Cekricek.id — Selama puluhan tahun sejarawan menulis Pulau Jawa dari pantai utaranya. Di sanalah pelabuhan besar berdiri, di sanalah kapal berlabuh, di sanalah kota tumbuh dan arsipnya menumpuk. Pantai selatan tinggal di pinggir cerita, dianggap sepi dan, dalam kepercayaan sebagian orang Jawa, angker. Susanto Zuhdi, sejarawan yang menulis buku tentang Cilacap pada 2016, menyatakan Cilacap sebagai wilayah terpencil di pantai selatan tidak memiliki perdagangan seaktif pantai utara. A.B. Lapian, yang menulis kata pengantar edisi pertama buku itu, menyebut pantai selatan kerap dipandang angker karena mitos dan rahasia yang berkembang di kalangan masyarakat Jawa.
Empat sejarawan Universitas Diponegoro mengambil sisi yang justru ditinggalkan itu. Ilham Nur Utomo, Fauzan Syahru Ramadhan, Khairana Zata Nugroho, dan Desi Susanti dari Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya menulis Malaria Control and Medical Services in Cilacap Under Dutch Colonial Rule in the Early 20th Century, terbit di jurnal Purbawidya Volume 15 Nomor 1 tahun 2026 pada halaman 223 sampai 236. Mereka memakai metode sejarah empat tahap dan meminjam teori biopower dari Michel Foucault, yang menempatkan aspek biologis manusia di bawah pengawasan negara. Yang mereka cari sederhana: apa yang dilakukan pemerintah kolonial ketika malaria mewabah di kabupaten itu.
Daftar Isi
Zuhdi, Lapian, dan Pantai yang Ditinggalkan
Anggapan bahwa Cilacap sepi tidak bertahan di hadapan arsip surat kabar. Cilacap justru memiliki pelabuhan terbesar sepanjang pantai selatan Jawa pada masa kolonial, dan De Locomotief pada 1907 menyebutnya salah satu pelabuhan utama di Jawa, tempat kapal berbagai ukuran bersandar. Kabupaten itu bagian dari Keresidenan Banyumas dan pada awal 1930-an terbagi ke dalam Distrik Majenang, Sidareja, Cilacap, dan Kroya. Nusakambangan melindunginya dari gelombang Samudra Hindia. Yang juga ada di sana, dan jarang masuk cerita pelabuhan, adalah rawa, tempat nyamuk pembawa malaria berkembang biak.
Kajian-kajian sebelumnya menyentuh Cilacap dari sisi lain. Zuhdi membahas dinamika Pelabuhan Cilacap dan hanya menyinggung fasilitas kesehatan serta malaria secara singkat karena bukan itu topik utamanya. Iwan Hermawan membahas jalur kereta api Batavia-Cilacap. Bahagio Rahardjo dan rekan-rekannya membahas gaya hidup orang Eropa di Cilacap pada masa kolonial. K. Stutje menulis tentang Penjara Nusakambangan yang secara administratif termasuk kabupaten itu, dan menjelaskan sebagian tahanan hidup dengan standar kesehatan yang sangat buruk sehingga banyak yang jatuh sakit. Kesehatan penduduk kabupatennya sendiri belum pernah jadi pokok bahasan.
1906-1907: Angka dr. Vogel
Wabah pertama yang terekam kuat datang pada 1906 sampai 1907, dan angkanya sampai ke Belanda lewat koran. Pada Januari 1907 seorang dokter di Cilacap dan beberapa daerah seperti Majenang melaporkan jumlah kematian akibat malaria pada November dan Desember 1906 serta Januari 1907 mencapai 10 persen penduduk setiap tahun, sebagaimana dimuat De Avondpost. Dokter bernama Vogel melaporkan hal yang lebih tajam lagi lewat Soerabaijasch Handelsblad: Cilacap terserang malaria lebih parah daripada Semarang, dengan jumlah kematian mencapai 10 persen penduduk kabupaten itu.
