Cekricek.id — Pada 1903, insinyur Belanda Henri van Kol berkeliling Hindia Belanda untuk melihat sendiri keadaan penduduk di tanah jajahan. Angka yang ia bawa pulang muram. Dari 75.833 orang Eropa di Jawa dan Madura, sebanyak 51.379 orang di antaranya berdarah campuran Indo-Eropa, dan 17.000 orang hidup melarat. Van Kol menghitung jumlah itu setara 22 persen dari seluruh penduduk Eropa di Jawa dan Madura, sekaligus 33 persen dari total penduduk Indo-Eropa di Hindia Belanda.
Sembilan tahun kemudian, sebagian dari orang-orang itu menjadi basis massa partai politik pertama di Hindia Belanda.
Perjalanan dari kemelaratan ke gerakan politik itu ditelusuri Khairana Zata Nugroho, Fauzan Syahru Ramadhan, Keke Pahlevi Daradjati, dan Desi Susanti, keempatnya dari Universitas Diponegoro, lewat artikel Trajectory of Indo Political Movements and Indis Nationalism in the Dutch East Indies yang terbit di jurnal Analisis Sejarah Vol. 15 No. 2 pada 2025.
Baca juga: Tiga Serangkai
Anak-anak yang Tidak Diakui
Orang Indo sudah ada sejak masa Vereenigde Oost Indische Compagnie, lahir dari hubungan antarras yang di Hindia Belanda umumnya terjadi antara laki-laki Eropa dan perempuan Asia. Sebutan untuk mereka bermacam-macam: mistiezen, liplap, kleurlingen, Indo-Europeanen. Sepanjang abad ke-19, banyak anak Indo tidak diakui ayahnya dan tumbuh dalam kemiskinan. Menjelang akhir abad itu mereka dikenal sebagai Indo-pauper dan dianggap masalah sosial-politik yang perlu ditangani pemerintah kolonial.
Cara pandang kolonial terhadap mereka keras. Anak hasil hubungan antarras, terutama dari pergundikan, dilihat sebagai bukti kemerosotan moral orang Eropa yang membawa sifat-sifat yang dianggap tidak diinginkan dari ibu Asianya. Mereka bahkan dipandang berbahaya bagi imperialisme Belanda justru karena sifat yang dianggap diwariskan itu.
Tekanan bertambah pada awal abad ke-20. Pembukaan Terusan Suez pada 1869 dan kemajuan teknologi transportasi memperlancar arus migrasi dari Eropa. Administrator, dokter, dan insinyur Eropa berdatangan untuk memodernkan koloni, dan memandang anak-anak berdarah campuran dengan sebelah mata. Perempuan-perempuan Eropa menyusul, dan koloni berubah menjadi masyarakat yang makin Eurosentris dengan pemisahan ras serta pelapisan sosial yang tegas. Sentimen itulah, menurut keempat peneliti, yang justru menumbuhkan kesadaran kolektif dan solidaritas di kalangan orang Indo yang terpinggirkan.
Komisi Kemiskinan dan Angka yang Tidak Utuh
Pada 1902 pemerintah kolonial membentuk De Pauperisme-Commissie, komisi yang menyelidiki kemiskinan di kalangan orang Eropa di Hindia Belanda. Komisi serupa pernah dibentuk pada 1872. Laporan komisi 1902 menunjuk kebijakan ekonomi liberal sejak 1870 sebagai pemicu gelombang imigran Eropa baru yang, dalam kalimat laporan itu, datang untuk “merampas roti dari mulut orang Indo-Eropa”.
Laporan itu juga menggambarkan sebab kemelaratan yang berlapis. Generasi Indo terdahulu tidak diberi kesempatan berkembang secara intelektual karena pendidikan pada masa itu kurang dihargai dan Kompeni tidak merasa perlu membiayainya. Jalur keterampilan tangan pun tertutup, sebab pertukangan Eropa di Batavia dan tempat lain hampir seluruhnya diisi tukang yang direkrut langsung dari negeri induk. Layanan pemerintah sebagian besar tidak dapat mereka akses, perdagangan lesu, dan setelah golongan tukang Eropa runtuh, kerajinan berpindah ke tangan penduduk pribumi dan Tionghoa.
