Dari Kerusuhan Suwawa 1849 sampai Perebutan Kekuasaan Gorontalo 1942

Cekricek.id — Pada 1849 pecah kerusuhan di Suwawa. Peristiwa itu dicatat sebagai konflik lokal pertama dalam daftar panjang yang disusun para sejarawan Gorontalo.

Sesudahnya menyusul Atinggola pada 1858, lalu Limboto pada 1864. Panipi tercatat 1872, dan Olabu serta Tamuu menyusul pada 1899.

Daftar itu belum berhenti di abad kesembilan belas. Bentrokan di Masjid Jami’ Gorontalo tercatat dua kali, pada 1931 dan 1932.

Rangkaian tanggal itu disusun Joni Apriyanto bersama Yety Rochwulaningsih, Singgih Tri Sulistiyono, dan Haryono Rinardi. Keempatnya dari Program Doktor Ilmu Sejarah Universitas Diponegoro.

Kajian mereka berjudul The Consolidation of The Colonial State and Resistance in Gorontalo, 1908–1942. Artikel itu terbit di jurnal Purbawidya Volume 15 Nomor 1.

Naskahnya diterima redaksi jurnal pada 19 Desember 2025. Revisi terakhir masuk 20 Januari 2026, disetujui tiga hari kemudian, dan terbit pada 10 Juni 2026.

Metodenya metode sejarah dengan empat tahap. Heuristik, kritik sumber, interpretasi, lalu penulisan sejarah, dikerjakan berurutan atas arsip kolonial dan bahan sezaman.

Sumber primernya dokumen pemerintah kolonial dan laporan resmi. Ada pula peraturan kolonial, rekaman arsip, surat kabar, dan tulisan-tulisan yang lahir pada masa itu.

Sebelum 1908: Tanah, Pajak, dan Kerja Paksa

Yang mendahului semua tanggal itu adalah soal tanah. Laporan kolonial mencatat lahan subur Gorontalo diambil ke bawah kendali langsung pemerintah kolonial.

Tanah itu dipakai untuk komoditas ekspor. Kopi, kakao, dan kelapa ditanam di sana, sementara penduduk asli kehilangan lahan atau dipaksa bekerja di perkebunan.

Upahnya sangat rendah, jauh di bawah kebutuhan hidup. Dalam sejumlah kasus, menurut catatan yang dikutip keempat peneliti, kerja itu berlangsung tanpa bayaran sama sekali.

Beban kedua datang dari pajak. Pungutan dikenakan bukan hanya atas hasil pertanian, melainkan juga sebagai pajak kepala yang rata untuk tiap rumah tangga.

Besarannya tidak melihat kemampuan ekonomi. Rumah tangga yang tak sanggup membayar kerap menjual tenaga atau harta bendanya untuk menutup kewajiban itu.

Beban ketiga bernama heerendiensten. Penduduk Gorontalo diwajibkan bekerja tanpa upah untuk jalan, pelabuhan, dan bangunan militer kepentingan kolonial.

Koloniaal Verslag tahun 1888 mencatat kewajiban itu. Waktu kerja produktif hilang, orang terpisah dari keluarga dan sawahnya, dan produksi pangan menurun.

Keempat peneliti menyusun sembilan indikator kemiskinan dalam satu tabel. Tiap indikator disandingkan dengan bentuk konkretnya di Gorontalo, dampaknya, dan sumber arsip yang menopang.

1899: Sebuah Utang Kehormatan Diumumkan di Den Haag

Pada 1899 terbit sebuah artikel di majalah De Gids. Penulisnya Conrad Theodor van Deventer, dan judulnya Een Ereschuld.

Isinya satu tuduhan yang keras untuk zamannya. Kemakmuran Belanda, tulis van Deventer, dibangun di atas pengisapan penduduk jajahan di Hindia.

Dari situ ia menarik kesimpulan. Belanda, menurutnya, punya utang budi yang harus dibayar lewat perbaikan kesejahteraan penduduk pribumi.