Baca juga NASA: Mikroba Manusia Bisa Bertahan di Kutub Selatan Bulan
Yang menarik, korbannya tidak berhenti di penduduk pribumi. Serdadu Eropa dalam ketentaraan kolonial ikut terjangkit, dan yang tidak terinfeksi pun berada dalam kondisi fisik lemah. Hal itu terlihat jelas pada latihan jarak jauh: banyak serdadu harus berhenti pada hari pertama karena masalah kesehatan, dan latihan yang direncanakan berhari-hari terpaksa dipotong karena terlalu banyak yang sakit, seperti dilaporkan Het Vaderland pada 1907. Laporan itu memaksa pemerintah kolonial memikirkan ulang rencana membangun barak di Cilacap.
Reputasi buruk itu melekat sampai jadi ukuran. Ketika kasus malaria melonjak di Sorolangun pada 1901, De Locomotief menyebut daerah itu rawan malaria setara Cilacap. Perbandingan semacam itu berjalan dua arah dan menyimpan ironi: Semarang adalah kota industri besar dengan pelabuhan kelas satu dan fasilitas lebih baik, sedangkan pertumbuhan penduduk Cilacap tidak sebesar itu, tetapi angka malaria Cilacap justru dilaporkan lebih tinggi.
1918-1919: Influenza Ikut Datang
Gelombang berikutnya datang berlapis. Pada 1918 sampai 1919 lonjakan besar kasus malaria berbarengan dengan influenza. Sebuah laporan pada 1919 menggambarkan kondisi lingkungan Cilacap sangat buruk: sampah menumpuk di tepi jalan dan nyamuk beterbangan bebas, sebagaimana dimuat Sumatra-Bode. Jumlah kematian akibat malaria masih sangat tinggi pada akhir 1919, meski tidak setinggi tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah membantah adanya kematian berulang di Cilacap, sementara laporan koran menunjukkan angka kasus dan kematian yang tinggi.
Di sinilah para penulisnya mengaku kesulitan, dan mengakuinya terbuka. Data statistik yang mendukung laporan-laporan koran itu sukar diperoleh. Untuk lonjakan awal 1935 pun, pemberitaan luas tidak disertai angka kasus maupun angka kematian. Kesimpulan bahwa Cilacap daerah rawan malaria akhirnya bersandar pada berita dan laporan petugas kesehatan, bukan pada deret statistik. Residen Banyumas J.J. Helsdingen dalam laporannya menyebutkan kasus malaria ditemukan di pesisir Kabupaten Cilacap pada dasawarsa 1920-an, dan catatan seperti itulah yang tersisa.
1935: dr. Theunissen dan Pil Kina
Wabah 1935 datang di awal tahun bersama musim hujan, dan kali ini pemerintah mengirim orangnya sendiri. Kepala Dienst der Volksgezondheid, dokter bernama Theunissen, dibantu dokter-dokter setempat, menyelidiki sebab naiknya kasus tahun itu. Laporan kasus terus bertambah, antara lain dari Distrik Kroya seperti dimuat Pemandangan. Kasus dilaporkan menurun pada Maret 1935 sampai akhir tahun itu, tetapi Cilacap tetap terserang malaria pada tahun-tahun berikutnya.
Baca juga Kandang Maggot BSF Padang Berhenti, Apa Sebabnya
Obatnya dibagikan cuma-cuma, dan alasannya bukan kemurahan hati semata. Ratusan pil kina dibagikan kepada penduduk Distrik Cilacap yang jumlahnya mencapai 145.000 jiwa. Pembagian gratis itu dilakukan karena penduduk pribumi miskin dan tidak mampu membeli obat, dan menurut paper ini hal itu memperlihatkan sisi lain kehidupan Cilacap masa kolonial: penduduknya bukan hanya menanggung penyakit menular, tetapi juga hidup dalam kemiskinan.