Komisi memperkirakan 9.381 jiwa orang Eropa dan Indo hidup dalam kemiskinan. Persentase kemiskinan di Jawa dan Madura rata-rata di bawah 20 persen, dengan angka tertinggi 18,8 persen di Kedu. Keempat peneliti mencatat data itu punya batas yang jelas: tidak menjelaskan berapa banyak Indo-pauper dibanding keseluruhan penduduk Indo, tidak mencakup Batavia dan sekitarnya yang justru permukiman Eropa terbesar, dan memasukkan bekas serdadu Eropa yang jatuh miskin.
Politik Etis yang Berbalik Arah
Politik Etis yang diumumkan Ratu Wilhelmina pada 1901 memperluas irigasi, migrasi, dan pendidikan Barat bagi penduduk pribumi. Bagi pemerintah kolonial, program itu berbalik arah. Pendidikan Barat melahirkan kaum terpelajar pribumi yang menuntut kesejahteraan dan pendidikan untuk semua orang, dan gagasan kemajuan itu berkembang menjadi percik pertama nasionalisme.
Bagi orang Indo, akibatnya lain lagi. Lulusan pribumi mulai mengisi jabatan administratif di perusahaan swasta dan pemerintahan yang sebelumnya disediakan bagi orang Eropa dan Indo, sementara pemilik lahan cenderung memilih orang Eropa totok. Himpitan pada urusan penghidupan itulah yang menurut artikel tersebut mengendap menjadi sebab penting lahirnya gerakan perlawanan.
Seorang jurnalis Indo, G. J. Andriesse, membedakan orang Belanda yang datang mencari kekayaan lalu pulang, yang disebut trekker, dengan mereka yang menjadikan Hindia rumah tetap, yang disebut blijver. Andriesse mengusulkan pembentukan perkumpulan bernama Indische Bond agar orang Indo dan pribumi punya hak yang sama mengurus wilayah mereka sendiri. Baginya, Jawa adalah tanah air orang Indo sama seperti bagi penduduk pribumi.
Indische Bond berdiri di Batavia pada 4 Oktober 1898 sebagai organisasi sosial-ekonomi pertama yang mewadahi kepentingan orang Indo, meski keanggotaannya dibuka bagi semua orang Eropa di Hindia dan karena itu melenceng dari gagasan awal Andriesse. Program pertanian kecil-kecilan untuk mengatasi kemiskinan gagal, lalu perkumpulan itu beralih ke pendidikan praktis. Popularitasnya surut, dan pada 29 Oktober 1907 lahir Insulinde di Bandung, organisasi nonpolitik yang terbuka bagi semua orang Indo berusia 18 tahun ke atas yang mengakui Hindia sebagai tanah airnya. Rencana penggabungan keduanya sempat muncul pada 1911, tetapi tidak pernah terwujud. Pada Maret 1912 Indische Bond ditata ulang di bawah Karel Zaalberg, pemimpin redaksi surat kabar Bataviaasch Nieuwsblad.
Douwes Dekker dan Hindia untuk Orang Hindia
Ernest François Eugène Douwes Dekker lahir di Pasuruan pada 1879 dari ayah Belanda dan ibu berdarah Jerman-Jawa. Ia kerabat Eduard Douwes Dekker, penulis Max Havelaar yang memakai nama pena Multatuli. Bekerja di perkebunan tebu dan kopi, ia menyaksikan langsung buruh pribumi diperlakukan keras dan tidak adil. Pada 1900 ia menjadi sukarelawan dalam Perang Boer Kedua di Afrika Selatan, tertangkap, dan ditahan di Ceylon selama dua tahun sebelum kembali ke Jawa pada 1903. Ia lalu menjadi redaktur di sejumlah penerbitan.
