedulian masyarakat Sakai, masyarakat Duri, dan pemerintah daerah untuk melestarikan adat istiadat serta nilai budaya suku Sakai, yang diharapkan menarik minat generasi muda untuk mempelajarinya. Rumah adat di Jalan Rangau pun, menurut naskah itu, diharapkan menjadi tempat wisata budaya agar masyarakat lokal mengenal keberadaan suku Sakai secara mendalam sebagai suku asli Mandau.

Namun, naskah yang sama berhenti pada dua catatan yang tidak pernah dipertemukan, yakni enam nama sarjana yang duduk di dewan, desa, dan rumah sakit, serta pengakuan bahwa hingga 2020 kehidupan orang Sakai masih berada di bawah kata sejahtera. Di antara keturunan 75 kepala keluarga yang pertama menghuni perumahan Proyek Sakai pada 1977, berapa yang berada di sisi daftar sarjana itu, dan berapa yang berada di sisi kalimat tentang kesejahteraan?