Rumah sakitnya satu, dan asalnya militer. Rumah sakit militer Cilacap mulai melayani masyarakat umum pada 1896, tetapi fasilitas kesehatannya minim dibanding rumah sakit lain di Keresidenan Banyumas seperti Gombong, Purwokerto, dan Purbalingga, sebagaimana ditulis De Preanger-Bode pada 1916. Karena itu rumah sakit Cilacap tidak sanggup menangani jumlah pasien yang tinggi. Pencegahan diusahakan lewat jalur lain: dokter Gothein, dibantu dokter Angka, dokter Umar, dan yang lain, menggerakkan kursus kesehatan bagi guru di Cilacap, Kroya, Banyumas, Purwokerto, dan Banjarnegara, yang lalu menyebarkan penyuluhan bergambar kepada masyarakat.
Uang yang dikeluarkan untuk lingkungan jauh lebih besar daripada untuk obat. Pada paruh kedua 1920-an, Dinas Kesehatan Rakyat mengeluarkan f 700.000 untuk perbaikan sanitasi di Cilacap, meliputi dataran rendah tepi Sungai Yasa, penutupan parit tempat nyamuk berkembang biak, dan pengeringan kawasan sepanjang Sungai Panggang. Perbaikan kecil di dusun-dusun dianggarkan f 10.000, dan perbaikan di Nusakambangan dikerjakan pada 1929. Proyek assainering berlanjut lewat De Provinciale Waterstaat van Midden-Java sampai awal 1930-an, termasuk anggaran f 500 pada 1933 untuk meratakan lahan yang diduga rawa di kawasan pelabuhan.
Hasilnya tidak dianggap memadai oleh pelaksananya sendiri. Paper ini mencatat pemerintah daerah dan Dinas Kesehatan Rakyat tidak menilai perbaikan sanitasi itu membawa hasil yang berarti, padahal proyek tersebut dijalankan di tengah tekanan depresi ekonomi 1930-an yang meruntuhkan perekonomian dunia.
Boomgaard, Wasino, dan Rantai yang Belum Putus
Cara membaca angka-angka itu punya sejarahnya sendiri. Peter Boomgaard pada 1993 memberi tinjauan sejarah dan sosiologis atas perkembangan layanan kesehatan di Jawa masa kolonial, sekaligus mengkritik pendekatan sejarah medis kolonial yang cenderung kuratif atau institusional, yang hanya memandang organisasi layanan medis kolonial dan keberhasilan kampanye kesehatan. Kajian Cilacap ini berdiri di sisi kritik itu. Ia tidak menghitung berapa pil kina yang berhasil, melainkan menanyakan untuk siapa pil itu dibagikan.
Baca juga Museum Purbakala Bumiayu, Tumbuh dari Halaman Rumah
Jawabannya sejalan dengan temuan di tempat lain. Wasino dan rekan-rekannya pada 2025 menyimpulkan penyebaran penyakit di Medan dan kawasan perkebunan tembakau Sumatra Timur dipengaruhi secara signifikan oleh pola permukiman yang segregatif dan stratifikasi buruh, sehingga tampak ketimpangan struktural dalam pembentukan kebijakan medis. Endah Sri Hartatik dan rekan-rekannya pada 2025 menunjukkan struktur sosial yang memungkinkan segregasi mendahulukan kesehatan orang Eropa sebagai warga kelas satu. Budi Agustono dan rekan-rekannya pada 2025 memeriksa malaria di Semarang, kota yang jauh lebih besar dan lebih tertata daripada Cilacap.
Kesimpulan paper ini menempatkan Cilacap sebagai mata rantai paling ujung dari deretan itu. Intervensi kesehatan pemerintah kolonial dinilai semata-mata melayani kepentingan ekonominya sendiri, sehingga pemberantasan malaria tidak pernah dijalankan optimal karena diukur untung rugi. Akibatnya Cilacap menjadi salah satu daerah dengan tingkat kesehatan masyarakat paling rendah, justru di tengah Politik Etis dan denyut kegiatan ekonomi di pesisirnya.
Rantai itu belum putus. Pada 2022 Aprilia Sugesti dan Dwi Haryatmi masih mengidentifikasi Plasmodium malariae pada penduduk Kabupaten Cilacap, hampir sembilan puluh tahun setelah ratusan pil kina dibagikan gratis di distrik yang sama.