Tiga jalan yang ia sebut adalah irigasi, emigrasi, dan pendidikan. Gagasan itu kemudian dikenal sebagai Politik Etis.

Yang terjadi di lapangan, menurut kajian ini, berbeda dari niat awalnya. Politik Etis justru dipakai pemerintah kolonial sebagai alat memperdalam kendali atas jajahan.

Programnya dinilai punya sasaran lain. Irigasi menaikkan produktivitas pertanian, pendidikan menyediakan elit terdidik yang setia, dan pemindahan penduduk memasok tenaga kerja terlatih.

Di Gorontalo hasilnya tidak menyentuh akar persoalan. Ketergantungan ekonomi menguat, pengawasan administratif bertambah, dan penduduk tetap berada di posisi bawah.

1910–1916: Sekolah Dibuka, Murid-Murid Berangkat

Sekolah ELS berdiri di Gorontalo pada 1910. Menyusul kemudian HCS, sekolah kelas dua, lalu HIS pada 1916 dan MULO sesudahnya.

OSVIA tidak dibuka di Gorontalo. Sekolah pamong praja itu ada di Tondano, Makassar, dan Surabaya, sehingga murid-murid harus pergi.

Nani Wartabone menempuh jalur itu. Ia menamatkan HIS Gorontalo, melanjutkan ke MULO Tomohon, lalu pindah lagi ke MULO Surabaya.

Nama-nama lain berangkat ke Makassar. Ismail Datau, Syam Biya, Abdullah Amu, dan Anyone Hadju tercatat melanjutkan pendidikan di OSVIA sana.

Sekolah itu dibuka pemerintah kolonial, tetapi hasilnya berbalik arah. Para lulusannya justru mengenal rahasia kekuatan Eropa dari dalam ruang kelas.

Mereka juga melihat batasnya. Perlakuan istimewa hanya diberikan kepada orang Belanda dan Indo-Eropa, dan kesadaran atas ketimpangan itu tumbuh dari sana.

1912–1935: Organisasi Demi Organisasi

Organisasi pertama yang disebut kajian ini berdiri pada 1912. Namanya Sinar Budi, digagas Husain Katili, Saleha Mina, dan Patihedu Monoarfa.

Kegiatannya pendidikan, diskusi, dan usaha sosial ekonomi. Pemerintah kolonial mengawasinya lewat aparat administrasi setempat karena dinilai berpotensi menumbuhkan sikap nonkooperatif.

Sarekat Islam masuk sesudahnya. Basisnya pedagang pribumi dan komunitas Muslim yang merasakan ketimpangan ekonomi di bawah dominasi kolonial.

Mula-mula kegiatannya berkutat di ekonomi. Lambat laun ia melebar ke ranah politik, dan pengawasan pemerintah kolonial ikut mengetat.

Muhammadiyah memilih jalan lain. Dakwah, pendidikan, dan layanan sosial jadi strateginya, lewat sekolah, masjid, dan lembaga kesehatan yang didirikan.

Karena tidak masuk politik praktis, ruang geraknya relatif lebih longgar. Pengawasan tetap ada, terutama atas kurikulum sekolah dan jaringan organisasinya.

Nahdatussyafiyah berdiri pada 1935 atas prakarsa Salim Bin Djindan. Fokusnya pendidikan agama dan penyebaran paham Ahlus Sunnah wal Jamaah mazhab Syafi’i.

Pendekatannya nonkonfrontatif, sehingga tidak memancing tindakan represif. Kajian ini tetap membacanya sebagai bentuk perlawanan kultural terhadap hegemoni kolonial.

PNI didirikan Sukarno pada 1927. Nani Wartabone membawanya ke Gorontalo setahun kemudian, dan pengawasan intelijen kolonial langsung mengikuti.

Pembubarannya datang tak lama kemudian, pada 1929. Partindo meneruskan langkahnya dan menghadapi tekanan yang lebih keras, termasuk penangkapan aktivis dan pembatasan kegiatan.