Pengalaman perang itu mempertajam sikapnya terhadap kolonialisme. Pada Mei 1908 ia menulis artikel berjudul Hoe kan Holland het spoedigst zijn koloniën verliezen? atau bagaimana Belanda secepatnya kehilangan koloninya. Di situ ia menyebut Politik Etis sebagai kebijakan yang tidak peduli dan tetap tidak akan mencegah kekacauan politik di Hindia. Kekacauan itu, menurut dia, bisa dihindari kalau Hindia diberi otonomi dari pemerintah kolonial di Belanda.
Indische Bond dan Insulinde dinilainya kurang radikal. Maka pada 25 September 1912 di Bandung ia mendirikan Indische Partij, yang oleh keempat peneliti disebut partai politik pertama di Hindia Belanda. Keanggotaannya dibuka bukan hanya untuk orang Indo, melainkan juga pribumi dan Tionghoa. Bersama Soewardi Soerjaningrat, nama yang belakangan dikenal luas sebagai Ki Hadjar Dewantara, dan Tjipto Mangoenkoesoemo, ia menjadi bagian dari Tiga Serangkai.
Baca juga: Ki Hajar Dewantara
Untuk menyatukan semua golongan, Douwes Dekker memakai istilah Indiërs atau orang Hindia. Dalam anggaran dasarnya, Indische Partij menyebut tujuan memupuk nasionalisme Hindia. Di majalah Het Tijdschrijft edisi 15 Mei 1912 ia menjelaskan propagandanya sendiri: “Tuan, tahukah Anda program politik kami? Tiga kata sudah cukup: Hindia untuk kami! Kami yang menetap di sini (blijvers), kami yang memindahkan kampung halaman ke negeri ini (kolonisten), kami pribumi! Bagi kami, tanah ini adalah hak kelahiran kami. Hindia untuk orang Hindia!”
Dalam pertemuan di Bandung, ia menyebut berdirinya partai itu sebagai sebuah pernyataan perang dan sebagai cahaya yang melawan kegelapan, kebaikan melawan kejahatan, peradaban melawan tirani, serta budak pembayar pajak kolonial melawan pemerintah kolonial pemungut pajak. Rumusan itu dikutip keempat peneliti dari buku An Age in Motion: Popular Radicalism in Java, 1912–1926 (1990).
Gagasan Indiërs memikat banyak orang, terutama kalangan Indo-pauper. D. A. Rinkes, penasihat urusan pribumi pemerintah kolonial, melaporkan pendukung Douwes Dekker datang dari kelas menengah sampai proletar. Pada Maret 1913 anggota Indische Partij dilaporkan sekitar 7.000 orang, 5.500 di antaranya orang Indo, sebagian besar pekerja rendahan di perkeretaapian dan pelabuhan. Semarang menyumbang 18 persen keanggotaan, dengan 19 persen anggota di kota itu berasal dari kelas pekerja, banyak di antaranya anggota serikat buruh kereta api VSTP.
Umurnya pendek. Pemerintah kolonial khawatir gagasan kemerdekaan partai itu suatu hari memengaruhi penduduk pribumi yang saat itu masih setia kepada pemerintah. Pada April 1913 Indische Partij dinyatakan subversif dan membubarkan diri. Tiga Serangkai diasingkan ke Belanda.
Baca juga: Bandit Sosial, Protes Petani Jawa Zaman Kolonial
Insulinde dan Ujung Jalan
Sebagian anggota Indo pindah ke Insulinde, yang berkembang menjadi organisasi sosialis terbuka bagi siapa pun penduduk Hindia. Setelah kongres di Semarang, sastra sosialis diterjemahkan ke bahasa Melayu untuk menjangkau massa seluas mungkin, dan para anggota mulai saling menyapa dengan sebutan kamerad. Pada 1914 ISDV, organisasi sosialis pimpinan Henk Sneevliet, berafiliasi dengan Insulinde. Afiliasi itu tidak lama. Insulinde menginginkan kebebasan dan kemakmuran lewat kontrak dengan Jepang dengan konsep Asia untuk orang Asia, sementara ISDV membayangkan kemerdekaan lewat perubahan masyarakat kapitalis menjadi sosialis dengan pemerintahan demokratis. Keduanya berpisah pada Juni 1916.