1923–1932: Pengawasan, Larangan, dan Bentrokan

H.O.S. Tjokroaminoto datang ke Gorontalo pada 1923. Tujuannya membangkitkan kesadaran politik, dan kunjungan itu diawasi ketat karena dikhawatirkan menyebarkan pengaruh ideologis.

Bentrokan di Masjid Jami’ terjadi pada 1931 dan 1932. Pemicunya pidato politik yang dinilai melanggar larangan kolonial atas kegiatan politik pribumi.

Larangan itu punya bentuk yang jelas. Rapat dilarang, wacana politik disensor, dan ancaman penangkapan dipakai dengan alasan menjaga ketertiban umum.

Pers ikut jadi arena. Surat kabar Sinar Gorontalo dan Sinar Merdeka memuat kritik sosial atas kebijakan kolonial, dan jawabannya sensor serta pelarangan terbit.

Satu saluran lagi lebih sulit dibungkam. Tanggomo, tradisi lisan Gorontalo, menyampaikan kritik lewat bait bersayap yang tidak mudah dijerat aturan sensor formal.

1942: Kekuasaan Berpindah

Kabar kekalahan Belanda oleh Jerman sampai lewat siaran radio. Berita itu mendorong para aktivis Gorontalo mempercepat konsolidasi politik mereka.

Pemerintah kolonial menjawab dengan politik bumi hangus. Kebijakan itu, tulis keempat peneliti, justru memancing perlawanan terbuka.

Pertemuan Sawo Manila jadi titik penentu. Di sana para pemimpin pergerakan menyusun tindakan konkret terhadap kekuasaan kolonial.

Pada 1942 kekuasaan Belanda di Gorontalo direbut. Nani Wartabone dan R.M. Koesno Danoepojo disebut memanfaatkan momen itu di awal tahun tersebut.

Kesimpulan kajian ini menolak membaca peristiwa itu sebagai buah perang dunia semata. Runtuhnya kekuasaan kolonial disebut sebagai puncak perjuangan lokal yang tumbuh berpuluh tahun.

Baca juga Ketika Haji Merah Menyerang Muhammadiyah dari Mimbar dan Koran

Rekomendasi para penulisnya satu hal. Penulisan sejarah Indonesia perlu lebih banyak memuat perspektif lokal agar narasi nasionalnya lebih beragam.

Mereka juga meminta penelitian lanjutan. Arsip daerah, surat kabar, dan kesaksian lisan masa kolonial di Gorontalo disebut belum tergali seluruhnya.

Ada beberapa hal yang perlu dicatat dari artikel ini sendiri. Judulnya membatasi kajian pada 1908 sampai 1942, tetapi uraiannya melewati batas itu di dua arah.

Bagian penguatan negara kolonial dibuka dengan frasa awal abad kesembilan belas. Sumber-sumber yang dipakai di bagian itu bertahun 1864 sampai 1899.

Daftar konflik lokalnya pun dimulai jauh sebelum 1908. Suwawa 1849 dan Limboto 1864 berada di luar rentang yang dijanjikan judul.

Baca juga 762 Walandi di Kadjawen, Hanya 30 Dekat Pakempalan

Ada pula singkatan yang dibiarkan tanpa penjelasan. WSG disebut sebagai konflik tahun 1932, tetapi kepanjangannya tidak pernah diuraikan.

Rujukan nomor halaman untuk peristiwa 1942 juga berasal dari brosur dan terbitan 1953. Arsip Belanda sezaman untuk peristiwa itu tidak dikutip langsung.

Nani Wartabone sekali disebut dengan kata ganti perempuan dalam versi Inggrisnya. Ia adalah tokoh laki-laki, dan penyebutan itu tampak sebagai kekeliruan penyuntingan.

Baca juga Sepuluh Sen Melihat Orang Jawa di Osaka 1903

Tabel indikator kemiskinannya memuat beberapa salah ketik. Kata poverty tertulis proverty, dan sources tertulis sorces di kepala kolom.

Terlepas dari itu, susunan tanggalnya rapat dan bersumber. Dari Suwawa 1849 sampai perebutan kekuasaan 1942, rangkaiannya bisa ditelusuri satu per satu.