Insulinde lalu meredam radikalismenya dan memilih jalan parlementer, terutama setelah diumumkannya pembentukan Volksraad sebagai saluran aspirasi rakyat. Tjipto Mangoenkoesoemo, yang diizinkan pulang dari pengasingan pada 1914 karena alasan kesehatan, menggerakkan propaganda yang menaikkan keanggotaan hingga 6.000 orang sepanjang 1917. Ketika Volksraad terbentuk pada Mei 1918, dua anggota Insulinde duduk di sana: Tjipto Mangoenkoesoemo dan J. J. E. Teeuwen.
Douwes Dekker kembali ke Hindia pada 6 Juli 1918, menjadi wakil sekretaris pengurus pusat Insulinde sekaligus pemimpin redaksi De Beweging. Ia berkeliling Jawa membawa pidato berjudul Een Natie in de Maak atau sebuah bangsa yang sedang dibentuk, disokong terbitan Insulinde serta koran-koran berbahasa Melayu seperti Soeara Rakjat, Kemadjoean Hindia, dan Pahlawan. Saat ia berkunjung ke Surakarta pada Mei 1919, pemerintah kolonial mulai mengawasinya. Setelah pengawasan itu berakhir, ia memutuskan mundur dari kepengurusan Insulinde.
Pada kongres nasional 1919 di Semarang, Insulinde memecah strukturnya menjadi dua kepala: Nationaal Indische Partij untuk anggota Indo dan Sarekat Hindia untuk anggota pribumi. Tujuannya mirip Indische Partij, yaitu menumbuhkan cinta tanah air bagi semua Indiërs, membangun kerja sama atas dasar hak dan kewarganegaraan yang setara, serta menyiapkan Hindia sebagai bangsa merdeka. Namun organisasi gabungan itu justru berkembang menjadi gerakan bagi penduduk pribumi, sementara kepentingan Indo bergeser ke Indo-Europeesch Verbond yang berdiri pada 1919. Ketika permohonan pengakuan badan hukum diajukan pada 10 April 1923 dan ditolak pemerintah, yang datang justru tawaran pembubaran. Pengurus menerimanya.
Gerakan Dibaca dengan Kacamata Sosiologi
Keempat peneliti menyusun narasi itu dengan metode sejarah yang dipadu pendekatan sosiologi, khususnya teori perilaku kolektif Neil J. Smelser. Kerangka itu memilah sebuah gerakan menjadi beberapa faktor penentu, mulai dari kondisi struktural yang memungkinkan, ketegangan struktural, keyakinan bersama, faktor pemicu, hingga mobilisasi peserta untuk bertindak. Berdirinya Indische Partij mereka baca sebagai faktor pemicu, sebuah peristiwa dramatis yang menyalakan tindakan kolektif orang Indo terhadap pemerintah kolonial.
Bahan yang dipakai adalah laporan komisi pemerintah sezaman seperti De Pauperisme-Commissie, dokumen Indische Partij dan Insulinde, serta buku dan artikel yang lebih baru tentang orang Indo. Artikel itu tidak memuat bagian keterbatasan tersendiri, dan kesimpulannya bertumpu pada laporan pemerintah kolonial, terbitan sezaman, dan kajian yang sudah ada. Keempat penulis sendiri membuka tulisannya dengan catatan bahwa kajian sejarah yang khusus memeriksa peran orang Indo dalam pergerakan nasional masih sedikit, karena hubungan kolonial kerap disajikan sebagai dikotomi penjajah dan terjajah yang menutupi posisi mereka di tengah.
Kesimpulan yang mereka tarik dari rangkaian peristiwa itu bertolak dari ironi. Kebijakan kolonial seperti Politik Etis, tanpa dikehendaki perumusnya, ikut menumbuhkan sentimen kebangsaan di kalangan penduduk pribumi maupun penduduk berdarah campuran, menajamkan ketegangan rasial dalam masyarakat yang majemuk, dan pada gilirannya menantang kekuasaan kolonial itu sendiri.
